BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejaksaan DIY Awasi Kepatuhan Perusahaan
BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan se-DIY memperkuat koordinasi untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan melindungi pekerja.
Seorang Polisi berbincang dengan massa mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2019) malam. /ANTARA FOTO-M Risyal Hidayat
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Polda Metro Jaya memperketat pengamanan dengan memasang kawat berduri di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI terkait rencana aksi mahasiswa.
Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M Nasir saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, mengatakan petugas juga memasang betob pembatas jalan (MCB) dan "water barrier".
Nasir menyatakan pengamanan, pengaturan arus lalu lintas disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keamanan di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Petugas juga menutup sejumlah akses jalan yang menuju depan pintu Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto menuju Slipi.
Hal itu terkait dengan rencana aksi mahasiswa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang ditunda anggota DPR RI.
Saat ini juga Ketua DPR RI akan berpidato sebagai salah satu agenda Sidang Paripurna Penutupan periode 2014-2019. Paripurna juga mengagendakan laporan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait hasil kajian pemerintah atas pemindahan ibukota negara.
Agenda ketiga Rapat Paripurna DPR adalah pembahasan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian. Rapat Paripurna tersebut akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan se-DIY memperkuat koordinasi untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan melindungi pekerja.
Bantul terpilih mewakili Indonesia sebagai nominator UNESCO Creative Cities Network 2027 bidang kerajinan dan seni rakyat.
Dinkes Kulonprogo mencatat pemenuhan nakes di Puskesmas baru 53,02%. DPRD mendorong pemerataan tenaga kesehatan dan psikolog klinis.
BPS mencatat 147,99 juta penduduk bekerja pada Agustus 2026. Pertanian menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar dengan 41,73 juta orang.
Kemenhub menyiapkan PPNS dan sistem ETLE HUB untuk menindak truk ODOL, termasuk pengemudi, perusahaan, pemilik kendaraan, dan barang.
Lurah Bohol Margana diberhentikan setelah kasus korupsinya inkrah. Pemkab Gunungkidul segera menunjuk PJ Lurah sebelum PAW pada 2027.