Advertisement

Kabut Asap Makin Parah, Jokowi Salahkan Pemda Riau

Newswire
Selasa, 17 September 2019 - 01:17 WIB
Bhekti Suryani
Kabut Asap Makin Parah, Jokowi Salahkan Pemda Riau Ilustrasi - ANTARA - Jessica Helena Wuysang

Advertisement

Harianjogja.com, PEKANBARU- Pemerintah Riau dituding lalai terkait kabut asap yang melanda wilayah ini.

Presiden Joko Widodo menegur pemerintah daerah di Provinsi Riau yang dinilai tidak mendukung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sehingga kebakaran meluas hingga puluhan ribu hektare dan mengakibatkan kabut asap pekat.

Advertisement

“Pasukan kita tambahkan. Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada dukungan Pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan. Pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kuncinya di pencegahan, jangan sampai ada titik api muncul,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Kota Pekanbaru, Senin (16/9/2019) malam.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkopolhukam Wiranto, Kepala BNPB Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar dan sejumlah bupati dan wali kota.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah pusat di daerah sudah punya semua hal untuk pencegahan. Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, bupati, wali kota, camat, kades. Panglima Kodam juga punya perangkat, mulai dari Danrem, Dandim, Koramil, sampai Babinsa. Begitu juga Kapolda juga punya perangkat dari Kapolres, Kapolsek, sampai ke babinkamtibmas.

Sedangkan di tingkat pusat ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) termasuk juga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin, satu titik api ketahuan dulu sebelum menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali, yang kita hadapi ini bukan hutan, tapi lahan gambut,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan semuanya yang hadir, bahwa pada rapat bulan 15 Juli di Istana Negara bahwa pencegahan karhutla itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit memadamkannya.

“Kalau sudah terbakar, akan sulit dipadamkan,” katanya.

Gelombang ketidakpuasan masyarakat di Riau terhadap kinerja pemerintah daerah yang lamban dalam penanganan karhutla didasari oleh sikap Gubernur Riau Syamsuar yang memilih tugas ke luar negeri dengan alasan ikut rombongan dalam acara IMT-GT ke Thailand. Padahal pada saat yang sama kabut asap makin pekat menyelimuti wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru, sehingga kualitas udara tercemar dan masuk kategori berbahaya.

Tidak sampai di situ saja, Wali Kota Pekanbaru Firdaus saat ini juga memilih tugas ke Kanada saat kabut asap karhutla kian pekat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Advertisement

alt

Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar

Jogja
| Selasa, 01 Juli 2025, 09:57 WIB

Advertisement

alt

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah

Wisata
| Senin, 30 Juni 2025, 06:57 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement