Advertisement
Masuknya Prabowo dalam Kabinet Jokowi Disebut sebagai Kemunduran Demokrasi
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo memberi hormat saat memasuki kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pengamat politik senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengkritik bergabungnya Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, dalam kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid II.
“Mestinya pak Jokowi tidak usah mengajak Gerindra dalam kabinet dan mestinya Pak Prabowo menolak ajakan itu,” katanya dalam diskusi VISI bertajuk 'Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II' di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).
Advertisement
Pencalonan Prabowo menjadi salah satu menteri –yang disebut-sebut akan menempati posisi sebagai Menteri Pertahanan– dinilai akan menjadi suatu kemunduran bagi sistem demokrasi politik Indonesia.
“Mestinya dalam demokrasi yang sehat itu, yang menang berkuasa dan yang kalah legowo jadi oposisi. Kalau semua yang kalah diajak masuk, tidak ada oposisi, ini bisa membawa negara kita pada model negara integralistik atau kekeluargaan, ini sungguh-sungguh mengancam demokrasi kita,” katanya.
Lebih lanjut, Syamsuddin mengatakan saat ini sistem politik di Indonesia mengalami pendangkalan. Idealnya, politik yang dijunjung adalah politik yang menjunjung tinggi sportivitas dan posisi masing-masing.
“Kalau begini, akan timbul pertanyaan, untuk apa kita adakan pemilu kalau ujung-ujungnya kekuasaan itu dibagi-bagi antara yang kalah dan yang menang.”
Poin lain yang disoroti Syamsuddin, yakni penyusunan kabinet kerja yang mestinya didasarkan pada kebutuhan dan tantangan bangsa ke depan, khususnya konsistensi penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Menurutnya, saat ini ada ancaman yang cukup serius terhadap kebhinekaan yakni peningkatan intoleransi, diskriminasi, sectarian, dan ancaman peningkatan korupsi yang merajalela.
“Konsekuensi logis dari tantangan itu adalah mestinya pemilihan calon-calon menteri itu dilakukan pada tokoh yang bersih, baik dari korupsi, pelanggaran HAM, tindakan persekusi, intoleransi, diskriminasi dan lain-lain,” paparnya.
Sejak Senin pagi sampai hari Selasa (22/10), sejumlah tokoh yang akan menjadi calon pembantu Jokowi satu per satu merapat ke Istana Kepresiden, termasuk Prabowo yang datang pada hari Senin (21/10) sore. Mereka menghadap Jokowi dan membicarakan terkait penyusunan anggota kabinet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Bulan Perlahan Menjauhi Bumi, Ini Dampaknya bagi Kehidupan
- Hunian Korban Bencana Sumatera Bakal Dibangun di Lahan Negara
- Tokoh Dunia Kecam Penembakan Bondi Beach yang Tewaskan 12 Orang
- Surya Group Siap Buka 10.000 Lowongan Kerja di Tahun 2026
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
Advertisement
Joni 15 Tahun Jadi Honorer, Kini Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dortmund Ditahan Freiburg 1-1, Bellingham Kartu Merah
- Polisi Tangkap Debt Collector Aniaya Pengendara di Depok
- KSPN Malioboro-Parangtritis Beroperasi Senin, Tarif Rp12.000
- Jadwal KRL Solo-Jogja Senin 15 Desember 2025, Tarif Rp8.000
- DAMRI Layani Rute Bandara YIA ke Kota Jogja dan Sleman
- Penalti Kane Selamatkan Bayern dari Kekalahan Lawan Mainz
- Inter Tekuk Genoa 2-1, Nerazzurri Puncaki Liga Italia
Advertisement
Advertisement




