Viral! Anggota DPRD Jember Disidang Usai Main Gim Saat Rapat

Harianjogja.com, JAKARTA — Viral di media sosial, perilaku anggota DPRD Jember dari Fraksi Gerindra yang merokok sambil bermain gim saat rapat pembahasan stunting berujung pada sidang etik. Partai Gerindra melalui Majelis Kehormatan DPP resmi menggelar persidangan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Sidang digelar secara tertutup di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Jumat (15/5/2026), sebagai langkah cepat partai dalam merespons sorotan publik.

Disidang Karena Dinilai Langgar Etika

 Ketua Majelis Kehormatan, M Maulana Bungaran, menegaskan bahwa sidang digelar untuk memastikan penegakan disiplin internal partai berjalan sesuai aturan.

“Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum,” ujarnya, Jumat (15/5/2026).

Keputusan untuk menggelar sidang etik diambil menyusul viralnya video yang memperlihatkan Achmad Syahri As Sidiqi merokok sambil bermain gim di ponsel saat rapat resmi berlangsung.

Hadirkan Pihak Terkait

Dalam sidang tersebut, Achmad Syahri hadir mengenakan kemeja safari putih, identitas khas kader Gerindra. Selain dirinya, Ketua DPC Gerindra Jember Ahmad Halim juga turut diperiksa.

Setelah pembukaan, majelis langsung melanjutkan agenda pemeriksaan secara tertutup. Awak media dan pihak yang tidak berkepentingan diminta menunggu hingga putusan resmi diumumkan.

Video Viral Picu Reaksi Publik

Kasus ini mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan Achmad Syahri bersikap tidak pantas dalam forum resmi DPRD Jember. Rapat tersebut diketahui membahas isu serius terkait stunting di daerah.

Perilaku tersebut memicu kritik publik karena dinilai tidak mencerminkan etika pejabat publik, terlebih dalam forum yang membahas persoalan kesehatan masyarakat.

Sudah Minta Maaf, Tetap Diproses

Setelah video viral, Achmad Syahri telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas tindakannya. Meski demikian, Gerindra tetap melanjutkan proses etik sebagai bentuk akuntabilitas dan penegakan disiplin kader.

Langkah ini menunjukkan bahwa partai berupaya menjaga citra sekaligus memastikan setiap kader mematuhi standar perilaku yang berlaku.

Putusan Ditunggu Publik

Hingga kini, hasil sidang Majelis Kehormatan masih belum diumumkan. Publik menanti sanksi yang akan dijatuhkan, apakah berupa teguran, peringatan keras, atau langkah lain sesuai aturan internal partai.

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa perilaku pejabat publik, sekecil apa pun, dapat menjadi sorotan luas dan berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara