Advertisement
Menteri Desa Marah-Marah di Twitter Gara-Gara Ini
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo. - HarianJogja/Uli Febriarni
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN-- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo terlihat mencuit dengan nada tegas di akun twitter miliknya @EkoSandjojo, Senin (16/9/2019).
Di dalam akun tercentang biru itu, ia meminta kepada pihak terkait untuk mencabut izin perusahaan yang telah menyebabkan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.
Advertisement
"Saya jengkel dengan negara lain yang menyalahkan Indonesia, padahal selama ini mereka menikmati oksigen gratis dari hutan di Indonesia," ungkapnya di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, Selasa (17/9/2019).
Menurut dia, seharusnya kebakaran hutan menjadi tanggung jawab untuk ditangani bersama, oleh negara-negara yang berada di kawasan sekitar hutan. Karena selama ini, benefit dari keberadaan hutan itu sudah dirasakan bersama.
"Bantu dong! Jangan hanya menyalahkan. Bantu-bantu. Apalagi ada perusahaan dari negara mereka yang jadi biang kerok," ujar Eko, namun enggan menyebut negara apa saja yang dimaksud.
Tanpa menyebut jumlah, ia menyatakan ada lumayan banyak desa terdampak kebakaran hutan tersebut. Bahkan ia meminta desa terdampak untuk menggunakan dana desa dalam penanganan kebakaran.
Namun, bukan untuk memadamkan api, melainkan menjalankan program model Desa Peduli Api. Melalui program yang juga diselenggarakan bekerjasama dengan swasta itu, warga desa bisa memiliki pekerjaan dan memiliki pendapatan cukup. Sehingga mereka tidak perlu membakar hutan atau dibayar orang untuk membakar hutan.
"Program itu sudah cukup lama berjalan, sekitar dua tahun. Ternyata masih kecolongan juga, kami akan evaluasi model ini di daerah yang belum menerapkan model ini [Desa Peduli Api], maka akan dipercepat ikut model ini," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
Advertisement
Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Advertisement
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Tak Hanya Tempat Wisata Religi, Petilasan Gunung Gambar Juga Jadi Sentra Kopi di Gunungkidul
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Siswa Sekolah Rakyat Akan Jalani Masa Orientasi 14 Juli 2025
- Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara Masih Menunggu Izin Penetapan Lokasi
- Kejaksaan Agung Kini Bisa Menyadap Ponsel Warga
- Kemensos: Dapur dan Asrama Sekolah Rakyat Mulai Dioperasikan Juli 2025
- Keluarga Korban KMP Tunu Pratama Jaya Lakukan Tabur Bunga di Selat Bali
- 9 Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Pertigaan Terminal Bawen Semarang
- DPR RI Imbau Masyarakat Kawal Kasus Aipda Robig Zaenudin Polisi Semarang Pelaku Penembakan Pelajar
Advertisement
Advertisement
