Dua Anggota DPR Bakal Dilaporkan ke MKD Terkait Penyerangan Hotel Sultan

Politisi Partai Golkar Airlangga Hartanto (kanan) bersama Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong (MKGR) Roem Kono (kiri) menunjukkan surat pernyataan sikap politik dukungan dari organisasi sayap Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan organisasi Majelis Da'wah Islamiyah (MDI) Golkar di Jakarta, Kamis (30 - 11).
20 September 2019 13:07 WIB Jaffry Prabu Prakoso News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Agenda dukungan kepada Calon Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo tiba-tiba gaduh, Kamis (19/9/2019) pagi di Hotel Sultan, Jakarta. Sekelompok orang merusak fasilitas ruangan sewa dan menganiaya peserta yang hadir.

Sehari sebelumnya, Rabu (18/9/2019) managemen Hotel Sultan menerima surat yang mengatasnamakan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Surat ditandatangani Ahmad Taufan Soedirjo dan Adrianus Agal, berdasarkan surat kuasa dari anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Roem Kono dan Adies Kadir yang menyebutkan diri sebagai Ketua Umum dan Sekjen MKGR.

Berdasarkan keterangan kubu Bambang (Bamsoet), mereka meminta pihak Hotel Sultan Sultan tidak menyelenggarakan acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) MKGR. Jika tetap dilakukan mereka mengancam akan menyerang dan membubarkan acara. Ternyata pada saat acara, peristiwa itu benar terjadi.

Ketua Penyelenggara Munaslub MKGR, Arman Amir berencana melaporkan dua anggota DPR Fraksi Golkar masing-masing dari Komisi III dan Komisi IV ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan menjadi inisiator penganiayaan dan pengrusakan tersebut.

Arman memang tidak menyebut nama. Akan tetapi Roem berada di Komisi IV dan Adies Komisi III.

Dia mengatakan bahwa MKD harus segera memeriksa keduanya. Tidak sepaturnya mereka menggunakan cara-cara kriminal seperti itu. Selain tindak menunjukan semangat intelektualitas, penyerbuaan dengan senjata tajam merupakan tindakan melawan hukum, serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“MKD sebagai penjaga moral dan etik anggota DPR RI menjadi harapan kami memperoleh keadilan. Jika nantinya dalam pemeriksaan MKD, keduanya terbukti menyalahi aturan sebagai Anggota DPR RI, maka sanksi yang tegas perlu dijatuhkan kepada mereka. Sehingga kedepannya tidak ada lagi anggota DPR RI yang bisa melakukan tindakan secara sewenang-wenang, merasa hebat dan bisa menghalalkan segala cara demi ambisi kekuasaan pribadinya,” katanya, Jumat (20/9/2019).

Arman menyayangkan adanya sikap dari internal MKGR dan Golkar yang tidak senang dengan niat kader yang ingin memperbaiki kondisi internal organisasi MKGR maupun Partai Golkar. Baginya, orang-orang tersebut seperti sudah dibutakan hatinya oleh kekuasaan, sehingga menganggap jabatan adalah segalanya. 

“Padahal, sesungguhnya jabatan yang saat ini mereka emban tak lain berasal dari amanah yang diberikan oleh para kader. Jika saat ini amanah tersebut akan dicabut, itu adalah hak dari para kader, sesuai dengan ketentuan AD/ART dan peraturan organisasi,” jelasnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia