Advertisement
Mendagri Minta Kepala Daerah yang Kena Kasus Korupsi Mau Terbuka
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat mendatangi KPK dengan kepala daerah terpilih./JIBI - BISNIS/Rahmad Fauzan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terbuka dan mengikuti semua proses hingga persidangan.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, sebelum menggelar kegiatan OTT, KPK tentu saja sudah melakukan pengawasan dan memiliki alat bukti yang cukup kuat.
Advertisement
‘Walaupun mereka [kepala daerah yang terkena OTT] adalah mitra kami, bagian daripada Kemendagri, tapi kan KPK untuk melakukan OTT sudah cukup dengan alat bukti yang ada. Saya minta untuk terbuka lah dalam proses pemeriksaan sampai ke persidangan,” ujar Tjahjo dalam keterangan resminya, Jumat (6/9/2019).
Dia tidak berhenti mengingatkan kepada kepala daerah untuk menghindari area rawan korupsi dalam menjalankan tugas kedinasan.
BACA JUGA
Kendati banyak kepala daerah ditangkap KPK, dia mengapresiasi kinerja Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya optimal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor).
“Kami mengapresiasi Korsupgah KPK yang sudah turun di semua provinsi sampai di kabupaten/kota. Saya kira Korsupgah KPK sudah optimal dalam menjelaskan secara detail untuk pencegahan korupsi,” katanya.
Tak hanya melalui Korsupgah KPK, dalam hal ini Kemendagri selalu menekankan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, termasuk jual beli jabatan, suap, maupun gratifikasi.
“Area rawan korupsi, jual beli jabatan dan main proyek itu yang selalu Kemendagri tekankan, termasuk menekankan pada diri saya, pada jajaran eselon I dan eselon II di Kemendagri.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kericuhan May Day Bandung, Sejumlah Pelaku Diamankan
Tujuh Penambang Emas Ilegal di Jambi Ditangkap Polisi
Pesawat Cessna Jatuh di Texas, 5 Orang Tewas
IKA FK Unsri Kawal Kasus Dokter Internship Meninggal, Ini Alasannya
Advertisement
Kebijakan Baru Prabowo di Hari Buruh, Dari Desa hingga Driver Online
Balita Tewas Diduga Jatuh dari Lantai 3 RS di Madiun, Polisi Selidiki
DPR Siapkan Command Center untuk Konflik Agraria, Ini Tujuannya
Jamaah Haji RI Mulai Umrah Wajib di Masjidil Haram
DPR Usul SPT Pribadi Diperpanjang hingga Mei 2026
Advertisement
Haji 2026: Lansia dan Difabel Dapat Kursi Bisnis
350 Ribu Paket Sembako Dibagikan Saat May Day 2026
Daftar Empat Kebijakan Baru untuk Buruh yang Diumumkan Hari Ini
Konvensi ILO Diratifikasi, Nelayan Dapat Perlindungan Baru
Daycare Disorot Seusai Kasus di Jogja, Pemerintah Siapkan Sistem Baru
Advertisement
Isu Nuklir Memanas, Iran Bertahan, AS Siapkan Langkah Tegas
Berita Pilihan
- Batas Lapor SPT 30 April, Telat Kena Denda Rp100.000
- Terjebak di Lantai 23, Ini Pesan di Baju Selamatkan Penghuni Kebakaran
- KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
- Usulan Kurikulum Keselamatan Transportasi Muncul Usai Tragedi Bekasi
Advertisement
Advertisement
Thailand Bakal Hapus Bebas Visa, Turis Wajib Verifikasi Saldo Keuangan
Advertisement
Berita Populer
- Fakta Baru! Sopir Taksi Listrik Baru 3 Hari Kerja Saat Kecelakaan
- Hasil TKA SD-SMP Diumumkan 26 Mei, Ini Cara Ceknya
- Mobil Tertabrak Kereta di Grobogan, 4 Tewas Termasuk Anak Balita
- Aksi Celurit Berujung Kecelakaan di Moyudan, Satu Remaja Diamankan
- Jadwal KRL Jogja-Solo 1 Mei 2026 Lengkap Tugu-Palur
- FIB UGM Tegas, Tak Bela Dosen Terkait Kasus Daycare Little Aresha
- Gelar Puteri Indonesia Riau 2024 Dicopot Usai Kasus Klinik Ilegal
Advertisement
Advertisement
