Ada Isu Gerindra Terima Jatah Menteri, Begini Kata Puan Maharani ...
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pada Minggu (20/10/2019) nanti, Pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin bakal resmi dilantik. Hingga saat ini, kabinet yang akan membantu mereka di pemerintahan dalam proses penyusunan.
Dalam proses itu, dilempar isu Partai Gerindra akan mendapat jatah menteri. Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, mengatakan bahwa urusan menteri adalah hak prerogatif presiden.
Advertisement
Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pemilu 2019 belum dapat dipastikan diterima oleh partai pengusung, khususnya PDIP.
“Ya kan tidak bisa serta merta PDIP menyatakan iya setuju atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Oleh karena itu, Puan menjelaskan bahwa apabila benar Gerindra dapat jatah menteri, tentu harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama partai pengusung.
“Setuju tidak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ngajak ngomong,” jelasnya.
Penyebar isu Gerindra dapat menteri adalah Arief Poyuono yang merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra. Dia mengaku bahwa partainya meminta tiga menteri untuk Edhy Prabowo, Fadli Zon, dan Sandiaga Uno.
Akan tetapi pernyataan itu langsung dibantah Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Tiga menteri itu tidak benar. Setiap Prabowo bertemu dengan Jokowi atau Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tak ada pembicaraan soal jatah kabinet.
“Pada Prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara di mana pun posisinya. Yang jelas beliau aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat kebanyakan,” katanya melalui pesan instan, Jumat (4/10/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Spanduk Tolak Politik Uang Ramai di Sleman Jelang Pilkada 2024
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Vonis terhadap Presiden Terpilih AS Donald Trump dalam Kasus Uang Tutup Mulut Kembali Ditunda
- Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
- Retno Marsudi Ditunjuk sebagai Direktur Non-eksekutif Perusahaan Gurn Energy Singapura
- Hoaks Selama Tahap Awal Pilkada hingga Masa Tenang Terkendali, Ini Tanggapan Kemkomdigi
- Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
- Jokowi dan SBY Tak Hadir dalam Kampanye Akbar Satu1n Jakarta, Ridwan Kamil: Dukungan Tetap
- Hoaks di Masa Tenang Pilkada Jadi Sorotan Bawaslu, Ini 5 Provinsi Paling Rawan
Advertisement
Advertisement