Advertisement
UMP Naik, Harga Rumah Berubsidi Ikut Naik

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Upah minimum provinsi pada 2020 naik sebesar 8,51%. Hal itu berpengaruh pada batasan penghasilan untuk pembeli rumah subsidi yang sebelumnya Rp4 juta.
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid mengatakan Kementerian PUPR sudah merumuskan kembali batasan penghasilan untuk kepemilikan rumah subsidi.
Advertisement
“Itu semua sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019. Jadi, yang untuk rumah swadaya batasnya sampai Rp3,40 juta dan untuk subsidi bisa sampai Rp5,30 juta. Permennya sudah ada, pelaksanaannya tinggal menunggu surat edaran dari Pak Menteri [Menteri PUPR],” ungkapnya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Senin (11/11/2019).
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2019 diperincikan untuk rumah tapak umum dengan harga jual Rp150 juta bisa dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan Rp5,34 juta per bulan. Rumah tersebut bisa didapat dengan uang muka 10%, suku bunga 12% per tahun, dan periode pembayaran 180 bulan.
Kemudian, untuk satuan rumah susun (sarusun) umum dengan asumsi harga jual Rp345 juta, bisa dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan maksimal Rp12,30 juta per bulan dengan uang muka 10 persen, suku bunga 12 persen per tahun, dan periode pembayaran 180 bulan.
Selanjutnya, untuk pembangunan rumah swadaya dengan biaya konstruksi fisik senilai Rp100 juta bisa didapat oleh masyarakat dengan penghasilan Rp3,40 juta per bulan dengan uang muka 10 persen, suku bunga 12 persen per tahun, dan periode pembayaran 180 bulan.
Khalawi menjelaskan bahwa dengan kenaikan batasan upah tersebut, Kementerian PUPR juga telah melakukan penyesuaian untuk harga rumah subsidi melalui Kepmen PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 dan akan berlaku hingga 2020.
Dalam peraturan tersebut, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Bagian wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) pada 2019 sebesar Rp140 juta dan pada 2020 sebesar Rp150,50 juta.
Bagian wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) batasan harga jual tertinggi pada 2019 sebesar Rp153 juta dan 2020 sebesar Rp164,50 juta.
Di wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) memiliki batasan harga tertinggi sebesar Rp146 juta pada 2019 dan 2020 sebesar Rp156,50 juta.
Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu pada 2019 sebesar Rp158 juta dan pada 2020 sebesar Rp168 juta.
Wilayah Papua dan Papua Barat pada 2019 sebesar Rp212 juta dan pada 2020 sebesar Rp219 juta.
“Ini berlaku sampai tahun depan, nanti tahun 2021 baru akan ada penyesuaian lagi sesuai perhitungan untuk menentukan harga 5 tahunan dari 2021—2025,” kata Khalawi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Pemkot Jogja Siapkan Pembatasan Bus Besar dan Uji Coba Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor Tahun Ini
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement