Advertisement
Bambang Widjojanto: KPK Resmi Dihabisi di Pemerintahan Jokowi
Bambang Widjojanto sewaktu menjabat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memberikan keterangan kepada wartawan, seusai pertemuan tertutup di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (27/1/2015). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto angkat bicara soal UU baru KPK hasil revisi yang mulai diberlakukan hari ini.
Dalam keterangan resminya, Bambang menyinggung Presiden Joko Widodo terhadap janjinya untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK.
Advertisement
Menurut pria yang akrab disapa BW itu, Jokowi dianggap mengabaikan masukan dari 40 tokoh nasional terkait penertiban perppu KPK. Bahkan, Bambang menyebut bahwa KPK resmi dihabisi di pemerintahan Jokowi.
"Bisa saja, kekuasaan dan koalisi partai penguasa tengah bersuka cita serta Presiden hanya senyam-senyum ketika ditagih janjinya," kata Bambang, dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2019).
BACA JUGA
Namun demikian, Bambang menyatakan bahwa semangat dalam pemberantasan korupsi tidak boleh pudar. Terlebih, setelah adanya aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan masyarakat sipil terkait penolakan RUU KPK yang sampai menimbulkan korban jiwa.
"Mereka yang menjadi korban kekerasan akibat demo membela KPK harus menjadi signal kecintaan publik pada KPK tidak main-main dan sepenuh hati," katanya.
Selain itu, dengan berlakunya UU baru KPK juga bukan berarti kegiatan tangkap tangan (OTT) KPK tak bisa dilakukan lagi lantaran Dewan Pengawas belum terbentuk.
Hari ini, lembaga itu mulai memberlakukan sejumlah pasal yang termaktub dalam UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hasil revisi.
UU baru itu berlaku tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, dan juga tanpa penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang sempat diwacanakan Jokowi.
UU baru KPK hasil revisi yang disahkan Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu tetap berlaku mulai hari ini sesuai Pasal 73 Ayat (2) UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
https://www.youtube.com/watch?v=5ws6uBtBaMU&t=505s
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendukbangga-BKKBN Ajak Gen Z Lawan Bullying lewat Gen Z Fest
APP Gandeng Gama Multi Group UGM Kembangkan Hunian Mahasiswa
KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan
Apindo Minta Gubernur Tetapkan Upah Minimum 2026 Tanpa Politisasi
Advertisement
Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
China Sanksi Mantan Jenderal Jepang Terkait Isu Taiwan
Amnesty Kecam Kepala Menteri Bihar Usai Tarik Hijab Perempuan di India
Menaker Yassierli: WFA 29 sampai 31 Desember Tak Kurangi Upah
Berkas Lengkap, Kasus Wamenaker Ebenezer Masuk Tahap JPU
Advertisement
PIP 2025: Cara Cek Penerima dan Besaran Dana Lengkap
Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
OTT KPK di Banten, Lima Orang Diamankan Masih Diperiksa
Kasus Korupsi Bank BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
Akses Jalan KKA Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Bisa Dilalui
Advertisement
Prabowo Gelar Ratas Tertutup di Sumbar Bersama TNI-Polri
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dishub Prediksi 7 Juta Orang Masuk Jogja Saat Nataru
- Seni dan Arsip untuk Merawat Ingatan Kekerasan oleh Negara
- BMKG Prediksi Cuaca Berawan Tebal di Banyak Wilayah
- Libur Nataru, Waspadai Jalur Ekstrem di Gunungkidul
- Bupati Apresiasi Program Padat Karya di Gunungkidul, Begini Alasannya
- Manchester City ke Semifinal Carabao Cup Seusai Kalahkan Brentford
- Waspada Scam, Ribuan Warga DIY Jadi Korban Penipuan Online
Advertisement
Advertisement
