Advertisement
Pemerintah Diminta Mengaudit Kepatuhan Cegah Karhulta
Petugas memadamkan lahan yang terbakar di kawasan Aia Pacah, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (21/9/2019). - ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo berharap pemerintah akan menjalankan audit kepatuhan terhadap pemerintah daerah dan korporasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi setiap tahun.
"Asap ini berhenti, segera lakukan audit kepatuhan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan," ungkap Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB tersebut ketika dihubungi di Jakarta, Senin (23/9/2019).
Advertisement
Bambang mengatakan berkaca dari pengalaman saat melakukan audit kepatuhan di Provinsi Riau pada 2014. Selain mengaudit pemerintah kabupaten dan kota pihaknya juga melakukan audit kepada korporasi.
Total 17 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan kehutanan serta 6 kabupaten/kota diaudit oleh tim audit kepatuhan pencegahan karhutla.
BACA JUGA
Hasilnya tidak ada satupun perusahaan yang lulus audit kepatuhan dan hanya satu kabupaten yang masuk dalam kategori patuh, ungkap guru besar bidang pengendalian hutan itu, yang menjadi ketua tim gabungan tersebut pada 2014.
"Mereka juga terkejut karena baru tahu bahwa kewenangan pencegahan [kebakaran hutan dan lahan] ada di mereka," ungkap Bambang.
Padahal, menurut dia, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan, sudah jelas tertulis penanggung jawab usaha wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
Pemerintah daerah seharusnya mendapatkan data hasil pantauan tersebut minimal enam bulan sekali. "Kalau itu berjalan sebagaiman mestinya maka pihak berwenang dalam mengetahui wilayah yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan," kata Bambang.
Sejauh ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menyegel 52 korporasi yang diduga menjadi penyebab karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dari 52 perusahaan yang disegel, lima di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korban Feri Tenggelam di Filipina Bertambah, 29 Orang Ditemukan Tewas
133 PMI Dideportasi dari Malaysia, 11 ABK Terseret Kasus Timah Ilegal
Program Makan Bergizi Gratis Diperluas, Penerima Tembus 60 Juta Orang
Kerugian Judi Online Capai Rp1.100 Triliun, Jadi Ancaman Serius
Advertisement
Menaker Dorong Pemagangan Perkuat SDM Seni dan Ekonomi Kreatif
Kemensos Dampingi Keluarga Randika Seusai Kasus Viral di Cilacap
Puluhan SMA Negeri 2 Kudus Keracunan Massal, Diduga Akibat Menu MBG
Ketegangan AS-Iran Meningkat, Trump Pertimbangkan Aksi Militer
Amazon PHK 16 Ribu Karyawan Lagi, Fokus Perkuat Bisnis AI
Advertisement
IDAI Ungkap PHBS Jadi Benteng Utama Hadapi Virus Nipah
Usut OTT Wali Kota Madiun, KPK Sisir Kantor Pemkot hingga Mobil Dinas
Pemerintah Jaga Inflasi Pangan Bergejolak di Kisaran 3-5 Persen
Antisipasi Virus Nipah, Singapura Perketat Pemeriksaan di Changi
Kemenko PM Perkuat Sinergi Perguruan Tinggi untuk Entaskan Kemiskinan
Advertisement
Virus Nipah di Indonesia Masih Ditemukan pada Kelelawar, Belum Manusia
Berita Pilihan
Advertisement
Harga Emas Cetak Rekor, Ekonom Ingatkan Ancaman Ketidakpastian Global
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Minta DEN Kurangi Impor BBM, Targetkan Swasembada Energi
- GT Mojosongo Ditutup Seusai Truk Terguling di Tol Solo-Semarang
- Roda Lepas Saat Take Off, Pesawat British Airways Tetap Mendarat Aman
- Program MBG Jangkau 110 Ribu Penerima di Gunungkidul
- KNKT: Pesawat Keluar Landasan Dominasi Investigasi Penerbangan 2025
- Iran Tegaskan Kendali Selat Hormuz di Tengah Ancaman Serangan AS
- Gempa Bantul M4,4 Picu Retakan Rumah, BPBD Pantau Dampak Lanjutan
Advertisement
Advertisement
