Advertisement
Ini Alasan Jokowi Setuju Perkara Tersangka Korupsi Bisa Dihentikan
Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Revisi UU KPK yang ditentang banyak pihak kini telah disetujui dibahas oleh DPR dan Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui salah satu poin dari draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait keberadaan kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK. Jika ini berlaku, maka tersangka korupsi nantinya bisa dikasih SP3.
Jokowi mengatakan hal itu disetujui demi memberi kepastian hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).
Advertisement
"Yang kedua, terhadap keberadaan SP3. Hal ini juga diperlukan, sebab penegakan hukum tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, dan juga untuk memberikan kepastian hukum," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9/2019).
Namun, Jokowi mengusulkan SP3 baru diberikan maksimal setelah perkara berjalan dua tahun, bukan satu tahun seperti yang diusulkan DPR RI.
BACA JUGA
"Sehingga RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun. Supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK," tegasnya.
Jokowi menyatakan nantinya KPK bisa memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan SP3 tersebut.
"Yang penting, ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan," tambah Jokowi.
Hal ini bertentangan dengan pihak aktivis pegiat antikorupsi yang menilai SP3 bisa menjadi celah bagi institusi penegak hukum lain untuk bermain kasus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Keributan Pendaki Gunung Lawu Dipicu Rebutan Spot Foto
Komnas HAM Temukan Jaringan Pelaku di Kasus Andrie Yunus
Megawati Terima Diplomat Irak, Bahas Konflik Timur Tengah
SK Partai Ummat Mandek 10 Bulan, Ridho Soroti Dugaan Intervensi
Advertisement
Rocky Gerung Ngobrol dengan Prabowo di Istana, Bahas Etika
Jumhur Siapkan Keppres Mitigasi PHK, Industri Diminta Tahan Diri
Prabowo Hadiri May Day di Monas, 200 Ribu Buruh Siap Hadir
Sidang Ungkap Awal Keterlibatan Prajurit TNI di Kasus Kacab Bank
Dudung Jadi Kepala Staf Kepresidenan, Siap Buka Aduan 24 Jam
Advertisement
PLN: Pengguna Kendaraan Listrik Jakarta Melonjak, Dipicu Harga BBM
Tragedi Sambaran Petir di Bangladesh: 14 Orang Tewas
Capaian Pemerintah: Angka Kemiskinan Ekstrem Turun Drastis di 2025
Ketahanan Energi Nasional Terjaga: Bahlil Pastikan Stok BBM Aman
Profil Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup Gantikan Hanif Faisol
Advertisement
Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet, Ini Daftarnya
Berita Pilihan
- 22 Biksu Sri Lanka Ditangkap Bawa 110 Kg Ganja dari Thailand
- Suhu Tembus 34C! Tangerang Raya Jadi Wilayah Terpanas Jabodetabek
- Jejak Kelam Washington Hilton: Dua Insiden Penembakan Presiden AS
- Pemerintah Keluarkan PMK 24/2026, Harga Tiket Pesawat jadi Lebih Murah
- Mensos: Data DTSEN Harus Dimulai dari Desa
Advertisement
Dua Bundaran di GT Purwomartani Disiapkan, Antisipasi Macet Jogja-Solo
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Talud Sungai Jogja Rapuh, Rp4 Miliar Disiapkan untuk 5 Titik Prioritas
- Command Center MBG Resmi 17 Mei 2026 Perbaiki Tata Kelola
- Jadwal KRL Jogja-Solo Senin 27 April 2026, Tarif Rp8.000
- Prabowo Hadiri Resepsi El Rumi-Syifa Hadju di Raffles Jakarta
- Gunungkidul Bangun 16 Jembatan Garuda Inisiasi Presiden Prabowo
- Keluarga Minta Prabowo Bebaskan Kru Honour 25 dari Perompak Somalia
- Pasar Wiguna Sukaria Edisi 102 Meriah di Vrata Hotel Kalasan
Advertisement
Advertisement
