Advertisement
Masa Tugas Kabinet Berakhir 18 Hari Lagi, Presiden Minta Begini ...
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat kabinet terbatas. - Antara/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah meminta para menteri untuk tidak mengambil langkah strategis yang memiliki dampak jangka panjang dalam 18 hari terakhir masa tugas Kabinet Kerja periode 2014-2019. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
“Semuanya harus dilaporkan kepada Presiden dalam sidang rapat terbatas [ratas] maupun sidang kabinet, sehingga dengan demikian dalam waktu 18 hari ini adalah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan,” kata Pramono dalam keterangan tertulis yang dirilis di laman Sekretariat Kabinet, Rabu (2/10/2019).
Advertisement
Salah satu contoh penyelesaian kebijakan itu antara lain ketika Presiden meminta Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk menyelesaikan hal yang berkaitan dengan simplifikasi proses perizinan. Pada saat ini, pemerintah sedang menyusun Undang-undang Omnibus Law.
“Mudah-mudahan ini menjadi peninggalan kabinet ini kepada kabinet yang akan datang,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Pada saat ini, para menteri tidak bisa lagi mengambil kebijakan di sisa masa tugasnya hingga 20 Oktober 2019. Para menteri bisa mengambil kebijakan yang berdampak jangka panjang apabila mendapatkan izin dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara langsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
