Era Digital, Masa Pemerintahan Jokowi-JK Ubah Pola Pikir Masyarakat

Rahmad Fauzan

Minggu, 20 Oktober 2019 - 07:17 WIB

Nina Atmasari

Era Digital, Masa Pemerintahan Jokowi-JK Ubah Pola Pikir Masyarakat

Menteri BUMN Rini Soemarno memukul gong menandai peresmian Ides Cafe di kompleks Digital Village desa Sedayu Tojan, Klungkung, Bali, Selasa (10/9/2019). - Istimewa

Harianjogja.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mengakhiri masa kepemimpinan mereka. Masa pemerintahan ini dinilai cukup banyak berkontribusi terhadap perkembangan industri digital di Tanah Air.

Head of Operations International Data Corporation (IDC) Indonesia Mevira Munindra menilai banyak perkembangan banyak terjadi dari segi pola pikir masyarakat.

Adapun, perkembangan pola pikir tersebut dapat dilihat di masyarakat dan pelaku bisnis, di mana industri di Indonesia tampak lebih dinamis dan terbuka terhadap teknologi baru dan inovasi.

"[Hal itu] terjadi terutama karena adanya dukungan pemerintah terhadap local tech scene, digital disruption dan digital concept yang mana juga mempengaruhi digital transformation serta spending perusahaan-perusahaan di Indonesia," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (18/10).

Adapun, berdasarkan laporan IDC, tingkat pertumbuhan tahunan (compound annual growth rate/CAGR) untuk keperluan TI di Indonesia di sepanjang masa pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019) berada di angka 7,9%.

Pertumbuhan tersebut, lanjut Mevira, terealisasi dengan adanya akselerasi kontribusi di sektor pelayanan teknologi informasi, terutama melalui proyek-proyek transformasi digital, seperti misalnya proyek-proyek terkait dengan integrasi proses bisnis dan peningkatan pengalaman kostumer platform digital platform.

Selain itu, sektor dagang-el menjadi salah satu andalan bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, keterbukaan serta kemauan pemerintah untuk menjadi fasilitator bagi perusahaan-perusahaan rintisan, investor, dan setiap pemangku kepentingan yang ada di dalam ekosistem tersebut sangat kentara.

Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tidak bosan-bosan menyebutkan bahwa untuk mengakselerasi kemajuan ekosistem digital di Indonesia, pemerintah tidak lagi berperan sebagai regulator, melainkan fasilitator.

Adapun, jika dilihat dari potensi ekonomi yang bisa diraup Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah memang harus pintar-pintar karena prospek yang ditawarkan oleh era digital begitu menjanjikan.

Berdasarkan data Google-Temasek, ekonomi digital Indonesia berhasil menyentuh US$100 miliar pada 2019 dan diperkirakan akan meningkat hingga US$300 miliar dalam 6 tahun ke depan.