JKN Tembus 36,4 Juta Peserta, Pekerja Informal Jadi Fokus 2026
Peserta JKN capai 36,4 juta jiwa. Pemerintah fokus perluas perlindungan pekerja informal termasuk ojol melalui aturan baru.
Wakil Presiden Jusuf Kalla/Bisnis-Anggara Pernando
Harianjogja.com, JAKARTA --Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan bahwa wacana pembebasan tersangka gerakan Makar Habil Marati maupun tersangka lainnya harus dilihat dalam konstruksi keamanan dan keberlangsungan bernegara. Menurutnya, wacana pembebasan yang sempat dianggap sebagai bagian dari rekonsiliasi Prabowo-Joko Widodo dinilai tidak saling berkaitan.
"Kalau memang tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat yang membahayakan [negara tentu] akan dipertimbangkan," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Menurutnya wacana yang disampaikan oleh Ketua Tim Hukum TKN Jokowi-Ma\'ruf, Yusril Ihza Mahendra merupakan sebuah gagasan. Meski begitu, peran Yusril sebagai pengacara yang membela kepentingan kliennya juga harus dicermati.
"Pak Yusril kan pengacara [tersangka Makar Habil Marati] , ada tugas pengacara membebaskan kliennya. kalau Pak Yusril tidak berusaha membebaskan kliennya kan bukan pengacara namanya," kata JK.
Sebelumnya, Juru Bicara Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa langkah rekonsiliasi dianggap perlu guna menguburkan dendam politik, sekaligus pula perdebatan antarpendukung.
Upaya ini dibutuhkan agar gagasan dan ide positif dapat diadaptasi oleh pemerintah.
“Itu yang dikehendaki Pak @prabowo, dalam politik tidak boleh menutup dialog (unlock), tidak ada pembicaraan spesifik transaksi jabatan dan kursi menteri,” tulisnya melalui akun Twitter, Senin (15/7/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
SPP-TDLN mulai memungut PPN transaksi digital luar negeri sejak 25 September 2026 dengan melibatkan perbankan dan fintech.
El Nino diperkirakan berdampak hingga 2027. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk menjaga produksi dan harga pangan.
Pemerintah masih menunggu usulan DPR soal presidential threshold dalam revisi UU Pemilu sebelum menentukan sikap terkait aturan pencalonan presiden.
UGM menyiapkan penonaktifan sementara 10 mahasiswa terduga pelaku KBGO di Fakultas Teknik selama 1,5 bulan.
Kopdes Merah Putih akan beroperasi setiap hari, tetapi tidak 24 jam. Agrinas menyiapkan sistem shift untuk mendukung operasional koperasi.