Advertisement
Komisi Tinggi HAM PBB Singgung soal Pemblokiran Internet Papua
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Konflik di Papua serta kebijakan pemerintah memblokir layanan Internet di wilayah ini dikritik Komisi Tinggi HAM PBB.
Kepala Komisi Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet meminta pemerintah Indonesia segera memulihkan layanan internet dan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan terhadap bangsa Papua.
Advertisement
Hal tersebut termaktub dalam pernyataan resmi tertulis mantan Presiden Chile tersebut, yang diterbitkan di Genewa, Swiss, Rabu (4/9/2019).
Dalam pernyataan itu juga, tokoh Partai Sosialis Chile tersebut menegaskan seharusnya tidak ada kekerasan terhadap warga Papua.
”Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam. Saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka, serta untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan,” tegas Bachelet.
Ia menuturkan, penggunaan kekuatan untuk merespons protes serta tuntutan rakyat Papua harus bisa diredam, karena bakal memperburuk ketegangan.
Begitu pula dengan pemblokiran internet, yang ia nilai bisa bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi.
”Penutupan internet kemungkinan akan bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi, dan hal itu dapat memperburuk ketegangan.”
Sebelumnya diberitakan, diskriminasi rasialis dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, yang memantik protes massal di Tanah Papua, kekinian menjadi fokus perhatian Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).
Bachelet, dalam pernyataan resmi tertulis yang sama, menegaskan dirinya terganggu dengan meningkatnya kekerasan terhadap rakyat Papua serta Papua Barat, dalam dua pekan terakhir.
“Saya terganggu dengan meningkatnya kekerasan dalam dua minggu terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat Indonesia, dan terutama kematian beberapa demonstran dan personel pasukan keamanan,” kata Bachelet.
Ia menuturkan, OHCHR terus mengamati perkembangan situasi di Papua sejak Desember 2018, dan telah menyampaikan hal tersebut kepada pihak berwenang Indonesia.
Bachelet mengatakan, menyambut seruan Presien Jokowi dan sejumlah tokoh terhadap sikap diskriminasi rasialis.
“Rasisme dan diskriminasi adalah masalah lama dan serius di Provinsi Papua serta Papua Barat. Saya mencatat beberapa penangkapan telah dilakukan dan beberapa anggota pasukan keamanan telah ditangguhkan sehubungan dengan serangan kekerasan awal terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang,” tuturnya.
“Tetapi saya khawatir tentang laporan bahwa milisi dan kelompok nasionalis juga aktif terlibat dalam kekerasan. Para pembela hak asasi manusia setempat, pelajar dan jurnalis telah menghadapi intimidasi dan ancaman dan harus dilindungi,” kata politikus Partai Sosialis Chile tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Wilayah Jogja dan Sekitarnya, Jumat 29 Maret 2024
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Tetapkan Harvey Moeis Suami Artis Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Timah
- Prabowo Akan Pasang Foto SBY di Istana Presiden Baru
- AHY Sebut Prabowo Minta Demokrat Siapkan Kader Terbaik untuk Duduk di Kabinet
- BMKG Prediksi Cuaca Kota Besar di Indonesia Cenderung Kondusif
- Korlantas Siapkan Rekayasa Antisipasi 70 Juta Kendaraan Mudik Lebaran 2024
- Jembatan di Baltimore AS Ambruk Ditabrak Kapal, Enam Orang Hilang, Kemenlu RI Pastikan Tidak Ada Korban WNI
- Berikan Diskon Tambah Daya di Bulan Ramadan, PLN Dorong Petumbuhan Ekonomi
Advertisement
Advertisement