Advertisement
Setuju UU KPK Direvisi, Jusuf Kalla Bicara soal Bahaya Penyadapan
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) termasuk yang mendukung revisi UU KPK meski ditolak banyak pihak.
JK menyebut kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi mungkin saja mengirimkan surat presiden (SurPres) kepada DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Advertisement
JK menyebut mungkin saja Jokowi mengirimkannya pada Selasa (10/9/2019).
JK mengatakan bahwa hal tersebut sangat mungkin dilakukan. Akan tetapi ia mengingatkan bahwa pemerintah pun berkeinginan KPK terus dapat berjalan sebagai lembaga antirasuah dengan baik.
"Itu akan mungkin hari ini dilakukan. Tapi sekali lagi kita ingin KPK berfungsi dan dijaga," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).
JK memandang bahwa selama ini terdapat perbedaan persepsi di tengah-tengah masyarakat yakni kalau kesuksesan KPK itu dapat dilihat dari banyaknya orang yang ditangkap karena tersandung kasus korupsi. Padahal prestasi KPK itu dikatakan JK malah semestinya semakin sedikit orang yang ditangkap.
JK mengatakan bahwa sebagaian poin revisi UU KPK tersebut tentu diharapkan mampu mengubah KPK untuk menjadi lebih baik dalam memberantas korupsi.
"17 tahun diberi kekuasaan luar biasa. Kita tidak mengurangi kewenangan untuk pemberantasan korupsi," ujarnya.
"Tetapi (harus ada) suatu kerangka yang mempunyai batas dan juga ada hukumnya dan ada HAM-nya. Kalau semua orang bebas disadap tentu berbahaya. Harusnya ada aturannya yang jelas."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
Advertisement
Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun Untuk Perbaikan Jalan Inpres
Advertisement
Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
Soal Kecelakaan di Bromo, Kemenhub Tunggu Hasil Investigasi KNKT
Korut Kecam Latihan Militer Bersama Korsel, Jepang dan AS
PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Hari Ini Ada Demo, Polisi Kerahkan 4.562 Personel Amankan Jakarta
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 16 September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Cilacap Dini Hari Ini
- Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo di Semarang Sedang Diinvestigasi
- 7 Jenazah Korban Kecelakaan Bus RS Bina Sehat Dimakamkan di Jember
- Daftar 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka
- Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut Bus Rombongan Rumah Sakit Bina Sehat
- Polisi Peru Tangkap Komplotan Pembunuh Diplomat Indonesia Zetro Purba
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
Advertisement
Advertisement
