Advertisement
Prabowo Jabat Menhan, Ini Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2019). Presiden Jokowi rencananya akan mengumumkan susunan kabinet pada hari ini - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya resmi ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Dia memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam lima tahun ke depan.
Pengamat Intelijen dan Terorisme Stanislaus Riyanta mengatakan Menhan perlu membangun postur pertahanan yang mampu melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman negara.
Advertisement
Terutama ancaman yang bersifat asimetris dengan menggunakan teknologi. Kondisi ini dinilai perlu diantisipasi dengan peningkatan teknologi tertentu untuk mencegah gangguan tersebut.
"Saat ini perkembangan ancaman terorisme cukup pesat, serangan terorisme dengan menggunakan drone cukup merepotkan juga, kemudian serangan cyber terutama untuk propaganda, seperti yang terjadi di Papua perlu diantisipasi," katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (23/10/2019).
Di samping itu, model perang konvensional menurutnya akan semakin ditinggalkan. Penggantinya adalah perang dengan pemakaian teknologi.
Kendatipun ancaman tersebut memang ada, namun pemerintah diminta tidak pula abai terhadap isu-isu ideologi. Menurutnya pemahaman ideologi juga bisa menjadi ancaman negara yang cukup serius.
"Kementerian pertahanan punya tanggung jawab besar untuk mencegah hal tersebut. Membangun postur pertahanan agar mencapai Minimum Essential Force sesuai amanat pembangunan nasional," sebutnya.
Prabowo akan menjadi menteri yang memegang pos anggaran terbesar. Berdasarkan buku APBN 2020, Kementerian Pertahanan akan mengelola dana senilai Rp127,4 triliun.
Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan APBN 2019 senilai Rp109,6 triliun. Bahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di kementerian tersebut dengan anggaran Rp120,2 triliun.
Prabowo akan lebih dekat dengan alat pertahanan negara. Anggaran besar tersebut terbagi dalam sejumlah pos seperti pengadaan alutsista, pemeliharaan alat tempur hingga perawatan senjata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
