Advertisement
Negara Butuh Duit Rp375 Triliun untuk Bangun Tol di Periode Kedua Jokowi
Ilustrasi jalan tol. - JIBI/M. Ferri Setiawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Negara membutuhkan biaya ratusan triliun untuk pembangunan tol.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua bakal melanjutkan pembangunan Jalan Tol. Sepanjang 2.500 kilometer akan dibangun pada periode 2019-2024.
Advertisement
Namun, pembangunan jalan tol itu membutuhkan dana besar. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, dibutuhkan dana sekitar Rp375 triliun untuk membangun jalan tol sepanjang itu.
"Kalau setiap kilometer Rp105 miliar berarti untuk jalan tol ke depan Rp250 triliun sampai Rp 375 triliun," kata Basuki dalam acara diskusi di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kawasan SCBD Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Dengan dana yang sebesar itu, Basuki juga mendorong emiten pasar modal juga ikut berinvestasi jalan tol. Sehingga, pembangunan jalan tol itu tak membuat beban APBN.
"Sekuritas juga produknya bisa berkontribusi dari kebutuhan modal investor," imbuh dia.
Sebelumnya, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan Jalan tol yang akan dikejar yaitu Jalan Tol Trans Sumatera.
"Kalau ditotal seluruhnya seperti penugasan tidak kurang 2.500 km jalan tol akan dibangun dalam lima tahun ke depan," ujarnya.
Basuki menuturkan, pada periode pertama 2014-2019 pemerintah telah berhasil membangun dan mengoperasikan jalan tol sepanjang 1.852 kilometer.
Angka itu, sambung Basuki, melebihi target awal yang diperkirakan sepanjang 1.060 kilometer.
"Komitmen konektivitas Pak Jokowi 5 tahun ke depan dari Aceh sampai Bakauheni harus tersambung," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Konflik Antarnegara Bisa Berdampak pada Harga Energi di Indonesia
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
