Advertisement
Demokrasi di Periode Kedua Jokowi Diprediksi Memburuk
Presiden Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memperkirakan kualitas demokrasi Indonesia akan menurun pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan prediksi tersebut terlihat dari kinerja penegak hukum di periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
"Misalnya beberapa waktu lalu aktivis Dhandy Laksono ditangkap polisi terkait twit-nya soal Papua, meninggalnya korban rusuh demo di depan DPR Akbar Alamsyah, hingga penangkapan musisi Ananda Badudu," ucap Isnur di sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Ketiga hal itu menunjukkan penegakkan hukum di era pertama Jokowi belum memberikan perlindungan hak korban. Justru, menurut Isnur, kepolisian dan kejaksaan tidak menjaga kebebasan masyarakat.
“Kesimpulan kami, kepolisian dan kejaksaan belum jadi lembaga yang menegakkan hukum secara berkeadilan dan melindungi hak korban. Sebaliknya, dalam tuntutan, dua lembaga ini jadi aktor yang melakukan kriminalisasi terhadap hak kebebasan dan impunitas terhadap pelanggaran HAM.”
Kepolisian dan kejaksaan di era pertama Jokowi juga kerap menjadi aktor diskriminasi kaum minoritas. Jika tidak ada langkah perubahan yang diambil Jokowi pada era pemerintah berikutnya, implementasi demokrasi di Indonesia diprediksi terus menurun.
“Kalau enggak ada perubahan secara kelembagaan ke depan, maka penegakan HAM hukum di Indonesia akan semakin banyak melangar HAM, semakin banyak kejadian yang ujungnya demokrasi di Indonesia terus turun dan makin kelam,” ucap Isnur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kanselir Jerman Soroti Tingginya Cuti Sakit
OTT Wali Kota Madiun, KPK Amankan ASN hingga Pihak Swasta
Sudewo di Pusaran Kontroversi: Nyaris Dimakzulkan hingga Terjaring OTT
MK Tegaskan Jabatan Sipil untuk Polisi Harus Diatur Tegas di UU Polri
Advertisement
OTT Ketiga 2026, KPK Menangkap Bupati Pati Sudewo
Prabowo Perintahkan Respons Cepat Banjir di Pulau Jawa
Angin Kencang Ancam Perairan Bali, BBMKG Keluarkan Peringatan
Iran Tegaskan Ancaman ke Khamenei Berarti Deklarasi Perang
BMKG Uji Nowcasting Berbasis AI untuk Data Lebih Akurat
Advertisement
OTT KPK Tangkap Wali Kota Madiun, Langsung Dibawa ke Jakarta
Korban Kedua Pesawat ATR Ditemukan di Jurang Bulusaraung
Rel Pantura Pulih, Kereta Api Kembali Melintas di Pekalongan
Biaya Makan Jemaah Haji 2026 Dipatok Rp180.000 per Hari
Satwa di Bandung Zoo Diduga Stres, Geopix Minta Evaluasi Mendalam
Advertisement
Putusan MK: Wartawan Hanya Bisa Dipidana Setelah Mekanisme Dewan Pers
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Gunungkidul Anggarkan Rp509 Juta untuk Percantik Kios Pedagang
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Ribuan Umat Hindu Padati Prambanan Shiva Festival 2026
- SAR Fokus Cari 9 Korban Jatuhnya ATR 42-500 di Bulusaraung
- DPRD DIY Nilai Legalitas KDMP Kunci Sukses Program MBG
- Tradisi Sumber Rejo di Clapar Kulonprogo Terjaga Sejak Ratusan Tahun
- KNKT Ungkap Penyebab Pesawat ATR 42-500 Pecah Berhamburan
- Arus Balik Long Weekend, 30 Ribu Penumpang Padati Daop 6 Jogja
- Parma Ditahan Genoa Tanpa Gol di Ennio Tardini
Advertisement
Advertisement
