Advertisement
Mahfud MD: Penerbitan Perppu KPK Bakal Berisiko

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Opsi menerbitkan Perppu KPK dinilai berisiko.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak menerbitkan Perppu terhadap UU KPK baru (Perppu KPK). Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu dinilai dapat menggagalkan revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR dan hanya tinggal menunggu penomoran dari Presiden Jokowi.
Advertisement
Pemimpin Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD menilai, penerbitan Perppu KPK sangat berisiko karena bakal menemui hambatan yang besar dari DPR. Bahkan bukan tidak mungkin akan kandas di tengah jalan.
"Perppu merupakan opsi yang terbuka juga, tapi berisiko. Perppu itu bisa saja pada masa sidang berikutnya ditolak," ujarnya saat jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2019).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menuturkan, perppu dikeluarkan jika Presiden Jokowo menilai atau memiliki pandangan subjektif terhadap kegentingan yang ditimbulkan apabila revisi UU KPK disahkan. Jika disetujui, menurut Mahfud, Perppu KPK kedudukannya sama atau setara dengan undang-undang.
"Kalau memang terpaksa memang pilihannya pada Perppu ya bisa saja. Misalnya, presiden berpandangan subjektif kondisi saat ini genting ya keluarkan perppu, ini ditunda keberlakuannya sampai dibicarakan kembali'. Itu bisa saja," tuturnya.
Sebelumnya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mendesak hal yang sama. Dia mengatakan, perppu sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden, yang di dalamnya ada beberapa syarat seperti unsur kedarutan.
"Saya kira Perppu itu sebenarnya tidak perlu mekanisme apapun. Kalau presiden merasa ada kondisi darurat yang butuh penanganan langsung dan segera, dia bisa keluarkan Perppu tanpa harus meminta pandangan siapa pun, itu kan prerogatif presiden," tuturnya.
Lucius menambahkan, ruang Jokowi untuk menyerap aspirasi rakyat ada dalam penggunaan Perppu KPK. Jokowi, dia mengaku, bisa dengan leluasa menggunakan haknya tersebut untuk memastikan mendengarkan aspirasi rakyat.
"Saya kira dia tidak perlu konsultasi sama siapa-siapa karena Perppu itu masih langkah pertama yang kemudian selanjutnya harus dibawa ke DPR untuk mendapat pengesahan. Kalaupun Perppu itu tidak disetujui DPR, Perppu KPK itu sudah berlaku. Jadi itu yang kita tunggu dari presiden," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : iNews.id
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 WNI Ditangkap Polisi di Jepang Karena Dituding Merampok Rumah
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk SD dan SMP Tahun Ini Lebih Lama
- Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Bakal Diperketat oleh Kementerian Lingkungan Hidup
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
Advertisement

Jadwal Pemadaman Listrik di Sleman Hari Ini, Jumat 4 Juli 2025
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Innalillahi, Direktur Rumah Sakit Indonesia Gugur Bersama Keluarganya Akibat Serangan Israel di Jalur Gaza
- Fakta Uang Tunai Rp2,8 Milliar dan Pistol Baretta di Rumah Topan Ginting, Anak Buah Bobby Nasution
- Tenggelam di Selat Bali, Ini Daftar Penumpang Kapal Tunu Pratama Jaya
- Hasil Kunjungan Presiden Prabowo: Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Investasi Senilai Rp437 Triliun
- Presiden Prabowo Tunaikan Ibadah Umrah Saat Kunjungan ke Arab Saudi, Cium Hajar Aswad
- KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali: 4 Penumpang DItemukan Meninggal Dunia, 38 Orang Hilang
Advertisement
Advertisement