Pascagempa Magnitudo 6,5, Pemerintah Ambon Nyatakan Status Tanggap Darurat
Suasana bangunan Pasar Apung Desa Tulehu yang roboh akibat gempa bumi di Ambon, Maluku, Kamis (26/9/2019). Berdasarkan data BMKG, gempa bumi tektonik dengan kekuatan M6,5 tersebut akibat aktivitas sesar aktif lokal. - ANTARA/Izaac Mulyawan Harianjogja.com, JAKARTA -- Pemerintah Kota Ambon menetapkan status tanggap darurat pascagempa besar yang menimpa wilayah itu pada 26 September lalu.
Agus Wibowo, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuturkan masa tanggap darurat pascagempa ditetapkan selama selama 14 hari.
"Terhitung sejak 26 September 2019 hingga 9 Oktober 2019. Kota Ambon menjadi salah satu wilayah terdampak karena gempa M 6,5 yang terjadi pada Kamis [26/5] lalu," terang Agus melalui keterangan tertulis, Minggu (28/9/2019).
Menurut Agus setelah penetapan masa tanggap darurat tersebut, Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kota Ambon bertugas mengkoordinasikan semua unsur untuk penanganan darurat di wilayah administrasinya.
BNPB mencatat total korban meninggal dunia dari tiga kabupaten di Provinsi Maluku berjumlah 30 orang. Korban tertinggi di Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 14 orang, Kota Ambon 10 dan Seram Bagian Barat (SBB) 6. Sedangkan korban luka-luka, total mencapai 156 orang dengan perincian Maluku tengah 108, Kota Ambon 31 dan SBB 17.
Pascagempa juga menyebabkan terjadinya pengungsian warga. Mereka yang mengungsi berjumlah 244.780 orang. Sementara data kerusakan rumah masih terus dilakukan; data rumah rusak di Kota Ambon berjumlah 374 unit dengan perincian 173 rusak ringan (RR), 74 rusak sedang (RS) dan 74 rusak berat (RB).
BPBD Provinsi Maluku telah mendirikan dua tenda keluarga di halaman Rumah Sakit Umum Haulussy, Kota Ambon dan RSU Tulehu, Maluku Tengah. Selain itu, pemerintah daerah setempat mendistribusikan terpal kepada masyarakat terdampak.
"Upaya pendataan di lapangan masih terus dilakukan oleh tim reaksi cepat BPBD Provinsi Maluku," katanya.
Agus menambahkan salah satu tantangan terbesar saat ini adalah sosialisasi kepada masyarakat untuk segera kembali ke rumah masing-masing.
"BNPB telah mengirimkan tim pendukung dalam manajemen posko dan dukungan logistik serta peralatan yang telah tiba di Maluku. Di sisi lain, TNI telah mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Kampus Darussalam, Maluku Tengah," katanya.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
