Sempat Menuai Protes, Sri Mulyani Ceritakan Patung Hindu di Kemenkeu

Harianjogja.com, DEPOK — Ada yang menarik dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Mini Symposium : Diversity & Healthy Relationship di Universitas Indonesia, Depok, Sabtu (12/10/2019). Ia berbagi pengalaman mengenai intoleransi keberagaman yang sempat terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. 

Menurutnya, pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang mayoritas muslim sempat melayangkan protes akan pemimpin direksi yang berasal dari agama berbeda, yakni Hindu. Protes tersebut bahkan berujung pada penolakan kehadiran patung Hindu yang dibawa pejabat tersebut di kantor Kementerian Keuangan.

Kejadian itu pun sampai di telinganya lantaran dibahas di kegiatan diskusi yang sering dia lakukan antar pejabat eselon I dan II. Diskusi tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk membahas mengenai persepsi akan keberagaman di masing-masing pegawai. 

Ia pun membuat dialog antar pegawai dalam membahas mengenai satu persepsi akan agama maupun budaya tertentu.

"Saya punya direksi beragama Hindu, dan bawahannya tidak suka dengan pemimpin yang berbeda dengannya. Bahkan, patung yang dibawa oleh pimpinannya tersebut dibuang. Ketika saya buka diskusi saya dapat report ini," katanya, Sabtu (12/10/2019).

Sri Mulyani mengakui toleransi keberagaman memang menjadi tantangan yang harus ditumbuhkan di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan. Bahkan, soal postingan sosial media masing-masing pegawai, Sri Mulyani selalu menegaskan untuk berhati-hati karena menjadi cerminan persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dia mengaku pernah mendapati pegawai yang berbagi gambar bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Tidak hanya soal keberagaman agama, perbedaan politik juga menjadi hal lain yang menjadi perhatian Sri Mulyani. Selama pemilu lalu, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk netral dengan tidak membagikan pilihan politiknya ke ranah publik seperti sosial media.

"Pandangan politik masing-masing staf berbeda, kami melatih pegawai untuk bersikap netral, kamu boleh pilih siapapun, tetapi agar bisa membedakan mana ranah privat dan publik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com