Advertisement
Demokrasi di Periode Kedua Jokowi Diprediksi Memburuk
Presiden Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memperkirakan kualitas demokrasi Indonesia akan menurun pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan prediksi tersebut terlihat dari kinerja penegak hukum di periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
"Misalnya beberapa waktu lalu aktivis Dhandy Laksono ditangkap polisi terkait twit-nya soal Papua, meninggalnya korban rusuh demo di depan DPR Akbar Alamsyah, hingga penangkapan musisi Ananda Badudu," ucap Isnur di sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Ketiga hal itu menunjukkan penegakkan hukum di era pertama Jokowi belum memberikan perlindungan hak korban. Justru, menurut Isnur, kepolisian dan kejaksaan tidak menjaga kebebasan masyarakat.
“Kesimpulan kami, kepolisian dan kejaksaan belum jadi lembaga yang menegakkan hukum secara berkeadilan dan melindungi hak korban. Sebaliknya, dalam tuntutan, dua lembaga ini jadi aktor yang melakukan kriminalisasi terhadap hak kebebasan dan impunitas terhadap pelanggaran HAM.”
Kepolisian dan kejaksaan di era pertama Jokowi juga kerap menjadi aktor diskriminasi kaum minoritas. Jika tidak ada langkah perubahan yang diambil Jokowi pada era pemerintah berikutnya, implementasi demokrasi di Indonesia diprediksi terus menurun.
“Kalau enggak ada perubahan secara kelembagaan ke depan, maka penegakan HAM hukum di Indonesia akan semakin banyak melangar HAM, semakin banyak kejadian yang ujungnya demokrasi di Indonesia terus turun dan makin kelam,” ucap Isnur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Beralih ke BeiDou China, Tinggalkan Sistem GPS AS
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tidak Ditutup saat Konflik
Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS Dinilai Ancaman Demokrasi
Kapolri Imbau Pemudik Lebaran 2026 Jangan Memaksakan Berkendara
Advertisement
Korupsi Dana Hibah Pariwisata, Tuntutan Sri Purnomo Dipersoalkan
Trump: Konflik AS-Iran Berlanjut Selama Masih Diperlukan
Pemerintah Kutuk Keras Teror Air Keras terhadap Aktivis KontraS
KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Wajib Beri THR ke Pihak Eksternal
Indonesia Kutuk Invasi Israel ke Lebanon: Langgar Hukum Internasional
Advertisement
Kecelakaan Beruntun, Bus Budiman Tabrak 4 Kendaraan di Rancaekek
Pungli THR Bupati Cilacap Ternyata Sudah Berlangsung Sejak 2025
Kedubes Iran di Jakarta Santuni 200 Pelajar Kenang Tragedi Kota Minab
Menhub Imbau Pemudik Pilih Jalur Aman Bencana dan Pantau Cuaca
Indonesia Pilih Tak Jadi Co-Sponsor Resolusi Konflik Iran vs AS-Israel
Advertisement
Kemlu RI Beri Bantuan Hukum 19 Nelayan Aceh Ditahan di Thailand
Berita Pilihan
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya Rute Jogja-Parangtritis dan Baron, 15 Maret
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- DIY-Jateng Pertimbangkan Maju Jadi Tuan Rumah PON 2032
- Jalur Alternatif Sleman Siap Lebaran, Lampu Jalan Dipastikan Nyala
- DLH Jogja Kosongkan 95 Persen Depo Sampah Jelang Lebaran 2026
- Operasi Ketupat Progo 2026, Polres Bantul Siagakan 550 Personel
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 14 Maret 2026
- OTT Bupati Cilacap, 13 Orang Digelandang KPK ke Jakarta
- Harga Emas Antam Turun Rp24.000, UBS dan Galeri24 Ikut Melemah
Advertisement
Advertisement
