Advertisement
Demokrasi di Periode Kedua Jokowi Diprediksi Memburuk
Presiden Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memperkirakan kualitas demokrasi Indonesia akan menurun pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan prediksi tersebut terlihat dari kinerja penegak hukum di periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
"Misalnya beberapa waktu lalu aktivis Dhandy Laksono ditangkap polisi terkait twit-nya soal Papua, meninggalnya korban rusuh demo di depan DPR Akbar Alamsyah, hingga penangkapan musisi Ananda Badudu," ucap Isnur di sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Ketiga hal itu menunjukkan penegakkan hukum di era pertama Jokowi belum memberikan perlindungan hak korban. Justru, menurut Isnur, kepolisian dan kejaksaan tidak menjaga kebebasan masyarakat.
“Kesimpulan kami, kepolisian dan kejaksaan belum jadi lembaga yang menegakkan hukum secara berkeadilan dan melindungi hak korban. Sebaliknya, dalam tuntutan, dua lembaga ini jadi aktor yang melakukan kriminalisasi terhadap hak kebebasan dan impunitas terhadap pelanggaran HAM.”
Kepolisian dan kejaksaan di era pertama Jokowi juga kerap menjadi aktor diskriminasi kaum minoritas. Jika tidak ada langkah perubahan yang diambil Jokowi pada era pemerintah berikutnya, implementasi demokrasi di Indonesia diprediksi terus menurun.
“Kalau enggak ada perubahan secara kelembagaan ke depan, maka penegakan HAM hukum di Indonesia akan semakin banyak melangar HAM, semakin banyak kejadian yang ujungnya demokrasi di Indonesia terus turun dan makin kelam,” ucap Isnur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Dalami Kerugian Negara dalam Kasus Kuota Haji 2023-2024
Delapan Tahun Terjerat Judi Online, Erwin Kehilangan Rp800 Juta
Kemenhan: Porsche Berpelat Dinas di Halim Bukan Kendaraan Resmi
ESDM Kaji Batas Konsumsi LPG 3 Kg per KK, Usulan Belum Final
Advertisement
Anggaran Insentif Lebaran 2026 Disiapkan Rp13 Triliun, Ini Rinciannya
Korban Feri Tenggelam di Filipina Bertambah, 29 Orang Ditemukan Tewas
133 PMI Dideportasi dari Malaysia, 11 ABK Terseret Kasus Timah Ilegal
Program Makan Bergizi Gratis Diperluas, Penerima Tembus 60 Juta Orang
Kerugian Judi Online Capai Rp1.100 Triliun, Jadi Ancaman Serius
Advertisement
Menaker Dorong Pemagangan Perkuat SDM Seni dan Ekonomi Kreatif
Kemensos Dampingi Keluarga Randika Seusai Kasus Viral di Cilacap
Puluhan SMA Negeri 2 Kudus Keracunan Massal, Diduga Akibat Menu MBG
Ketegangan AS-Iran Meningkat, Trump Pertimbangkan Aksi Militer
Amazon PHK 16 Ribu Karyawan Lagi, Fokus Perkuat Bisnis AI
Advertisement
IDAI Ungkap PHBS Jadi Benteng Utama Hadapi Virus Nipah
Berita Pilihan
- Delapan Tahun Terjerat Judi Online, Erwin Kehilangan Rp800 Juta
- Ketegangan AS-Iran Meningkat, Trump Pertimbangkan Aksi Militer
- IDAI Ungkap PHBS Jadi Benteng Utama Hadapi Virus Nipah
- Antisipasi Virus Nipah, Singapura Perketat Pemeriksaan di Changi
- Dampak MBG Akan Dibaca dari Pertumbuhan Otak dan Fisik Anak
Advertisement
Kerugian Akibat Kebakaran di Sleman Sleman 2025 Capai Rp1,38 Miliar
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Donor Darah Massal Buka Agenda CSR Astra Motor Yogyakarta 2026
- Antisipasi Virus Nipah, Bandara Ngurah Rai Perketat Pintu Masuk Bali
- Kasus Dugaan Fraud PT DSI, Bareskrim Sita Dana Rp4 Miliar
- Ribuan Anak di Bantul Belum Kantongi KIA, Disdukcapil Percepat Layanan
- Kemlu: Peran Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza Bersifat Multilateral
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Kamis 29 Januari 2026
- Bupati Magelang Dorong Optimalisasi PAD Lewat PBB-P2 2026
Advertisement
Advertisement
