Kelompok Pendukung Jokowi Ini Minta Polri Perbaiki Prosedur Internal

Harianjogja.com, JOGJA—Pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang bermukim di Eropa meminta Polri untuk memperbaiki prosedur dan tata kelola internal guna mencegah kesalahan identifikasi dan salah tangkap terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan. Mereka juga mendukung mahasiswa dan publik mendesak DPR memprioritaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Permintaan itu disampaikan menyusul eskalasi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia belakangan ini. “Kami menyampaikan bela sungkawa dan menyesali jatuhnya korban dalam demonstrasi baik dari kalangan mahasiswa, masyarakat dan aparat keamanan, Serta jatuhnya banyak korban dalam kerusuhan di Wamena dan Jayapura. Kami mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi dalam mengungkap peristiwa-peristiwa tersebut, agar perlindungan kepada warga, keamanan dan ketertiban terjamin,” kata Sinta Dewi, Koordinator Umum Sekretariat Bersama Eropa Tetap Jokowi (ETJ), melalui keterangan pers yang diterima Harian Jogja, Rabu (2/10/2019).

“Kami Relawan Eropa Tetap Jokowi [ETJ] di 20 negara di Eropa menyampaikan keresahan dan keprihatinan yang mendalam. Mengharapkan semua pihak untuk tenang, menghentikan segala bentuk kekerasan dan mengutamakan pendekatan-pendekatan dialogis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan secara konstitusional.”

ETJ, kata Sinta, mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang responsif terhadap tuntutan masyarakat dengan menunda pengesahan beberapa RUU yang dianggap bermasalah dan, berinisiatif mengundang para tokoh nasional dan mahasiswa guna membuka ruang dialog.

“Apresiasi juga kami sampaikan kepada aparat keamanan di berbagai kota tempat demonstrasi berlangsung aman dan menyerukan agar aparat tetap bertindak sesuai prosedur, profesional dan terukur dalam menghadapi demonstrasi dan kerusuhan.”

Pendukung Jokowi menyayangkan DPR yang tergesa-gesa dan kurang partisipatif dalam merumuskan, membahas dan menetapkan beberapa RUU yang berakibat timbulnya polemik di masyarakat. “Kami meminta kepada DPR agar tidak melakukan kejar tayang dalam penyelesaian RUU, membuka akses partisipasi publik pada proses penyusunan dan menjamin transparansi isi sehingga membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap penyempurnaan isi RUU serta melakukan harmonisasi RUU dengan UU dan peraturan lainnya yang terkait. Mendukung desakan masyarakat dan mahasiswa agar pemerintah dan DPR memprioritaskan pengesahan RUU PKS dan RUU PPRT [Perlindungan Pekerja Rumah Tangga].”

“Kami mengecam pihak-pihak yang sengaja memperkeruh suasana dan mengambil keuntungan atas situasi ini, termasuk segala bentuk disinformasi di media sosial yang bertentangan dengan prinsip dan etika transparansi dan akuntabilitas.

EJT mendukung sikap Presiden Joko Widodo untuk tetap serius dalam penanganan dan pemberantasan korupsi, dengan memperkuat KPK agar lebih akuntabel, efektif, profesional dan independen.

“Kami mendukung Presiden Joko Widodo mengambil keputusan dan langkah bijak dalam koridor konstitusional dengan memerhatikan dan menimbang masukan dari berbagai kalangan, termasuk masukan dari mahasiswa maupun pandangan dari tokoh-tokoh nasional, serta tetap setia pada amanat reformasi yang mengembalikan TNI dan Polri sebagai perangkat pertahanan dan keamanan yang terpisah dari jabatan sipil.

EJT juga mendorong Presiden mengedepankan dialog-dialog perdamaian, pendekatan kultural dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua dan menghindari pendekatan keamanan yang represif. “Kami mendukung Presiden Joko Widodo dan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat sesuai mandat reformasi. Kami tetap bersama dan mendukung Bapak Joko Widodo yang telah secara sah dan konstitusional terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia agar setia berada di dalam jalur demokrasi, perlindungan hak-hak dasar warga, dan serius dalam pemberantasan korupsi,” kata Sinta.