Survei LKPI: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Capai 79,3 Persen

Harianjogja.com, JAKARTA— Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto pada semester I 2026 mencapai 79,3 persen, berdasarkan hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI). Mayoritas responden menilai berbagai kebijakan pemerintah telah memberikan dampak positif, terutama pada pemberantasan korupsi, sektor pertanian, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan pelaksanaan program sosial.

Survei yang dirilis LKPI pada Senin (3/8/2026) juga menunjukkan 13,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden, sedangkan 7,2 persen lainnya memilih tidak memberikan jawaban.

"Berdasarkan hasil survei kami, masyarakat menilai berbagai kebijakan pemerintah selama semester I 2026 telah memberikan dampak positif. Komitmen pemberantasan korupsi, perhatian terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani, keberhasilan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta berbagai program sosial pemerintah menjadi faktor utama yang membentuk tingkat kepuasan publik," ujar Direktur Eksekutif LKPI, Novriansyah.

Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Raih Penilaian Tertinggi

LKPI mencatat kepuasan tertinggi diberikan responden terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Aspek ini memperoleh tingkat kepuasan sebesar 85,8 persen.

Sementara itu, kepuasan terhadap upaya pemerintah menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok mencapai 84,7 persen. Adapun kebijakan pemberantasan korupsi memperoleh tingkat kepuasan 83,2 persen.

Di sektor pertanian, sebanyak 78,4 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Program Sosial dan Persatuan Nasional Dinilai Positif

Survei juga menunjukkan 82,1 persen responden puas terhadap berbagai program sosial pemerintah. Selain itu, 80,2 persen responden menilai pemerintah mampu menjaga persatuan nasional dan stabilitas politik.

Sementara perhatian Presiden terhadap berbagai kesulitan masyarakat memperoleh tingkat kepuasan 76,8 persen.

Persepsi terhadap Keamanan dan Penegakan Hukum

Selain mengukur kepuasan terhadap kinerja pemerintah, LKPI juga memotret pandangan masyarakat mengenai kondisi nasional.

Sebanyak 40,8 persen responden menilai kondisi keamanan nasional berada dalam kategori baik atau sangat baik, sedangkan 36,5 persen menganggap kondisinya biasa saja.

Pada aspek penegakan hukum, 31,8 persen responden memberikan penilaian baik atau sangat baik. Sementara 69,9 persen responden menilai kondisi pemberantasan korupsi secara umum berada dalam kategori baik atau sangat baik.

Di sisi lain, 60,2 persen responden berpandangan pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Survei Libatkan 1.557 Responden

LKPI menyebut hasil survei tersebut menunjukkan masyarakat memberikan apresiasi terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Meski demikian, publik masih mengharapkan penguatan reformasi di bidang penegakan hukum, pemberantasan korupsi, percepatan pengurangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja.

Survei dilaksanakan pada 18–28 Juli 2026 terhadap 1.557 responden yang tersebar di seluruh Indonesia menggunakan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,47 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka yang dilengkapi verifikasi digital.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara