Advertisement
Presiden Percepat Pelantikan Pimpinan KPK Baru, Ini Alasannya ...
Joko Widodo - Reuters/Willy Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengambil langkah untuk meredam gejolak yang terjadi pasca-pengesahan revisi Undang-undang KPK. Presiden akan mempercepat pelantikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dan meminta DPR memberhentikan pimpinan KPK saat ini.
"Idealnya pelantikan memang sesuai aturan. Tapi Presiden dapat meminta pertimbangan para pembantunya dan DPR untuk memberhentikan pimpinan KPK yang sekarang, dan melantik pimpinan KPK baru, demi mengurangi kegaduhan dan memberi kepastian kepada publik," kata pakar hukum Bambang Saputra, Rabu (18/9/2019).
Advertisement
Adapun soal penyerahan mandat kepada Presiden oleh pimpinan KPK yang lama menurut dia, sebaiknya hal itu dipertegas secara konstitusi. Pasalnya, secara konstitusi Presiden bukanlah pihak yang memberikan mandat kepada pimpinan lembaga antirasuah itu. Sehingga istilah pengembalian mandat bisa saja ditafsirkan sebagai langkah mengundurkan diri.
"Sikap pengembalian mandat yang ditempuh para pimpinan KPK merupakan celah hukum yang dibuat oleh mereka sendiri, yang dapat ditafsirkan mengundurkan diri secara bersama-sama karena adanya pernyataan pengembalian mandat," tuturnya.
BACA JUGA
Demo KPK
Menurutnya, langkah pengembalian mandat tersebut sudah mengorbankan kepentingan publik dan menimbulkan kegaduhan politik. Padahal, kata dia, KPK bukanlah lembaga politik. "KPK bekerja harus tunduk pada aturan, tidak perlu melakukan manuver politik dengan cara-cara yang melanggar etis," kata dia.
Oleh karenanya lanjut Bambang, demi kepentingan publik yang lebih luas, maka presiden tentunya dengan meminta pertimbangan para pembantunya dan DPR bisa memberhentikan pimpinan KPK saat ini dan melantik pimpinan KPK periode 2019-2023 yang baru terpilih. Dia berharap pimpinan KPK terpilih dapat bekerja profesional dan akuntabel.
"Tunjukkan kepada publik bahwa mereka memang layak memimpin lembaga antirasuah itu, dengan mengedepankan upaya pencegahan, monitoring, dan supervisi dengan lembaga terkait," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Pacitan Magnitudo 6,4 Ganggu KA Lodaya Jalur Selatan
BMKG Catat Gempa Susulan Pacitan Seusai Magnitudo 6,4
Purbaya Ungkap PR Utama Juda Agung sebagai Wamenkeu
KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Hakim di Depok
Advertisement
Tokoh Masyarakat: Keamanan Jadi Kunci Pembangunan di Papua
Terima Rp800 Juta, Kepala KPP Banjarmasin Bayar DP Rumah
KPK Tangkap Hakim dalam OTT Dugaan Suap Perkara di Depok
KPK Kembali Gelar OTT di Depok, Masuk Operasi Keenam Tahun Ini
Di Tengah Dinamika Global, Bank Mandiri Catat Kinerja Solid
Advertisement
Kemiskinan Indonesia Menyusut, BPS Catat Turun 490 Ribu Orang
Kasus Restitusi Pajak, KPK Tahan Kepala KPP Madya Banjarmasin
Adies Kadir Tegaskan Mundur dari Perkara Golkar di MK, Ini Alasannya
Kemensos Targetkan 400 Ribu Lansia Terima Makan Bergizi Gratis
Dilantik Prabowo, Juda Agung Fokus Sinkronkan Fiskal-Moneter
Advertisement
Washington Post PHK Sepertiga Karyawan, Krisis Media di AS Kian Dalam
Berita Pilihan
- Purbaya Ungkap PR Utama Juda Agung sebagai Wamenkeu
- Adies Kadir Tegaskan Mundur dari Perkara Golkar di MK, Ini Alasannya
- Gempa Darat M3,1 Guncang Pasaman, Getaran Terasa hingga Bukittinggi
- BGN dan Kemensos Matangkan Penyaluran MBG bagi Lansia dan Disabilitas
- BPJS Kesehatan Jelaskan Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Begini Caranya
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya Rute Jogja-Parangtritis dan Baron, 6 Februari
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Anggota Kokam Sleman Dianiaya di RS PKU Nanggulan
- Gempa Darat M3,1 Guncang Pasaman, Getaran Terasa hingga Bukittinggi
- Dino Patti Djalal: Pembahasan Peran RI di BOP Masih Berproses
- Literasi Jadi Senjata Lawan Judol
- Harga Emas Pegadaian 5 Februari, Galeri24 dan UBS Bertahan
- Gelar Bedah Buku, DPAD DIY Hadirkan Penyintas Judol
- Starmer Akui Salah Pilih Dubes Inggris AS dalam Skandal Epstein
Advertisement
Advertisement
