Advertisement
Setuju UU KPK Direvisi, Jusuf Kalla Bicara soal Bahaya Penyadapan
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) termasuk yang mendukung revisi UU KPK meski ditolak banyak pihak.
JK menyebut kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi mungkin saja mengirimkan surat presiden (SurPres) kepada DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Advertisement
JK menyebut mungkin saja Jokowi mengirimkannya pada Selasa (10/9/2019).
JK mengatakan bahwa hal tersebut sangat mungkin dilakukan. Akan tetapi ia mengingatkan bahwa pemerintah pun berkeinginan KPK terus dapat berjalan sebagai lembaga antirasuah dengan baik.
"Itu akan mungkin hari ini dilakukan. Tapi sekali lagi kita ingin KPK berfungsi dan dijaga," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).
JK memandang bahwa selama ini terdapat perbedaan persepsi di tengah-tengah masyarakat yakni kalau kesuksesan KPK itu dapat dilihat dari banyaknya orang yang ditangkap karena tersandung kasus korupsi. Padahal prestasi KPK itu dikatakan JK malah semestinya semakin sedikit orang yang ditangkap.
JK mengatakan bahwa sebagaian poin revisi UU KPK tersebut tentu diharapkan mampu mengubah KPK untuk menjadi lebih baik dalam memberantas korupsi.
"17 tahun diberi kekuasaan luar biasa. Kita tidak mengurangi kewenangan untuk pemberantasan korupsi," ujarnya.
"Tetapi (harus ada) suatu kerangka yang mempunyai batas dan juga ada hukumnya dan ada HAM-nya. Kalau semua orang bebas disadap tentu berbahaya. Harusnya ada aturannya yang jelas."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
