Advertisement
Pakar Hukum: Jokowi Tak Bisa Dilengserkan Hanya karena Menerbitkan Perppu KPK
Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo dinilai tak bisa dimakzulkan hanya karena menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK. Hal itu disampaikan pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.
"Itu keliru dari aspek hukum tata negara, karena Perppu itu sendiri konstitusional," ujar Bivitri di Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Advertisement
Bivitri menjelaskan penerbitan Perppu telah diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga bila dilakukan tidak akan berdampak secara hukum.
Terlebih, beberapa Presiden Indonesia juga pernah menerbitkan Perpu, termasuk Jokowi. Bivitri mencatat setidaknya Jokowi telah dua kali menerbitkan Perpu, yakni Perpu organisasi massa (ormas) dan kebiri.
BACA JUGA
Jokowi menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat pada 10 Juli 2017.
Sebelumnya, pada 25 Mei 2016 Jokowi juga telah menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang turut mengatur mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
"Jadi intinya ini biasa saja, hanya Presiden secara subjektif mau menimbang tentang situasi-situasi yang berkembang sehingga dia mau mengeluarkan Perpu, maka silahkan dikeluarkan lalu kemudian dinilai DPR," ucap dia.
Adapun pemakzulan terhadap Presiden telah diatur dalam pasal 7A UUD 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Presiden bisa diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bila terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Bivitri mengatakan pelanggaran hukum yang dimaksud yakni pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
"Dan itu pun tidak mudah, harus di bawa dulu ke Mahkamah Konstitusi," ucap Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Sita Mata Uang Asing di OTT Gubernur Riau
Tenaga Ahli Gubernur Riau Berperan di Aliran Uang Saat OTT
600 Ribu Wisatawan Mancanegara Gunakan Whoosh
Mensos Usulkan MBG untuk Lansia dan Difabel
Advertisement
Pengendara Waspada, Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang
Besok, KPK Umumkan Status Tersangka dalam Kasus OTT Gubernur Riau
AS Bersiap Uji Coba Rudal Balistik Antarbenua Minuteman III
Yusril Tegaskan Negara Berhak Merampas Uang Bandar dan Pemain Judol
Bupati Banyuwangi Dukung Rencana Baru Proyek Kereta Cepat Whoosh
Advertisement
Hore, Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Dilakukan Akhir Tahun Ini
Hanyut di Sungai Jolinggo Kendal, Tiga Mahasiswa KKN UIN Semarang MD
Sebuah Kantor Perusahaan Transportasi Ditembak OTK, Polisi Olah TKP
Prabowo Minta Pintu Pelintasan Diperbarui Cegah Kecelakaan Kereta Api
3 Orang Tewas, KAI Daop 6 Fokus Tangani Korban Kecelakaan Kereta Api
Advertisement
Uang Judi Online di Indonesia Kalahkan Nilai Korupsi
Berita Pilihan
- Bupati Banyuwangi Dukung Rencana Baru Proyek Kereta Cepat Whoosh
- Hanyut di Sungai Jolinggo Kendal, Tiga Mahasiswa KKN UIN Semarang MD
- Prabowo Minta Pintu Pelintasan Diperbarui Cegah Kecelakaan Kereta Api
- Uang Judi Online di Indonesia Kalahkan Nilai Korupsi
- Jonan Bantah Diberi Tawaran Menteri Seusai Temui Prabowo
Advertisement
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- Inggris Tambah Pasokan Rudal Storm Shadow ke Ukraina
- Jadwal Liga Champions Malam Ini: Liverpool vs Madrid
- Turki Tuduh Israel Langgar Gencatan Senjata Gaza
- Tabrakan Karambol di Tol Solo-Ngawi, Satu Meninggal di Lokasi
- Mamdani Bantah Komunis, Pilwalkot New York Memanas
- Sirkuit Buriram Tuan Rumah MotoGP 2027-2031
- DKP Bantul Dorong Ikan Kaleng Tembus Ekspor
Advertisement
Advertisement
