Advertisement
Pengamat: Bawaslu Harus Hadirkan Hukum Pemilu yang Berkeadilan
Gedung Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta. -Bisnis.com - Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengamat berpendapat bahwa undang-undang Pemilihan Umum yang selalu berubah melahirkan ketidakpastian kerangka hukum.
Pengamat politik Jeirry Sumampow mengatakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mengalami kendala akibat begitu seringnya UU pemilu dan aturan di bawahnya mengalami perubahan.
Advertisement
Menurut Jeirry akibat begitu cepat dan mudahnya perubahan aturan pemilu dan pilkada justru melahirkan ketidakpastian hukum penyelenggaraan pilkada. Pada konteks itulah terwujudnya keadilan pemilu mengalami tantangan cukup serius.
“Meskipun demikian diperlukan keberanian dan kecerdasan bagi penegak hukum pemilu dalam hal ini Bawaslu untuk menghadirkan hukum pemilu yang berkeadilan dalam proses penyelesaian pelanggaran pemilu,” ujar Jeirry, Jumat (8/11/2019).
Karena itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) mengapresiasi hadirnya buku Keadilan Pemilu yang ditulis oleh dua mantan aktivis Pemilu. Buku tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi atau panduan bagi penegak hukum Pemilu untuk menghadirkan nilai keadilan dalam penegakan hukum Pemilu.
Buku yang terdiri dari 12 bab tersebut menurut Jeirry Sumampow mampu secara cermat membedah aspek-aspek kelemahan perundang-undangan dalam setiap kasus penyelesaian sengketa.
“Termasuk dalam hal ini rekomendasi agar desain lembaga Gakumdu harusnya menjadi lembaga yang mandiri dan independen dalam satu kesatuan di bawah lembaga Bawaslu sungguh patut untuk dipertimbangkan,” ujar Jeirry Sumampow.
Buku Keadilan Pemilu ditulis oleh Irvan Mawardi yang saat ini menjadi hakim pada PTUN Bandar Lampung dan Muhammad Jufri, Ketua Bawaslu DKI. Peluncuran buku tersebut dilakukan di Hotel The Acacia Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ini Motifnya
Ini Cara Mengecek DPT Online Pilkada 2024
Pemerintah Bakal Gunakan Data Tunggal BPS untuk Pengentasan Kemiskinan
Kena OTT KPK, Gubernur Bengkulu Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan
Advertisement
Prancis Didesak Tangkap Netanyahu Sesuai Putusan ICC
Menkes Budi Gunadi Kaget Banyak Anak Indonesia Terkena Diabetes Tipe 1
Masuk Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Tidak Ada Lagi APK
Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakati Kerja Sama Energi
Advertisement
KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
Gunung Ibu di Halmahera Erupsi, Keluarkan Api Setinggi 350 Meter
Puncak Musim Hujan Diprediksi Terjadi pada November 2024 hingga Februari 2025
Erdogan Desak Negara Dunia Terapkan Putusan Penangkapan Netanyahu
Ruang Kelas Ambruk Saat Pembelajaran, 2 Siswa Terluka
Advertisement
Berita Pilihan
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Advertisement
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Mendes Yandri Akan Lakukan Digitalisasi Pengawasan Dana Desa
- Prediksi BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- KPK Periksa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
- BMKG Imbau Masyarakat Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem Periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
- Ruang Kelas Ambruk Saat Pembelajaran, 2 Siswa Terluka
- Erdogan Desak Negara Dunia Terapkan Putusan Penangkapan Netanyahu
- Puncak Musim Hujan Diprediksi Terjadi pada November 2024 hingga Februari 2025
Advertisement
Advertisement
