Presiden Madagaskar Tuding Perebutan Kekuasaan Secara Ilegal

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Madagaskar Andry Rajoelina menuding telah terjadi upaya perebutan kekuasaan secara ilegal sehari setelah personel dari salah satu satuan militer menyatakan dukungan terhadap pengunjuk rasa anti-pemerintah.

"Saat ini terjadi upaya untuk merebut kekuasaan di wilayah republik ini, yang merupakan pelanggaran besar terhadap konstitusi dan prinsip demokrasi," menurut sebuah pernyataan kantor kepresidenan Madagaskar pada Minggu (12/10/2025).

Dalam pernyataan video mereka pada Sabtu, personel militer dari Pusat Administrasi Personel Angkatan Darat (CAPSAT) menyatakan dukungan terhadap unjuk rasa anti-pemerintah yang berlangsung sejak bulan lalu.

CAPSAT adalah sebuah unit militer yang berperan besar dalam menempatkan Rajoelina di pucuk kekuasaan Madagaskar pada kudeta di negara tersebut di tahun 2009.

"Layanan dasar di negara ini dalam ambang keruntuhan. Pasukan keamanan tak boleh begitu saja mematuhi instruksi yang tak sah," katanyaa.

Kemudian, dalam sebuah pernyataan video pada Minggu, CAPSAT menyatakan bahwa mereka mengambil alih kendali angkatan bersenjata.

"Mulai hari ini, semua instruksi untuk tentara Madagaskar -- baik untuk angkatan darat, udara, ataupun laut -- akan berasal dari markas CAPSAT," kata mereka.

Pihak kepresidenan Madagaskar lantas mengecam upaya untuk merebut kekuasaan secara paksa dan ilegal tersebut dan menyerukan kepada kekuatan-kekuatan utama di Madagaskar bersatu membela konstitusi dan kedaulatan negara.

Sementara itu, Komisi Uni Afrika (AUC), melalui media sosial X pada Minggu, menyatakan bahwa Ketua AUC Mahmoud Ali Youssouf mengikuti secara saksama dinamika politik dan keamanan di Madagaskar yang meliputi pergerakan di kalangan angkatan bersenjata dan demonstrasi di Antananarivo, ibu kota negara pulau itu.

"Ia menyerukan kepada semua pihak di Madagaskar untuk menunjukkan sikap tanggung jawab dan patriotisme serta memastikan kesatuan, stabilitas dan perdamaian di negara tersebut dengan menghargai konstitusi dan kerangka institusional," demikian pernyataan AUC.

Unjuk rasa memprotes pemerintahan Rajoelina telah memasuki pekan ketiga. Protes yang dipimpin "Generasi Z" tersebut awalnya digelar sebagai bentuk keprihatinan atas kelangkaan air dan listrik, namun tuntutan kemudian berubah menjadi supaya Rajoelina mengundurkan diri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara