Advertisement
Sempat Menuai Protes, Sri Mulyani Ceritakan Patung Hindu di Kemenkeu

Advertisement
Harianjogja.com, DEPOK — Ada yang menarik dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Mini Symposium : Diversity & Healthy Relationship di Universitas Indonesia, Depok, Sabtu (12/10/2019). Ia berbagi pengalaman mengenai intoleransi keberagaman yang sempat terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menurutnya, pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang mayoritas muslim sempat melayangkan protes akan pemimpin direksi yang berasal dari agama berbeda, yakni Hindu. Protes tersebut bahkan berujung pada penolakan kehadiran patung Hindu yang dibawa pejabat tersebut di kantor Kementerian Keuangan.
Advertisement
Kejadian itu pun sampai di telinganya lantaran dibahas di kegiatan diskusi yang sering dia lakukan antar pejabat eselon I dan II. Diskusi tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk membahas mengenai persepsi akan keberagaman di masing-masing pegawai.
Ia pun membuat dialog antar pegawai dalam membahas mengenai satu persepsi akan agama maupun budaya tertentu.
"Saya punya direksi beragama Hindu, dan bawahannya tidak suka dengan pemimpin yang berbeda dengannya. Bahkan, patung yang dibawa oleh pimpinannya tersebut dibuang. Ketika saya buka diskusi saya dapat report ini," katanya, Sabtu (12/10/2019).
Sri Mulyani mengakui toleransi keberagaman memang menjadi tantangan yang harus ditumbuhkan di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan. Bahkan, soal postingan sosial media masing-masing pegawai, Sri Mulyani selalu menegaskan untuk berhati-hati karena menjadi cerminan persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dia mengaku pernah mendapati pegawai yang berbagi gambar bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Tidak hanya soal keberagaman agama, perbedaan politik juga menjadi hal lain yang menjadi perhatian Sri Mulyani. Selama pemilu lalu, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk netral dengan tidak membagikan pilihan politiknya ke ranah publik seperti sosial media.
"Pandangan politik masing-masing staf berbeda, kami melatih pegawai untuk bersikap netral, kamu boleh pilih siapapun, tetapi agar bisa membedakan mana ranah privat dan publik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement