Advertisement
Eggi Sudjana Minta Presiden Hentikan Kasusnya
Kuasa hukum tersangka kasus dugaan makar, Eggi Sudjana di Mapolda Metro Jaya, Kamis (19/9 - 2019)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Tersangka dugaan makar Eggi Sudjana melalui kuasa hukumnya, Alamsyah Hanafiah mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surat juga ditembuskan kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya.
Surat yang telah diterima Sekretariat Negara pada 17 September 2019 tersebut dilakukan atas status tersangka Eggi Sudjana.
Advertisement
"Yang kita tanyakan kepada Presiden dalam surat itu mohon diklarifikasi. Ada dua pertanyaan yang intinya yaitu apakah benar Presiden dalam rangka dia melaksanakan roda pemerintahan per hari diganggu atau merasa digulingkan oleh tersangka Eggi Sudjana," katanya di Polda Metro Jaya, Kamis (19/9/2019).
Dia menyebut apabila Presiden tidak merasa terganggu atau tidak merasa digulingkan, dia akan memohon perlindungan hukum dan menghentikan penyidikan atas dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana.
BACA JUGA
Saat ini, menurutnya, Eggi yang juga seorang advokat tidak dapat menjalankan praktik lantaran masih berstatus tersangka.
"Kalau dia tidak merasa digulingkan, diganggu, atau tersentuh, ya kita mohon berkenan Presiden sebagai kepala negara, yang sangat kita muliakan untuk menghentikan penyidikan, sehingga bisa menginstruksikan Polri untuk menghentikan penyidikan," ujarnya.
Eggi Sudjana ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan makar beberapa waktu lalu. Dia diketahui melakukan deklarasi people power melalui video. Namun, belakangan penahananya ditangguhkan. Eggi kini hanya wajib lapor tiap bulan satu kali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren
Kirim PMI Ilegal ke Timur Tengah, Sebuah Perusahaan Disegel
Purbaya Siap Kucurkan APBN Beli Mobil Dinas Maung, Asal Industri Siap
Rel Terendam Banjir Grobogan, Sejumlah Kereta Api Terdampak
Advertisement
Jual Pupuk Subsidi di Atas Harga Resmi, Pengecer Akan Dicabut Izinnya
KPK Akan Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh
AHY: Butuh Rp10.300 Triliun untuk Bangun Infrastruktur
Pramono: Dana Ngendon di Bank Rp14,6 Triliun Akan Dipakai Bayar Proyek
Belanda Konfirmasi Kasus Pertama Varian Baru Mpox
Advertisement
Alasan Tukang Cukur Lukas Enembe Dipanggil KPK
Polisi Targetkan 5 Ribu Kamera ETLE Terpasang di 2026
6 Subkontraktor Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Bansos 2020
Biro Perjalanan Haji di Jogja Diperiksa Terkait Korupsi Kuota Haji
KPK: Dugaan Korupsi di Antam Berawal dari Mesin Rusak
Advertisement
Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
Berita Pilihan
- Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
Advertisement
Nelayan Depok Ditangkap Seusai Tusuk Rekan dengan Cula Ikan Pari
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji di Polresta Jogja
- Pasar Modal Makin Diminati, CMSE 2025 Catat Rekor Kunjungan
- DPR RI Dukung Pengembalian Uang Korupsi CPO untuk Beasiswa LPDP
- Trump Optimistis Bisa Capai Kesepakatan Dagang dengan China
- Bantul Rancang KDMP Pasarkan Produk Pertanian Masyarakat Desa
- 1,3 Juta Liter Air Didistribusikan BPBD Bantul ke Wilayah Kekeringan
- Middle-Class Squeeze dan Jalan Keluar untuk Membagi Beban
Advertisement
Advertisement
