Komisi Tinggi HAM PBB Singgung soal Pemblokiran Internet Papua
Api membakar sebuah bangunan saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). - Antara/Indrayadi TH Harianjogja.com, JAKARTA- Konflik di Papua serta kebijakan pemerintah memblokir layanan Internet di wilayah ini dikritik Komisi Tinggi HAM PBB.
Kepala Komisi Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet meminta pemerintah Indonesia segera memulihkan layanan internet dan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan terhadap bangsa Papua.
Hal tersebut termaktub dalam pernyataan resmi tertulis mantan Presiden Chile tersebut, yang diterbitkan di Genewa, Swiss, Rabu (4/9/2019).
Dalam pernyataan itu juga, tokoh Partai Sosialis Chile tersebut menegaskan seharusnya tidak ada kekerasan terhadap warga Papua.
BACA JUGA :
”Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam. Saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka, serta untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan,” tegas Bachelet.
Ia menuturkan, penggunaan kekuatan untuk merespons protes serta tuntutan rakyat Papua harus bisa diredam, karena bakal memperburuk ketegangan.
Begitu pula dengan pemblokiran internet, yang ia nilai bisa bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi.
”Penutupan internet kemungkinan akan bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi, dan hal itu dapat memperburuk ketegangan.”
Sebelumnya diberitakan, diskriminasi rasialis dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, yang memantik protes massal di Tanah Papua, kekinian menjadi fokus perhatian Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).
Bachelet, dalam pernyataan resmi tertulis yang sama, menegaskan dirinya terganggu dengan meningkatnya kekerasan terhadap rakyat Papua serta Papua Barat, dalam dua pekan terakhir.
“Saya terganggu dengan meningkatnya kekerasan dalam dua minggu terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat Indonesia, dan terutama kematian beberapa demonstran dan personel pasukan keamanan,” kata Bachelet.
Ia menuturkan, OHCHR terus mengamati perkembangan situasi di Papua sejak Desember 2018, dan telah menyampaikan hal tersebut kepada pihak berwenang Indonesia.
Bachelet mengatakan, menyambut seruan Presien Jokowi dan sejumlah tokoh terhadap sikap diskriminasi rasialis.
“Rasisme dan diskriminasi adalah masalah lama dan serius di Provinsi Papua serta Papua Barat. Saya mencatat beberapa penangkapan telah dilakukan dan beberapa anggota pasukan keamanan telah ditangguhkan sehubungan dengan serangan kekerasan awal terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang,” tuturnya.
“Tetapi saya khawatir tentang laporan bahwa milisi dan kelompok nasionalis juga aktif terlibat dalam kekerasan. Para pembela hak asasi manusia setempat, pelajar dan jurnalis telah menghadapi intimidasi dan ancaman dan harus dilindungi,” kata politikus Partai Sosialis Chile tersebut.
Sumber : Suara.com
