Advertisement
Ini Alasan Jokowi Setuju Perkara Tersangka Korupsi Bisa Dihentikan
Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Revisi UU KPK yang ditentang banyak pihak kini telah disetujui dibahas oleh DPR dan Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui salah satu poin dari draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait keberadaan kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK. Jika ini berlaku, maka tersangka korupsi nantinya bisa dikasih SP3.
Jokowi mengatakan hal itu disetujui demi memberi kepastian hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).
Advertisement
"Yang kedua, terhadap keberadaan SP3. Hal ini juga diperlukan, sebab penegakan hukum tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, dan juga untuk memberikan kepastian hukum," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9/2019).
Namun, Jokowi mengusulkan SP3 baru diberikan maksimal setelah perkara berjalan dua tahun, bukan satu tahun seperti yang diusulkan DPR RI.
BACA JUGA
"Sehingga RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun. Supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK," tegasnya.
Jokowi menyatakan nantinya KPK bisa memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan SP3 tersebut.
"Yang penting, ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan," tambah Jokowi.
Hal ini bertentangan dengan pihak aktivis pegiat antikorupsi yang menilai SP3 bisa menjadi celah bagi institusi penegak hukum lain untuk bermain kasus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Arab Saudi Larang Impor Unggas RI, Ini Alasannya
China Desak Hentikan Operasi Militer Usai Penutupan Selat Hormuz
IRGC Ancam Bakar Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
Kedubes AS di Riyadh Diserang Drone, Situasi Timur Tengah Kian Memanas
Advertisement
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK, Operasi Ke-7 di 2026
Satu WN China Tewas dalam Serangan AS-Israel ke Iran, 3.000 Dievakuasi
Bibit Siklon 90S Picu Hujan Lebat di Jateng, Warga Diminta Waspada
KPK Duga Perusahaan Rokok Jateng-Jatim Terlibat Korupsi Cukai
KPK Siap Usut Dugaan Korupsi Bea Cukai hingga Kanwil
Advertisement
Drone Iran Hantam Fasilitas Energi Qatar-Saudi, Harga Gas Eropa Naik
SPK Tumbuh 60 Persen, Danamon dan Adira Optimistis Industri Otomotif
Gunung Marapi Kembali Erupsi pada 3 Maret 2026, Status Waspada
Istri Ali Khamenei Meninggal seusai Serangan Teheran
Penembakan di Austin Tewaskan 2 Orang, FBI Selidiki Teror
Advertisement
Sidang Hibah Sleman, Alamat Proposal Dipertanyakan
Berita Pilihan
- KPK Duga Perusahaan Rokok Jateng-Jatim Terlibat Korupsi Cukai
- KPK Siap Usut Dugaan Korupsi Bea Cukai hingga Kanwil
- Jadwal Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026, Ini Jam Puncaknya
- DPR Minta KBRI Ambil Langkah Darurat Lindungi Jemaah Umrah Indonesia
- Hutan Rehabilitasi IKN Mulai Dihuni Satwa, Burung Kembali Berdatangan
Advertisement
Usai Buka Bersama, Tawuran Antar Remaja Pecah di Imogiri Barat Bantul
Advertisement
Festival Imlek Nasional 2026 Pecahkan Rekor Dunia Lontong Cap Go Meh
Advertisement
Berita Populer
- Ini Jadwal dan Rekayasa Penyeberangan Mudik Lebaran 2026
- Imigrasi Berlakukan ITKT Nol Rupiah Imbas Konflik Timur Tengah
- Jadwal Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026, Ini Jam Puncaknya
- MK Tolak Uji Materi Pasal 256 KUHP soal Demo
- Update Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo 2 Maret 2026
- Ahok Jadi Saksi Sidang Korupsi LNG Pertamina
- Try Sutrisno Wafat, Puan: Bangsa Kehilangan Tokoh
Advertisement
Advertisement
