Advertisement
Masa Tugas Kabinet Berakhir 18 Hari Lagi, Presiden Minta Begini ...
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat kabinet terbatas. - Antara/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah meminta para menteri untuk tidak mengambil langkah strategis yang memiliki dampak jangka panjang dalam 18 hari terakhir masa tugas Kabinet Kerja periode 2014-2019. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
“Semuanya harus dilaporkan kepada Presiden dalam sidang rapat terbatas [ratas] maupun sidang kabinet, sehingga dengan demikian dalam waktu 18 hari ini adalah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan,” kata Pramono dalam keterangan tertulis yang dirilis di laman Sekretariat Kabinet, Rabu (2/10/2019).
Advertisement
Salah satu contoh penyelesaian kebijakan itu antara lain ketika Presiden meminta Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk menyelesaikan hal yang berkaitan dengan simplifikasi proses perizinan. Pada saat ini, pemerintah sedang menyusun Undang-undang Omnibus Law.
“Mudah-mudahan ini menjadi peninggalan kabinet ini kepada kabinet yang akan datang,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Pada saat ini, para menteri tidak bisa lagi mengambil kebijakan di sisa masa tugasnya hingga 20 Oktober 2019. Para menteri bisa mengambil kebijakan yang berdampak jangka panjang apabila mendapatkan izin dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara langsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
