Advertisement
Pidato Politik Megawati Belum Tentukan Sikap PDIP sebagai Partai Oposisi
Megawati Soekarnopoetri / Antara /Fikri Yusuf
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan dinilai belum menentukan sikap partai untuk menjadi oposisi pemerintahan 5 tahun ke depan.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara menilai arah pidato presiden ke-5 Republik Indonesia itu lebih condong merespons atau mengkritisi jalannya pemerintahan yang saat ini terselenggara.
Advertisement
Adapun pemerintahan Prabowo Subianto baru terbentuk pada bulan Oktober mendatang. "Sudah jelas tidak menentukan posisi PDI Perjuangan itu oposisi atau enggak, belum. Jadi, jawabannya itu belum tentu," kata Igor saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/5/2024).
Menurutnya, potensi PDI Perjuangan menjadi oposisi pun masih ada. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai itu bisa bergabung dengan pemerintahan. Dia mengatakan bahwa partai ini akan lebih tegas menentukan posisinya pada Kongres PDI Perjuangan mendatang.
Terlebih lagi, lanjut dia, hubungan Megawati dan Prabowo sejauh ini tidak ada permasalahan. Selain itu, Prabowo pun saat ini mengusung agenda rekonsiliasi demi persatuan nasional.
Ia menyebutkan beberapa petinggi PDI Perjuangan juga banyak yang menyampaikan bahwa rakernas kali ini tidak memutuskan partai tersebut akan menjadi oposisi pemerintah atau tidak.
"Jadi, Kongres PDI Perjuangan bisa menentukan apakah partai ini bergabung dengan Prabowo atau di luar pemerintahan, jadi ini tawar-menawar politik juga," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat Rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa sikap partainya terhadap pemerintahan ke depan harus dicermati secara saksama, yakni dengan mendengarkan suara akar rumput.
Menurut dia, cara tersebut demi terlembaganya demokrasi yang sehat. Dalam menyikapi politik ke depan, Megawati menyebut PDI Perjuangan merupakan partai politik yang mementingkan kontrol dan penyeimbang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pendaki Magetan Meninggal di Gunung Lawu, Diduga Hipotermia
Pemerintah Anggarkan Rp424,8 Trilun untuk Pertahanan Semesta
Kantor Ditjen PHU Digeledah KPK, Ini Komentar Menag Nasarudin Umar
Bertemu Putin di Alaska, Ini Penjelasan Donald Trump
Advertisement
HUT Kemerdekaan, KPK Buka Layanan Khusus Kunjungan Rutan
Trump Bertemu Putin di Alaska, Ini Komentar Para Pemimpin Eropa
Kemenpar Luncurkan Halo Wonderful, Ini Keterangan Lengkapnya
Dana MBG Tenyata Diambil dari 44,2 Persen Anggaran Pendidikan
Advertisement
Jelang HUT Kemerdekaan RI Ke-80, TNI Tindak OPM di Tiga Titik
Berikut Daftar 15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Jumbo pada 2026
ICRC Didesak Turun Tangan Melindungi Tahanan Palestina di Israel
RAPBN 2026, Pemerintan Alokasikan Rp6,3 Triliun untuk IKN
Advertisement
Pertemuan Trump dan Putin di Alaska Berakhir Antiklimaks, Ini Penyebabnya
Berita Pilihan
- Jelang HUT Kemerdekaan RI Ke-80, TNI Tindak OPM di Tiga Titik
- ICRC Didesak Turun Tangan Melindungi Tahanan Palestina di Israel
- Sejumlah Bukti dan Dokumen Disita KPK dari Rumah Yaqut Cholil
- RAPBN 2026 Ditetapkan Presiden Prabowo, Ini Postur Lengkapnya
- Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, KPK Periksa Rektor USU sebagai Saksi
Advertisement
Jadwal KA Bandara YIA Xpress Minggu 17 Agustus 2025: Stasiun Tugu, Wates dan YIA
Advertisement
Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Semarak Merah Putih Berkibar di Candi Prambanan, Borobudur dan Ratu Boko
Advertisement
Berita Populer
- Konara Enumbi, Penembak Anggota Polri di Puncak Jaya DItangkap
- Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin Dukung Langkah Muhammadiyah Dirikan Bank Syariah
- Mendagri Bantah Kenaikan PBB dan NJOP Terkait dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran Pusat
- RAPBN 2026, BPJS Kesehatan Dianggarkan Rp69 Triliun
- RAPBN 2026, Kemenkes Disiapkan Anggaran Rp114 Triliun, Ini Rinciannya
- Ini Penyebab Penggilingan Padi Kecil Banyak yang Bangkrut
- Kawasan Legislatif-Yudikatif di IKN Dibangun Mulai Oktober 2025
Advertisement
Advertisement
