Advertisement
Masuknya Prabowo dalam Kabinet Jokowi Disebut sebagai Kemunduran Demokrasi
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo memberi hormat saat memasuki kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pengamat politik senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengkritik bergabungnya Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, dalam kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid II.
“Mestinya pak Jokowi tidak usah mengajak Gerindra dalam kabinet dan mestinya Pak Prabowo menolak ajakan itu,” katanya dalam diskusi VISI bertajuk 'Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II' di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).
Advertisement
Pencalonan Prabowo menjadi salah satu menteri –yang disebut-sebut akan menempati posisi sebagai Menteri Pertahanan– dinilai akan menjadi suatu kemunduran bagi sistem demokrasi politik Indonesia.
“Mestinya dalam demokrasi yang sehat itu, yang menang berkuasa dan yang kalah legowo jadi oposisi. Kalau semua yang kalah diajak masuk, tidak ada oposisi, ini bisa membawa negara kita pada model negara integralistik atau kekeluargaan, ini sungguh-sungguh mengancam demokrasi kita,” katanya.
Lebih lanjut, Syamsuddin mengatakan saat ini sistem politik di Indonesia mengalami pendangkalan. Idealnya, politik yang dijunjung adalah politik yang menjunjung tinggi sportivitas dan posisi masing-masing.
“Kalau begini, akan timbul pertanyaan, untuk apa kita adakan pemilu kalau ujung-ujungnya kekuasaan itu dibagi-bagi antara yang kalah dan yang menang.”
Poin lain yang disoroti Syamsuddin, yakni penyusunan kabinet kerja yang mestinya didasarkan pada kebutuhan dan tantangan bangsa ke depan, khususnya konsistensi penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Menurutnya, saat ini ada ancaman yang cukup serius terhadap kebhinekaan yakni peningkatan intoleransi, diskriminasi, sectarian, dan ancaman peningkatan korupsi yang merajalela.
“Konsekuensi logis dari tantangan itu adalah mestinya pemilihan calon-calon menteri itu dilakukan pada tokoh yang bersih, baik dari korupsi, pelanggaran HAM, tindakan persekusi, intoleransi, diskriminasi dan lain-lain,” paparnya.
Sejak Senin pagi sampai hari Selasa (22/10), sejumlah tokoh yang akan menjadi calon pembantu Jokowi satu per satu merapat ke Istana Kepresiden, termasuk Prabowo yang datang pada hari Senin (21/10) sore. Mereka menghadap Jokowi dan membicarakan terkait penyusunan anggota kabinet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Wisatawan Lumajang Tersambar Petir, Satu Tewas di Pantai Bambang
- Gempa M 6,5 Guncang Maluku Barat Daya, Warga Berhamburan
- Iran Batasi Selat Hormuz, Ini Negara yang Diizinkan Melintas
- Kualitas Udara Jakarta Memburuk saat Arus Balik, Kategori Tidak Sehat
- Antrean Truk di Ketapang Mengular 12 Jam, Sopir Keluhkan Layanan
Advertisement
Belanja Pegawai Tembus 40 Persen, Kulonprogo Bersiap Perampingan
Advertisement
Musim Semi Tiba, Keindahan Bunga Sakura di Taman Yuyuantan Beijing
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Prameks Kutoarjo-Jogja 29 Maret, Cek Waktu Berangkat
- Angin Kencang di Prambanan: Belasan Rumah Rusak dan Joglo Roboh
- Volume Surat Menyurat Turun 40 Persen, Ini Strategi Kantor Pos Jogja
- Ansyari Lubis Minta PSS Sleman Tampil Maksimal Lawan Kendal Tornado
- 2 Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Jember, 1 Tewas dan 1 Hilang
- Prancis Kucurkan Rp1,36 Triliun Hadapi Krisis Energi
- Erick Thohir Minta Skuad Garuda Fokus ke Bulgaria
Advertisement
Advertisement







