Jadi Oposisi, PKS Catat Masalah Defisit JKN sampai Korupsi

Newswire

Sabtu, 05 Oktober 2019 - 08:07 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Jadi Oposisi, PKS Catat Masalah Defisit JKN sampai Korupsi

PKS. - Harian Jogja

Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mardani Ali Sera mencatat beberapa masalah untuk pemerintahan Jokowi jilid II bersama KH Ma'ruf Amin. Antara lain tentang masalah defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), defisit perdagangan dan neraca keuangan, dan korupsi.

"Permasalahan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu segera mendapat solusi yang tepat. Keuangan BPJS Kesehatan harus dibedah dan diaudit total," kata Mardani kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Mardani mengatakan dengan manajemen yang profesional dan tidak untuk kegiatan yang populis, BPJS Kesehatan seharusnya menjadi lembaga pemangku kesehatan berkelas dunia karena memiliki peserta 192 juta orang.

Karena BPJS Kesehatan merupakan lembaga bentukan negara, Mardani menilai kebijakan BPJS Kesehatan juga seharusnya selaras dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.

BACA JUGA

Terkait masalah defisit perdagangan dan neraca keuangan negara, Mardani menilai diperlukan langkah-langkah terobosan untuk mengatasinya.

"Defisit perdagangan dan neraca keuangan tidak akan bisa diatasi kecuali fundamental ekonomi Indonesia membaik. Industrialisasi, kemudahan investasi dan bisnis serta rasio pajak yang meningkat perlu diupayakan melalui literasi dan penegakan hukum," tuturnya.

Tentang korupsi, Mardani mengatakan sudah seperti kanker yang terus ada di Indonesia. Karena itu, perlu gagasan dan aksi yang tegas dan berani.

"Untuk menangani korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diperkuat. Bukan malah melemahkan dengan merevisi Undang-undang KPK ," katanya.

Mardani mengatakan partainya akan konsisten untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.

"PKS akan istiqomah mengawal demokrasi yang tegak di Indonesia melalui proses check and balance," katanya.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : antara