Advertisement
Demokrasi di Periode Kedua Jokowi Diprediksi Memburuk
Presiden Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memperkirakan kualitas demokrasi Indonesia akan menurun pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan prediksi tersebut terlihat dari kinerja penegak hukum di periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
"Misalnya beberapa waktu lalu aktivis Dhandy Laksono ditangkap polisi terkait twit-nya soal Papua, meninggalnya korban rusuh demo di depan DPR Akbar Alamsyah, hingga penangkapan musisi Ananda Badudu," ucap Isnur di sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Ketiga hal itu menunjukkan penegakkan hukum di era pertama Jokowi belum memberikan perlindungan hak korban. Justru, menurut Isnur, kepolisian dan kejaksaan tidak menjaga kebebasan masyarakat.
“Kesimpulan kami, kepolisian dan kejaksaan belum jadi lembaga yang menegakkan hukum secara berkeadilan dan melindungi hak korban. Sebaliknya, dalam tuntutan, dua lembaga ini jadi aktor yang melakukan kriminalisasi terhadap hak kebebasan dan impunitas terhadap pelanggaran HAM.”
Kepolisian dan kejaksaan di era pertama Jokowi juga kerap menjadi aktor diskriminasi kaum minoritas. Jika tidak ada langkah perubahan yang diambil Jokowi pada era pemerintah berikutnya, implementasi demokrasi di Indonesia diprediksi terus menurun.
“Kalau enggak ada perubahan secara kelembagaan ke depan, maka penegakan HAM hukum di Indonesia akan semakin banyak melangar HAM, semakin banyak kejadian yang ujungnya demokrasi di Indonesia terus turun dan makin kelam,” ucap Isnur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Trump Unggah Gambar Presiden Sementara Venezuela di Truth Social
TNI Evakuasi 18 Karyawan Freeport dari Ancaman OPM di Papua
Pemerintah Rencanakan Renovasi 60.000 Sekolah Tahun Ini
Jepang Naikkan Peringatan Perjalanan ke Iran di Tengah Kerusuhan
Advertisement
Nadiem Bantah Terima Rp809 Miliar dalam Kasus Chromebook
Presiden Prabowo Minta Siswa Sekolah Rakyat Menjaga Harga Diri
DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
KPK Periksa Pengurus PWNU DKI dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Ribuan Demonstran di New York Protes Kebijakan Trump soal Venezuela
Advertisement
Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi
KPK Ungkap Alasan Tetapkan Yaqut Tersangka Kasus Kuota Haji
Trump Klaim Jadi Presiden Sementara Venezuela di Truth Social
KPK Dalami Peran Bos Maktour di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Sempat Tertutup Longsor, Jalan ke Desa Tempur Mulai Bisa Dilalui
Advertisement
Polda Metro Dalami Dugaan Penipuan Investasi Kripto
Berita Pilihan
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
- Trump Pertimbangkan Serangan ke Iran di Tengah Aksi Protes
- Trump Diduga Siapkan Rencana Invasi ke Greenland, Denmark Geram
- Chen Zhi Diekstradisi, China Perketat Perburuan Penipu Siber
- Butuh Dana? JHT BPJS Bisa Dicairkan Meski Masih Bekerja
Advertisement
Titik Terang Relokasi SDN Nglarang, Bangunan Baru Segera Dibangun
Advertisement
Malaysia Perkenalkan Panda Raksasa Baru Chen Xing dan Xiao Yue
Advertisement
Berita Populer
- Skandal Kuota Haji, KPK Bongkar Peran Eks Menag Yaqut
- BPBD Lumajang Waspadai Letusan Sekunder Semeru Saat Hujan
- Indonesia Jadi Negara Pertama Putus Akses Chatbot AI Grok
- Bulog Siapkan Pembayaran Digital Gabah Petani Rp6.500 per Kilogram
- Dinkes Kulonprogo: Belum Ada Temuan Kasus Super Flu
- Mendagri Beri Tenggat 3 Hari Data Rumah Rusak Pascabencana
- Inggris Bahas Opsi Penempatan Pasukan NATO di Greenland
Advertisement
Advertisement
