Advertisement
Bambang Widjojanto: KPK Resmi Dihabisi di Pemerintahan Jokowi
Bambang Widjojanto sewaktu menjabat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memberikan keterangan kepada wartawan, seusai pertemuan tertutup di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (27/1/2015). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto angkat bicara soal UU baru KPK hasil revisi yang mulai diberlakukan hari ini.
Dalam keterangan resminya, Bambang menyinggung Presiden Joko Widodo terhadap janjinya untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK.
Advertisement
Menurut pria yang akrab disapa BW itu, Jokowi dianggap mengabaikan masukan dari 40 tokoh nasional terkait penertiban perppu KPK. Bahkan, Bambang menyebut bahwa KPK resmi dihabisi di pemerintahan Jokowi.
"Bisa saja, kekuasaan dan koalisi partai penguasa tengah bersuka cita serta Presiden hanya senyam-senyum ketika ditagih janjinya," kata Bambang, dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2019).
BACA JUGA
Namun demikian, Bambang menyatakan bahwa semangat dalam pemberantasan korupsi tidak boleh pudar. Terlebih, setelah adanya aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan masyarakat sipil terkait penolakan RUU KPK yang sampai menimbulkan korban jiwa.
"Mereka yang menjadi korban kekerasan akibat demo membela KPK harus menjadi signal kecintaan publik pada KPK tidak main-main dan sepenuh hati," katanya.
Selain itu, dengan berlakunya UU baru KPK juga bukan berarti kegiatan tangkap tangan (OTT) KPK tak bisa dilakukan lagi lantaran Dewan Pengawas belum terbentuk.
Hari ini, lembaga itu mulai memberlakukan sejumlah pasal yang termaktub dalam UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hasil revisi.
UU baru itu berlaku tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, dan juga tanpa penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang sempat diwacanakan Jokowi.
UU baru KPK hasil revisi yang disahkan Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu tetap berlaku mulai hari ini sesuai Pasal 73 Ayat (2) UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
https://www.youtube.com/watch?v=5ws6uBtBaMU&t=505s
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Semeru Erupsi Pagi Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter
Longsor Tambang Timah Pemali, Enam Pekerja Ditemukan Meninggal
Volatilitas Global Tinggi, Fundamental Aset Kripto Dinilai Tetap Solid
MK Tolak Uji UU Perkawinan soal Nikah Beda Agama
Advertisement
Bencana Hidrometeorologi Sumut: 40 Orang Masih Hilang
Prabowo Bahas Teknologi Pesawat Global Bersama Petinggi Embraer
Kepatuhan LHKPN 2025 Baru 35,52 Persen, KPK Ingatkan Batas Akhir Maret
Ini Perbedaan GCI dan Golden Visa Indonesia untuk Diaspora dan Investo
Tokoh Papua Ajak Jaga Kedamaian, Luruskan Pernyataan soal Yahukimo
Advertisement
Gajah Liar Mengamuk di Khao Yai Thailand, Turis Lansia Tewas Terinjak
Polusi Sungai Yamuna Picu Krisis Air Bersih Berkepanjangan di India
BGN Ancam Hentikan SPPG Penyebab Keracunan
KPK Telusuri Setoran Calon Perangkat Desa Pati
Prabowo Sentil Bos BUMN Lama Terkait Aset, Bisa Diproses Hukum
Advertisement
WHO Ungkap Detail Kasus Virus Nipah di India
Berita Pilihan
Advertisement
KA Bandara YIA Kembali Beroperasi, Ini Jadwal Lengkap Selasa
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Menaker Dorong Peran Dokter Okupasi Perkuat Kesehatan Kerja Nasional
- IHSG Diprediksi Fluktuatif, Pasar Cermati Arah Kebijakan Otoritas
- Pemkab Sleman Siapkan Rp55 Miliar untuk Premi JKN di APBD 2026
- Satgas Perumahan Minta Kementerian PKP Tidak Melakukan Korupsi
- Dortmund Tempel Bayern Usai Menang Dramatis atas Heidenheim
- Menkeu Rotasi 70 Pegawai Pajak, Fokus Benahi Integritas
- BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Sejumlah Kota Besar Senin 2 Februari
Advertisement
Advertisement
