Advertisement
Menteri Desa Marah-Marah di Twitter Gara-Gara Ini
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo. - HarianJogja/Uli Febriarni
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN-- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo terlihat mencuit dengan nada tegas di akun twitter miliknya @EkoSandjojo, Senin (16/9/2019).
Di dalam akun tercentang biru itu, ia meminta kepada pihak terkait untuk mencabut izin perusahaan yang telah menyebabkan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.
Advertisement
"Saya jengkel dengan negara lain yang menyalahkan Indonesia, padahal selama ini mereka menikmati oksigen gratis dari hutan di Indonesia," ungkapnya di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, Selasa (17/9/2019).
Menurut dia, seharusnya kebakaran hutan menjadi tanggung jawab untuk ditangani bersama, oleh negara-negara yang berada di kawasan sekitar hutan. Karena selama ini, benefit dari keberadaan hutan itu sudah dirasakan bersama.
"Bantu dong! Jangan hanya menyalahkan. Bantu-bantu. Apalagi ada perusahaan dari negara mereka yang jadi biang kerok," ujar Eko, namun enggan menyebut negara apa saja yang dimaksud.
Tanpa menyebut jumlah, ia menyatakan ada lumayan banyak desa terdampak kebakaran hutan tersebut. Bahkan ia meminta desa terdampak untuk menggunakan dana desa dalam penanganan kebakaran.
Namun, bukan untuk memadamkan api, melainkan menjalankan program model Desa Peduli Api. Melalui program yang juga diselenggarakan bekerjasama dengan swasta itu, warga desa bisa memiliki pekerjaan dan memiliki pendapatan cukup. Sehingga mereka tidak perlu membakar hutan atau dibayar orang untuk membakar hutan.
"Program itu sudah cukup lama berjalan, sekitar dua tahun. Ternyata masih kecolongan juga, kami akan evaluasi model ini di daerah yang belum menerapkan model ini [Desa Peduli Api], maka akan dipercepat ikut model ini," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
