Advertisement
1.500 Aparat Kawal Demo Mahasiswa Pascapelantikan Jokowi
Sejumlah personel polisi dan marinir TNI AL memegang bunga saat mengamankan aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (1/10/2019). BEM SI mendukung upaya pemberantasan korupsi kolusi nepotisme (KKN), hak rakyat untuk berpendapat, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, restorasi pelaksanaan reforma agraria serta perlindungan sumber daya alam. - Antara Foto/Aprillio Akbar.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Sebanyak 1.500 personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengawal jalannya aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
"1.500 personel pengamanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi mengenai pengamana aksi BEM SI, Senin (21/10/2019).
Advertisement
Dalam selebaran yang diedarkan oleh pihak BEM SI, aksi unjuk rasa ini akan digelar di sekitar Istana Merdeka pada Senin (21/10/2019) mulai pukul 13.00 WIB dengan mengusung tagar #Kawaldariawal.
Dikonfirmasi terpisah, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M. Nasir, mengatakan pengalihan arus lalu lintas terkait aksi demo bersifat situasional. Namun untuk saat ini belum ada rencana pengalihan arus.
BACA JUGA
"Belum ada sampai saat ini," kata Nasir saat dikonfirmasi mengenai pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Kepresidenan.
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk mencari jalan lain agar aktivitas yang dijalankan tidak terganggu.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merencanakan untuk mengundang Presiden Joko Widodo dalam dialog terbuka, 21 Oktober 2019 atau sehari setelah pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terpilih 2019-2024.
"BEM SI akan menggelar aksi besar-besaran usai pelantikan presiden, 20 Oktober 2019," kata Koordinator Aksi, Erfan Kurniawan di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).
Erfan menegaskan BEM SI tetap pada substansi tuntutan yakni mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jogja Paling Diminati dalam Prediksi Mobilitas Nataru 2025
Rapat Paripurna Setujui RUU PSDK sebagai Usul Inisiatif DPR RI
4.271 Warga Dievakuasi, Basarnas Masih Cari 62 Korban Aceh
Mahasiswa Korban Bencana Dapat Pembebasan UKT hingga 2 Semester
Advertisement
Aksi Panggul Beras Dikritik, Zulhas Tetap Prioritaskan Bantuan
Cuaca Nataru 2025 Diprediksi Ekstrem, BMKG Keluarkan Peringatan
BNPB Kirim 56 Ton Bantuan ke Tiga Provinsi Sumatera
Kemkomdigi Temukan 1.890 Konten Hoaks dalam Setahun
DPRD Aceh Selatan Proses Pencopotan Bupati Mirwan MS
Advertisement
Kemendiktisaintek Siapkan Rp75,9 M untuk Kampus Korban Banjir Sumatera
Prabowo Perintahkan HGU Dicabut Demi Percepatan Huntara
Dua Relawan Tewas akibat Truk Bantuan Rem Blong di Aceh Timur
Konflik Memanas, Thailand Bombardir Pos Kamboja dengan F-16
Kemenhut Segel 7 Subjek Hukum Perusak Hutan Sumatera
Advertisement
KLH Panggil 8 Entitas Diduga Perparah Banjir Sumatra
Berita Pilihan
Advertisement
Bagana Bantul Kirim Relawan ke Sumatera Barat untuk Penanganan Bencana
Advertisement
Treasure Bay Bintan Jadi Destinasi Wisata Terbaik di WIA 2025
Advertisement
Berita Populer
- BNNK Sleman Periksa Urine Relawan dan Staf SPPG Margomulyo
- Dosen FE UWM Gelar PkM, Dorong Etika Lingkungan
- Kereta Gantung Prambanan Diusulkan Serap Tenaga Kerja Lokal
- Ponpes Krapyak Dukung Pleno PBNU Bahas Pergantian Ketum
- Kepala Desain Jaguar Land Rover Dipecat
- Kebakaran Kelab Malam di India Tewaskan 23 Orang
- Apple Diam-diam Hilangkan Night Mode Portrait di iPhone 17 Pro
Advertisement
Advertisement
