Advertisement
Ini Alasan Jokowi Setuju Perkara Tersangka Korupsi Bisa Dihentikan
Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Revisi UU KPK yang ditentang banyak pihak kini telah disetujui dibahas oleh DPR dan Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui salah satu poin dari draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait keberadaan kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK. Jika ini berlaku, maka tersangka korupsi nantinya bisa dikasih SP3.
Jokowi mengatakan hal itu disetujui demi memberi kepastian hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).
Advertisement
"Yang kedua, terhadap keberadaan SP3. Hal ini juga diperlukan, sebab penegakan hukum tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, dan juga untuk memberikan kepastian hukum," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9/2019).
Namun, Jokowi mengusulkan SP3 baru diberikan maksimal setelah perkara berjalan dua tahun, bukan satu tahun seperti yang diusulkan DPR RI.
BACA JUGA
"Sehingga RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun. Supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK," tegasnya.
Jokowi menyatakan nantinya KPK bisa memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan SP3 tersebut.
"Yang penting, ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan," tambah Jokowi.
Hal ini bertentangan dengan pihak aktivis pegiat antikorupsi yang menilai SP3 bisa menjadi celah bagi institusi penegak hukum lain untuk bermain kasus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sampah Nasional Tembus 144 Ribu Ton Sehari
Kebakaran Gedung Kemendagri Jalar ke Rumah Warga di Pasar Minggu
Bakauheni Jadi Pintu Penyelundupan 36 Kg Sabu, Digagalkan Petugas
Ada Pemeliharaan di Tol Cipularang dan Padaleunyi, Awas Lajur Sempit
Advertisement
Dugaan Provokasi, Permadi Arya dan Ade Armando Dilaporkan Polisi
KTP Dicatut, Guru Honorer Kuningan Terdorong Lapor Polisi
Duo Bos Sritex Dituntut 16 Tahun Penjara
Ada Puluhan Laporan Kasus Haji Umrah, Polisi Diminta Turun Tangan
Bulog Tegaskan Komitmen Jadi Penyangga Pangan Nasional
Advertisement
Gempa M 7,5 Guncang Jepang, Tsunami 3 Meter Diantisipasi
Sekolah Mahal Disorot, MBG Mulai Disisir Ulang
Pemerintah Genjot Pompa Air Lawan El Nino Ekstrem
Pesan Ketua MPW PP DIY, Kader Duduki Jabatan Harus Jaga Amanah
Menteri Tumpah Ruah ke Istana Bahas Kampung Nelayan
Advertisement
Pendaftar Manajer Kopdes Merah Putih Tembus 220 Ribu Orang
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Paspor Indonesia Bebas Visa ke 42 Negara, Cek Destinasinya!
Advertisement
Berita Populer
- Salah Administrasi Desa Tak Boleh Berujung Pidana
- Jadwal KRL Solo-Jogja 20 April 2026, Cek Jam Berangkat Terbaru
- Kemendikdasmen Tindak Tegas Pengawas TKA yang Rekam Soal Ujian
- Tanpa Perluasan Lahan, TPST Modalan Bantul Tingkatkan Daya Olah
- Jadwal KRL Jogja-Solo 20 April 2026, Berangkat dari Tugu ke Palur
- Strategi DIY Tekan Anak Putus Sekolah, Libatkan Desa
- Daftar Password Paling Lemah di 2026, Jangan Dipakai Lagi
Advertisement
Advertisement
