Advertisement
Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Digelar Kapanpun, Projo Siap Mengawal
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi (kanan) dan Sekjen DPP Projo Handoko (kiri) menghadiri Rakernas IV Projo di Jakarta, Minggu (16/9). Rakernas organisasi relawan pendukung Joko Widodo itu digelar dengan mengangkat tema Melanjutkan Kemenangan Rakyat. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pelantikan Presiden dan Wapres RI periode 2019 - 2024 Joko Widodo-KH Ma'rif Amin. semakin dekat. Ormas Pro Jokowi (Projo) menegaskan siap menerima apapun keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait waktu pelantikan tersebut.
Ketua Ormas Projo Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya hanya mengusulkan tanggal pelantikan menjadi 19 Oktober karena pertimbangan tertentu.
Advertisement
"Mau 20 Oktober atau kapanpun kami siap [kawal pelantikan], tidak masalah. Kami dan para relawan hanya sekedar mengusulkan kepada Presiden. Kami menghormati keputusan MPR," katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Sabtu (5/10/2019).
Dia mengatakan relawan Projo siap menghormati dan tunduk pada keputusan MPR mengenai waktu pelantikan Presiden-Wapres. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya telah menetapkan 19 Oktober untuk melantik Jokowi-Ma'ruf Amin.
BACA JUGA
Apalagi, lanjutnya, Presiden Jokowi sudah menegaskan tunduk pada konstitusi dan aturan ketatanegaraan. Pasalnya, Indonesia merupakan negara hukum dimana seluruh warga bangsa harus tunduk pada konstitusi.
Menurutnya, pelantikan Presiden-Wapres harus dimaknai sebagai momentum merayakan mandat rakyat. "Presiden Jokowi dipilih langsung oleh rakyat. Kami yakin rakyat bersama Jokowi," imbuhnya.
Dia juga mengimbau kepada pihak- pihak yang ingin menggagalkan pelantikan harus siap menghadapi perlawanan rakyat.
Arie mengatakan jutaan relawan Projo siap mengawal pelantikan Jokowi-Ma'ruf dan memantau jalannya pemerintahan.
"Menggagalkan pelantikan pemimpin yang lahir dari proses demokrasi sama saja merampas suara rakyat serta menghancurkan demokrasi itu sendiri," ucap Arie.
Dia mengatakan tidak ada alasan politis dari ide memajukan jadwal pelantikan menjadi 19 Oktober. Menurutnya, akan lebih banyak rakyat yang mengawal pelantikan Presiden karena sebagian besar orang libur pada hari Sabtu.
Di sisi lain, banyak warga yang harus menjalankan ibadah Minggu dan beristirahat sebelum mulai bekerja kembali. Saat Minggu pagi juga banyak warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari bebas kendaraan atau car free day di tengah kota.
Budi mengatakan relawan yang tergabung dalam Projo siap mengawal jalannya pelantikan secara sederhana dan tidak hura-hura.
"Sekali lagi, tidak ada alasan politis apapun dengan usulan ini. Hanya pertimbangan kepraktisan masyarakat saja. Minggu itu masyarakat biasanya istirahat dan olahraga untuk menyiapkan fisik sebelum bekerja kembali," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Bulan Perlahan Menjauhi Bumi, Ini Dampaknya bagi Kehidupan
- Hunian Korban Bencana Sumatera Bakal Dibangun di Lahan Negara
- Tokoh Dunia Kecam Penembakan Bondi Beach yang Tewaskan 12 Orang
- Surya Group Siap Buka 10.000 Lowongan Kerja di Tahun 2026
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
Advertisement
Pemkot Jogja Dorong Pembaruan Taman Pintar di Usia 17 Tahun
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Agak Laen Masih Puncaki Box Office Meski Penonton Turun
- Nataru di Gunungkidul, Ibu Hamil Didata dan Pengamanan Disiapkan
- Disdag Kota Jogja Fasilitasi Ratusan PKL, Lapak di Pasar Terban Siap
- KAI Daop 6 Siapkan 383 Ribu Kursi Nataru, Tiket Terjual 50 Persen
- RS Paru Respira Yogyakarta Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir
- Saemen Fest 2025 Hadirkan Kolaborasi Musisi Lokal di Jogja
- Aduan Terbanyak Ombudsman DIY 2025: Pemda, Kepolisian, Layanan Swasta
Advertisement
Advertisement





