Delapan Parpol Usulkan Perubahan Ambang Batas Parlemen Turun Jadi 1 Persen
Delapan parpol dalam GKSR mengusulkan ambang batas parlemen 1 persen untuk mengurangi suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR.
Ilustrasi Partai Golkar/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Golkar tetap akan memperjuangkan posisi Ketua MPR periode 2019-2024. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meyakini Golkar akan dapat kursi tersebut seiring dengan kesepakatan revisi UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait jumlah kursi pimpinan MPR.
"Perolehan kursi Golkar di parlemen lumayan, kami akan perjuangkan [kursi Ketua MPR RI]," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Dia mengatakan seluruh fraksi di DPR RI termasuk Golkar setuju dengan format pimpinan MPR periode 2019-2024 yaitu satu Ketua MPR dan sembilan Wakil Ketua MPR RI. Menurut dia, tidak benar dengan formasi pimpinan tersebut membuat Golkar kalah bersaing merebut posisi Ketua MPR RI.
Selain itu Airlangga mengatakan saat ini sudah ada nama kader Golkar yang akan diajukan menjadi Ketua MPR RI namun dirinya enggan menyebutkan nama tersebut. Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (5/9/2019) menyetujui revisi UU MD3, terkait jumlah pimpinan MPR RI.
Dalam draf revisi UU MD3 yang beredar, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan jumlah pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak sembilan orang wakil ketua MPR.
Kemudian dalam Pasal 15A ayat (1) menyatakan pimpinan akan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap yang berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota dalam sidang paripurna.
Dalam pasal 15A ayat (3) disebutkan bahwa setiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Delapan parpol dalam GKSR mengusulkan ambang batas parlemen 1 persen untuk mengurangi suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR.
Ombudsman RI menyiapkan sidak di sejumlah daerah untuk menelusuri gangguan distribusi BBM, termasuk keterlambatan kapal tanker pemasok.
KPK menetapkan sejumlah tersangka dalam OTT dugaan korupsi pengadaan BNPB. Sekretaris Utama BNPB Rustian dipulangkan setelah diperiksa sebagai saksi.
Sultan HB X berharap Gunungkidul memperkuat pertanian untuk menopang ekonomi warga, termasuk memanfaatkan lahan hutan jati untuk tanaman pangan.
Wamendagri Ahmad Wiyagus mendorong model penanganan tuberkulosis (TB) di Jawa Tengah menjadi percontohan nasional melalui penemuan kasus, pengobatan
DPD PDI Perjuangan DIY menyalurkan 25 tangki air bersih ke enam kapanewon di Gunungkidul dan mendorong penanganan kekeringan jangka panjang.