Advertisement
1.500 Aparat Kawal Demo Mahasiswa Pascapelantikan Jokowi
Sejumlah personel polisi dan marinir TNI AL memegang bunga saat mengamankan aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (1/10/2019). BEM SI mendukung upaya pemberantasan korupsi kolusi nepotisme (KKN), hak rakyat untuk berpendapat, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, restorasi pelaksanaan reforma agraria serta perlindungan sumber daya alam. - Antara Foto/Aprillio Akbar.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Sebanyak 1.500 personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengawal jalannya aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
"1.500 personel pengamanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi mengenai pengamana aksi BEM SI, Senin (21/10/2019).
Advertisement
Dalam selebaran yang diedarkan oleh pihak BEM SI, aksi unjuk rasa ini akan digelar di sekitar Istana Merdeka pada Senin (21/10/2019) mulai pukul 13.00 WIB dengan mengusung tagar #Kawaldariawal.
Dikonfirmasi terpisah, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M. Nasir, mengatakan pengalihan arus lalu lintas terkait aksi demo bersifat situasional. Namun untuk saat ini belum ada rencana pengalihan arus.
"Belum ada sampai saat ini," kata Nasir saat dikonfirmasi mengenai pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Kepresidenan.
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk mencari jalan lain agar aktivitas yang dijalankan tidak terganggu.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merencanakan untuk mengundang Presiden Joko Widodo dalam dialog terbuka, 21 Oktober 2019 atau sehari setelah pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terpilih 2019-2024.
"BEM SI akan menggelar aksi besar-besaran usai pelantikan presiden, 20 Oktober 2019," kata Koordinator Aksi, Erfan Kurniawan di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).
Erfan menegaskan BEM SI tetap pada substansi tuntutan yakni mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
Advertisement
Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
Advertisement
Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Lestarikan Warisan Budaya Tak Benda, Kementerian Kebudayaan Gelar Indonesia ICH Festival di Jogja
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Libur Natal dan Tahun Baru, Potensi Pergerakan Orang Diprediksi Mencapai 110,67 Juta Jiwa
- Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
- Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
- BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
- Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
- Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
- Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
Advertisement
Advertisement
