Laga Persija vs Persib, Polisi Siapkan 17.800 Personel Pengamanan
Sebanyak 17.800 personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Pemprov DKI mengamankan laga Persija vs Persib di GBK.
Partai Gerindra Andre Rosiade. /Suara.com-Novian
Harianjogja.com, JAKARTA- Partai Gerindra mengkritik kebijakan pemerintah yang akan menaikkan iuran BPJS hingga dua kali lipat.
Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mengkritik keras pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ihwal kenaikan iuran BPJS dengan menyebut biaya kesehatan yang murah akan membuat masyarakat manja.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memahami jika beban masyarakat saat ini sudah tinggi, terlebih jika harus dibebankan lagi dengan kenaikan iuran BPJS.
Ia bahkan meminta mencari pendekatan lain di luar solusi untuk menaikan BPJS. Ia juga menekankan bahwa apa yang dikatakan Moeldoko soal biaya kesehatan murah membuat masyarakat manja tidak tepat.
"Pemerintah jangan setelah menang punya mindset-nya sedikit-sedikit menyalahkan masyarakat, mau naikin BPJS, mau naikin listrik. Tolong berpikir pendekatan yang berbeda gitu loh. Jangan berpikir masyarakat manja, masyarakat enggak manja tapi memang masyarakat enggak mampu," kata Andre kepada Suara.com-jaringan Harianjogja.com, Jumat (6/9/2019).
Menurutnya, pemerintah yang baru saja memenangkan Pilpres 2019 tak bisa sewenang-wenang mengambil kebijakan menaikkan tarif mulai dari BPJS hingga listrik yang dampaknya bakal membebani masyarakat.
"Pemerintah harus berpikir bagaimana bisa melayani masyarakat bukan membebani masyarakat itu yang paling penting dilakukan pemerintah. Sudah menang, sekarang sedikit-sedikit membebani masyarakat, mentang-mentang enggak ada pemilu presiden lagi 2024 untuk Pak Jokowi," katanya.
Sebelumnya, Moeldoko meminta seluruh masyarakat untuk memahami soal iuran BPJS kesehatan yang akan dinaikkan mulai pada 1 Januari 2020. Ia tak ingin masyarakat beranggapan sehat itu murah. Karena itu kata dia, harus dipahami bahwa sehat itu mahal dan butuh perjuangan.
"Semua masyarakat harus memahami itu (Kenaikan iuran BPJS kesehatan). Jangan mengembangkan sehat itu murah. Nanti repot. Sehat itu mahal, perlu perjuangan," kata ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9/2019).
"Kalau sehat itu murah, orang menjadi sangat manja, tidak mau mendidik dirinya untuk menjadi sehat. Sehat itu perlu perjuangan, perlu olahraga, perlu ngurangi rokok, kan begitu," sambungnya.
Moeldoko menyebut pemerintah sudah menghitung dalam hal menaikan iuran BPJS Kesehatan. Di sisi lain, Presiden Jokowi, kata Moeldoko juga sudah menginstruksikan BPJS kesehatan untuk memperbaiki manajemen BPJS dari waktu ke waktu.
Diketahui, pemerintah akan menerapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 terhadap peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni dari sebelumnya Rp 80.000 menjadi Rp160.000 untuk kelas I dan dari sebelumnya Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 untuk kelas II.
Sementara untuk iuran kelas III diusulkan sebesar Rp 42.000 dari Rp 25.500.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Sebanyak 17.800 personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Pemprov DKI mengamankan laga Persija vs Persib di GBK.
DPRD Kota Jogja mulai mengarahkan tamu kunjungan kerja ke kampung wisata untuk mengenalkan produk lokal dan mendorong ekonomi masyarakat.
YIA menyalurkan Rp100 juta untuk penanganan stunting 115 balita di Kulonprogo melalui PMT, multivitamin, edukasi, dan ayam petelur.
BPBD Kota Jogja menyiapkan sistem notifikasi banjir langsung ke HP warga melalui jaringan seluler untuk mempercepat peringatan dini.
JJLS Kelok 23 Bantul-Gunungkidul resmi diuji coba 14-20 September 2026. Simak jam buka dan kendaraan yang diperbolehkan melintas.
BPS mencatat harga cabai rawit naik 27,54 persen dan memicu kenaikan IPH di 260 kabupaten/kota pada September 2026.