Ganjar-Mahfud Pilih Jadi Oposisi, Gibran Minta Dikawal dari Luar
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO– Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka tidak mempersoalkan sikap pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran.
“Ya sudah, enggak apa-apa, ya tetap mohon dikawal dari luarlah. Siapapun itu masukan-masukan dari dalam, dari luar, oposisi, tetap kami tampung, tidak masalah,” jelas Gibran dikutip dari Solopos.com, Selasa (7/5/2024).
Advertisement
BACA JUGA: KPU Bantul Ingatkan Caleg Terpilih untuk Lengkapi LHKPN Sebelum Dilantik
Menurutnya, biasanya sikap PDI Perjuangan akan sama seperti Ganjar. Gibran menjalankan arahan presiden terpilih pada Pilpres 2024 untuk merangkul semua partai politik dengan mengedepankan dialog. Partai politik mana saja yang dijadikan koalisi merupakan keputusan Prabowo.
Gibran mengedepankan silaturahmi dengan tokoh-tokoh partai politik setelah penetapan hasil Pemilu 2024 dari KPU. Penyusunan kabinet pada pemerintahan berikutnya masih proses panjang.
Gibran mengatakan Prabowo sudah menjalin komunikasi dengan pimpinan PDIP. Ditanya wartawan apakah belum berkomunikasi dengan Ganjar sejauh ini, Gibran menjelaskan akan mencoba komunikasi.
Sebelumnya, Ganjar memilih akan melakukan kontrol dari luar pemerintahan. Meskipun demikian, Ganjar menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Saya declare [deklarasi], pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini,” jelas Ganjar dikutip dari Bisnis.com, Senin (6/5/2024).
Sementara itu, Mahfud mengatakan akan melakukan perjuangan lewat gerakan politik, sebagai contoh akan mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil pejuang demokrasi dan kembali mengajar di kampus.
BACA JUGA: Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Menurut dia, para elite mempraktikkan hukum tanpa etika, sebagai contoh undang-undang kini dibentuk selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktik hukum harus diluruskan.
“Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja, karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
- Pengaruh Dukungan Anies Vs Dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta 2024, Siapa Kuat?
- Yusril Bantah Mary Jane Bebas, Hanya Masa Hukuman Dipindah ke Filipina
- ASN Diusulkan Pindah ke IKN Mulai 2025
- Pelestarian Naskah Kuno, Perpusnas Sebut Baru 24 Persen
Advertisement
Jadwal Terbaru KRL Jogja-Solo Jumat 22 November 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan dan Maguwo
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Selama Agustus Oktober, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Terbtkan Belasan Ribu Paspor
- Badan Geologi Kementerian ESDM Mendorong Seluruh Kawasan Bentang Karst di Indonesia Dilindungi
- KAI Angkut 344 Juta Penumpang Periode Januari-Oktober 2024
- Kemenpar Usulkan Tambahan Dana Rp2,2 Triliun di 2025, Ini Tujuannya
- Tiga Tol Akses ke IKN Dibuka Fungsional Mulai 2025, Belum Dikenakan Tarif
- Khawatir Muncul Serangan Udara, Italia Tutup Sementara Kedubesnya di Ukraina
- Korupsi Dana Bantuan Kesehatan, Eks Kepala Puskesmas di Purbalingga Dihukum 1 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement