Advertisement
Ini Alasan Jokowi Setuju Perkara Tersangka Korupsi Bisa Dihentikan
Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Revisi UU KPK yang ditentang banyak pihak kini telah disetujui dibahas oleh DPR dan Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui salah satu poin dari draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait keberadaan kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK. Jika ini berlaku, maka tersangka korupsi nantinya bisa dikasih SP3.
Jokowi mengatakan hal itu disetujui demi memberi kepastian hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).
Advertisement
"Yang kedua, terhadap keberadaan SP3. Hal ini juga diperlukan, sebab penegakan hukum tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, dan juga untuk memberikan kepastian hukum," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9/2019).
Namun, Jokowi mengusulkan SP3 baru diberikan maksimal setelah perkara berjalan dua tahun, bukan satu tahun seperti yang diusulkan DPR RI.
BACA JUGA
"Sehingga RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun. Supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK," tegasnya.
Jokowi menyatakan nantinya KPK bisa memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan SP3 tersebut.
"Yang penting, ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan," tambah Jokowi.
Hal ini bertentangan dengan pihak aktivis pegiat antikorupsi yang menilai SP3 bisa menjadi celah bagi institusi penegak hukum lain untuk bermain kasus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hamas Berkomitmen Patuhi Gencatan Senjata, Israel Malah Melanggar
Prediksi BMKG: Mayoritas Kota Besar Hari Ini Hujan
KPK Dalami Subkontraktor Korupsi Bansos Kemensos 2020
Zero Defect, MBG Terapkan Sistem Pengendalian Saat Pandemi Covid
Advertisement
BPK Hitung Kerugian Negara Akibat Korupsi Perumahan DPR
Viral Ketua GP Ansor DKI Ainul Yakin Ancam Karyawan Trans7
KPK Ngotot Minta Mahfud MD Lapor Terkait Dugaan Korupsi Whoosh
Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
97 Warga Gaza Tewas Akibat Serangan Israel Saat Gencatan Senjata
Advertisement
Uni Eropa Belum Sepakat Beri Pinjaman ke Ukraina
Prabowo: Fasilitas Olah Sampah Jadi Listrik Dibangun di 34 Kota
Trump Minta Rusia dan Ukraina Kembali Bernegoisasi, Hentikan Perang
Viral Pegawai Pajak Diduga Lakukan Premanisme, Ini Respons Dirjen
Polisi Periksa 19 Saksi Terkait Kematian Mahasiswa Unud
Advertisement
Pecatan TNI AL Terlibat Penyekapan di Tangerang
Berita Pilihan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
- Kapal Tanker Federal II Terbakar, 13 Orang Meninggal Dunia
- Unjuk Rasa Pemuda Maroko, Tuntut Pembebasan Demonstran Gerakan GenZ
Advertisement
Wakil Dubes Australia Tinjau Pusat Rehabilitasi YAKKUM di Sleman
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- WhatsApp Blokir Chatbot Serbaguna Mulai 15 Januari 2026
- Prediksi Persis Solo vs Malut United, Laga Sengit di Stadion Manahan
- Korsel-AS Hampir Capai Kesepakatan Dagang
- Lisa Mariana Jadi Tersangka, Ayu Aulia Bilang Alhamdulillah
- Wajah Steve Jobs di Koin Peringatan American Innovation
- Dinas PUPRKP Gunungkidul Targetkan Renovasi 253 RTLH pada 2026
- Kapal Tanker Federal II Terbakar, 13 Orang Meninggal Dunia
Advertisement
Advertisement
