Advertisement
Sering Dipraktikkan di Indonesia, WHO Kini Larang Tes Keperawanan Dua Jari
Ilustrasi. - Ist/AkClinics
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Tes keperawanan yang sering dipraktikkan di Indonesia untuk sejumlah perekrutan aparat negara kini menjadi hal yang dilarang.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuat pernyataan yang mengungkapkan praktik tes 'dua jari' saat ini terjadi di banyak negara (lebih dari 20 negara).
Advertisement
Menurut WHO, sebenarnya metode pemeriksaan 'keperawanan' ini secara medis tidak perlu. Metode ini juga menyakitkan, memalukan dan dapat menyebabkan korban menjadi trauma.
Melansir World of Buzz, pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh orangtua kepada putri mereka. Bahkan di beberapa tempat, seorang gadis tidak dapat menikah sebelum menjalani 'pemeriksaan' ini.
Alasannya? Tentu saja untuk mengukur apakah sang gadis masih layak atau tidak sebagai pasangan.
Sedangkan di negara lain, pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan kerja dan biasanya dilakukan oleh dokter atau petugas lainnya.
Pemeriksaan dilakukan dengan cara menatap Miss V dan pemeriksa akan mengetahui status keperawanan seseorang dari penampilan organ perempuan ini.
Pertama-tama mereka akan memeriksa selaput dara sesuai dengan robekan atau pembukaan ukuran. Jika tidak memuaskan pemeriksa, maka mereka akan memasukkan dua jari ke vagina.
Namun, WHO secara tegas mengatakan sebenarnya tidak ada perbedaan antara selaput dara seorang 'perawan' dengan yang 'tidak perawan'.
Pemeriksaan 'dua jari' ini juga memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang, baik untuk mental maupun fisik.
Misalnya, dampak jangka pendek secara fisik adalah timbulnya infeksi dan pendarahan pada daerah genital.
Sedangkan untuk mental dampaknya adalah kepanikan, kekhawatiran, depresi, trauma hingga perasaan bersalah.
Demi dunia yang lebih baik, pemerintah dunia, profesional kesehatan, dan masyarakat harus bekerja bahu-membahu untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam hidup.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Butuh Dana? JHT BPJS Bisa Dicairkan Meski Masih Bekerja
Ribuan Warga Iran Turun ke Jalan Meski Internet Diputus
OTT Pajak Jakarta Utara, KPK Tetapkan 5 Tersangka
Penembakan Massal di Mississippi: 6 Tewas di Tiga Lokasi Berbeda
Advertisement
Banjir dan Longsor di Jepara Rusak Akses hingga Puluhan Titik
Megawati Kecam Intervensi Militer AS ke Venezuela, Ini Alasannya
Pemerintah Kejar Pemulihan Sumatera Sebelum Ramadan
KPK Sita Aset Rp6 M dari OTT Pajak Jakarta Utara
Megawati: Banjir Sumatera Bukan Semata Peristiwa Alam
Advertisement
Delapan Orang Ditangkap dalam OTT Pajak Pertambangan
Kerugian Bencana di Solok Capai Rp1,9 Triliun
Gempa M 4,5 Guncang Kuta Selatan, Bermekanisme Strike Slip
Greenland Kecam Wacana Aneksasi AS, Tolak Jadi Warga Amerika
Protes Iran Tewaskan 65 Orang, Aksi Meluas ke 180 Kota
Advertisement
KPK Jerat Yaqut dan Gus Alex, Kerugian Negara Kasus Haji Tunggu BPK
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Destinasi Favorit Terbaru di Sleman, Tebing Breksi Geser HeHa Forest
Advertisement
Berita Populer
- KPK OTT Pegawai DJP, Dugaan Suap Pengurangan Nilai Pajak
- DAMRI Jogja-YIA Tarif Rp80.000, Berangkat Tiap Satu Jam
- Diduga Microsleep, Taksi Tabrak Pembatas di Ungaran
- Didukung Jerman-Uni Eropa, SRRL Surabaya Ditargetkan 2027
- Asal-usul Nama Padukuhan Gunting di Bantul
- OTT Pegawai Pajak, KPK Sita Ratusan Juta dan Valuta Asing
- PMI DIY Galang Donasi Rp395 Juta Untuk Korban Banjir Sumatera
Advertisement
Advertisement
