Advertisement
1.500 Aparat Kawal Demo Mahasiswa Pascapelantikan Jokowi
Sejumlah personel polisi dan marinir TNI AL memegang bunga saat mengamankan aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (1/10/2019). BEM SI mendukung upaya pemberantasan korupsi kolusi nepotisme (KKN), hak rakyat untuk berpendapat, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, restorasi pelaksanaan reforma agraria serta perlindungan sumber daya alam. - Antara Foto/Aprillio Akbar.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Sebanyak 1.500 personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengawal jalannya aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
"1.500 personel pengamanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi mengenai pengamana aksi BEM SI, Senin (21/10/2019).
Advertisement
Dalam selebaran yang diedarkan oleh pihak BEM SI, aksi unjuk rasa ini akan digelar di sekitar Istana Merdeka pada Senin (21/10/2019) mulai pukul 13.00 WIB dengan mengusung tagar #Kawaldariawal.
Dikonfirmasi terpisah, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M. Nasir, mengatakan pengalihan arus lalu lintas terkait aksi demo bersifat situasional. Namun untuk saat ini belum ada rencana pengalihan arus.
BACA JUGA
"Belum ada sampai saat ini," kata Nasir saat dikonfirmasi mengenai pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Kepresidenan.
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk mencari jalan lain agar aktivitas yang dijalankan tidak terganggu.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merencanakan untuk mengundang Presiden Joko Widodo dalam dialog terbuka, 21 Oktober 2019 atau sehari setelah pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terpilih 2019-2024.
"BEM SI akan menggelar aksi besar-besaran usai pelantikan presiden, 20 Oktober 2019," kata Koordinator Aksi, Erfan Kurniawan di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).
Erfan menegaskan BEM SI tetap pada substansi tuntutan yakni mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kementerian Komdigi Kembali Tegur X soal Konten Pornografi
Hujan Lebat dan Angin Kencang Terjang Jember, 2 Warga Meninggal Dunia
Anak Riza Cholid dkk Didakwa Rugikan Negara Rp285 Triliun
Polisi Sebut KKB Kembali Bakar Gedung Sekolah di Kiwirok
Advertisement
Ketua Komisi XII DPR Laporkan Akun Media Sosial ke Polisi
Polisi Tangkap Guru Diduga Aniaya Siswa hingga Meninggal Dunia di NTT
Kejagung Umumkan Mutasi 73 Pejabat Termasuk Kajati DIY
Suhu Udara Terasa Panas, Begini Penjelasan BMKG
Pra Peradilan Ditolak, Kejagung Pastikan Proses Hukum Nadiem Sah
Advertisement
Pemerintah Siapkan Modifikasi Cuaca untuk Cegah Kebakaran Hutan
Muncul Lagi Kasus Keracunan MBG, Puluhan Siswa Muntah
Cek Daftar Lengkap UMP 2025 di Seluruh Indonesia
Permohonan Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak
Tiba di Mesir, Presiden Prabowo akan Hadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sh
Advertisement
Pemerintah Tegaskan APBN Tidak Akan Menanggung Utang Whoosh
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- GIPI Dihapus Pemerintah, DPP Akan Surati Presiden Prabowo
- Presiden Madagaskar Tuding Perebutan Kekuasaan Secara Ilegal
- Penyebab Nobel Perdamaian 2025 Machado Disorot, Pernah Dukung Israel
- Trump Salahkan Demokrat Terkait Ribuan ASN PHK Gegara Shutdown
- Banjir Meksiko Telan 42 Nyawa dan 27 Orang Hilang
- Percepat Transisi Energi, MPR Dorong Pembentukan Lembaga Khusus
- Jadwal KA Bandara YIA ke Stasiun Tugu Jogja Hari Ini 13 Oktober 2025
Advertisement
Advertisement
