Advertisement
5 Kementerian Ini Dinilai Butuh Posisi Wakil Menteri
ILustrasi jabatan wakil menteri - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Beberapa pos kementerian dianggap perlu memiliki jabatan wakil menteri.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai setidaknya ada lima pos kementerian yang dianggap membutuhkan jabatan wakil menteri.
Advertisement
“Menteri luar negeri, menteri ESDM, menteri agama, menteri hukum dan HAM, menteri ATR/BPN,” tutur Baidowi kepada Okezone, Selasa (15/10/2019).
Ia menyatakan kelima pos kementerian itu memilki tugas berat hingga struktur yang banyak untuk menyukseskan program pemerintahan.
BACA JUGA
“Karena tugasnya berat dan banyak, serta memiliki struktur yang banyak. Bahkan seperti Kemenag hingga ke tingkat desa,” imbuhnya.
Terpisah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai adanya jabatan wakil menteri dibutuhkan apabila kementerian dan lembaga jumlahnya tidak sampai 34.
“Kalau 34 keberadaan wakil menteri malah memperpanjang birokrasi,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Hanya, menurut dia, beberapa kementerian yang dianggap harus diajukan memiliki wakil menteri seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertanian.
Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, mengatakan jabatan wakil menteri diperlukan untuk kementerian yang mempunyai tugas-tugas berat.
“Seperti menteri keuangan, menteri luar negeri, menteri hukum dan HAM, menristekdikti, mendikbud, dan menteri ESDM,” papar Ujang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AS Hentikan Dana Penitipan Anak, Skandal Minnesota Terungkap
Penduduk China Terus Menurun, PBB Prediksi Minus 3,2 Juta
China Terapkan Tarif Impor Daging Sapi 55 Persen Mulai 2026
Ledakan Bar Resor Mewah Swiss, 10 Orang Dilaporkan Tewas
Advertisement
Arab Saudi Pecahkan Rekor Eksekusi Mati 2025, 356 Orang
20 Ribu Buruh Akan Demo Tolak UMP 2026 di Jakarta dan Bandung
Prabowo: Bencana Sumatera Tak Perlu Status Nasional
Prabowo: Bantuan Bencana Harus Lewat Mekanisme Resmi
Pengguna Transportasi Nataru Tembus 16 Juta Orang
Advertisement
BMKG Catat 1.556 Gempa Guncang Aceh Sepanjang 2025
600 Hunian Danantara Siap Diserahkan ke Daerah
PBB Kecam Israel Hentikan Operasi UNRWA
Prabowo Minta Danantara Koordinasi Ketat Bangun Hunian Bencana
Kuala Lumpur Berlakukan Denda Sampah hingga Rp8,2 Juta
Advertisement
Polisi Selidiki Laka Laut KM Putri Sakinah di Labuan Bajo
Berita Pilihan
- Tanpa Kembang Api, Prabowo Rayakan Tahun Baru Bersama Pengungsi
- Trump Pertimbangkan Jual Jet Tempur F-35 ke Turki, Israel Waspada
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
Advertisement
Malam Tahun Baru 2026 di DIY Kondusif, 88 Lokasi Diamankan
Advertisement
Tiket Museum Nasional Disesuaikan, Lansia hingga Yatim Gratis
Advertisement
Berita Populer
- BYD Yuan Max Terpantau Uji Jalan, Crossover Listrik Baru
- Cegah Predator Digital, Polisi Denmark Patroli di Game
- Parakan Night Festival Dongkrak UMKM di HUT Temanggung
- Animal Rescue Dominasi Evakuasi Damkar Sleman 2025
- Donnarumma Prioritaskan City dan Tiket Italia ke Piala Dunia
- ByteDance Gandeng Vivo dan Lenovo Kembangkan Smartphone AI
- Legenda Brasil Roberto Carlos Jalani Operasi Jantung Darurat
Advertisement
Advertisement
