Advertisement
Ini 7 Jurus Kemendagri Sukseskan Pilkada 2020
Simulasi coblosan saat peluncuran pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Jakarta, Senin (23/9/2019). - ANTARA FOTO/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemilihan umum kepala daerah serentak 2020 siap digelar. Kementerian Dalam Negeri menyiapkan tujuh kebijakan guna menyukseskan penyelenggaraannya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin (23/9/2019), menjelaskan kebijakan pertama yaitu, dukungan penyiapan Data Penduduk Pemilih Potensi Pemilu (DP4), optimalisasi perekaman dan pencetakan KTP elektronik serta antisipasi penerbitan surat keterangan bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman data.
Advertisement
Kebijakan kedua, yakni supervisi dan memfasilitasi penyelenggara Pilkada 2020 dan aparat keamanan agar dapat menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tepat waktu.
"Tiap hari kita telepon kepala daerah agar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa selesai tepat waktu, dan teman-teman KPU di daerah tidak merasa kesulitan, tidak merasa terganggu," kata Mendagri Tjahjo Kumolo.
BACA JUGA
Selanjutnya, Kemendagri juga memetakan potensi konflik sebagai langkah pencegahan dini serta mengoptimalkan koordinasi horisontal dan vertikal pada aspek-aspek yang dapat mengganggu keamanan serta ketertiban.
Kebijakan lainnya soal dukungan peningkatan partisipasi pemilih dengan cara menetapkan hari libur saat pencoblosan dan menggelar sosialisasi secara langsung di media cetak juga elektronik.
"Yang kelima, penguatan regulasi, koordinasi dengan Kemenpan RB dalam menegakkan netralitas ASN saat Pilkada," ucapnya.
Kemendagri juga membuat kebijakan berupa maklumat imbauan bagi kepala daerah agar aktif membangun kehidupan demokrasi, menjaga stabilitas dan mematuhi regulasi pelaksanaan Pilkada 2020.
Kebijakan terakhir yaitu soal mereduksi ekses negatif dari perilaku penyebar hoaks dan sara, kebijakan ini kata dia tentunya akan melibatkan banyak pihak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemenhut Segel 7 Subjek Hukum Perusak Hutan Sumatera
KLH Panggil 8 Entitas Diduga Perparah Banjir Sumatra
China Klaim Aksi Jet J-15 Sesuai Hukum Internasional
Cuaca Ekstrem Nataru, Menhub Perketat Pengawasan Pelayaran
Advertisement
Kemenkes Kerahkan Dokter Magang dan Spesialis ke Sumatera
KPK Tak Persoalkan Dewas Periksa Penyidik soal Bobby Nasution
IWIP Bantah Isu Penyelundupan di Bandara Weda Bay
DPR RI Apresiasi Dukungan Internasional untuk Aceh
Banjir Sumatera: 945 Warga Meninggal, Ribuan Rumah Rusak
Advertisement
Rusia Apresiasi Arah Baru Strategi Keamanan Donald Trump
Pastikan Tak Dilempar, Distribusi Bantuan Pakai Sling Rope dan Helibox
Banjir Susulan Bawa Kayu, Hentikan Bantuan dan SAR di Tapanuli Tengah
Pertamina Kerahkan Mobile SPBU untuk Wilayah Bencana
Bencana Sumatera Rusak 37.546 Rumah, Prabowo Siapkan Huntap Rp60 Juta
Advertisement
Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apdesi Tuntut Prabowo Cabut PMK 81/2025
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wisata Petik Melon Gaden Diserbu Pengunjung saat Panen Perdana
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Kredit Bankaltimtara, OJK Temukan Dugaan Pencatatan Palsu
- 110 KK Terisolasi Usai Jembatan di Nagan Raya Putus
- Usyk Siap Bantu Joshua Kalahkan Tyson Fury
- Difabel Audit Trotoar Tugu Jogja, Banyak Akses Belum Ramah
- Prabowo Tunjuk KSAD Pimpin Satgas Perbaikan Jembatan Aceh
- Kuyank Diputar di JAFF 2025, Hadirkan Horor Budaya Kalimantan
- Pantai Jadi Sumber Terbesar Sampah Wisata Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
