Advertisement
Jadwal Pelantikan Presiden Terlalu Jauh, Rakyat Lelah dengan Negosiasi Politik
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Jarak waktu antara pengumuman hasil Pilpres 2019 dengan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih terlalu jauh. Hal itu diungkapkan pengamat hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Bivitri Susanti.
"Fakta bahwa jarak waktu dari pengumuman Capres dan Cawapres terpilih sampai dengan dilantik ini lama sekali jedanya, sehingga kita juga dibuat letih dengan negosiasi-negosiasi politik yang dibuat terbuka," ujar Bivitri usai penutupan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) VI di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Advertisement
Menurut Bivitri jarak waktu tersebut terlampau jauh sehingga membuka ruang yang terlalu lebar untuk negosiasi politik dalam penyusunan kabinet.
"Tapi memang tampak sangat panjang jedanya, karena diasumsikan Pilpres ini terjadi dua putaran," kata Bivitri.
BACA JUGA
Terkait dengan posisi tawar presiden dan partai politik dalam penyusunan kabinet, Bivitri menyebutkan bahwa presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan kualifikasi menterinya.
"Misalnya saja yang diusulkan dalam pembentukan kabinet, maka perlu dimaknai bahwa prerogatif presiden itu adalah hak dia untuk menentukan kualifikasi menteri," kata Bivitri.
Bila kualifikasi tersebut dilepas kepada publik, maka partai politik bisa saja mengajukan calon menteri yang dinilai sesuai dengan kualifikasi tersebut.
"Itu memang tidak masalah, sepanjang kualifikasinya itu terpenuhi. Jadi kualifikasi ini yang dijadikan pegangan presiden, meskipun realitanya memang tetap ada negosiasi politik," kata Bivitri.
Kualifikasi menteri yang menjadi hak prerogatif presiden ini dikatakan Bivitri juga dapat menjadi acuan bila presiden hendak melakukan reshufle menteri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Tarakan, BMKG Pastikan Tak Picu Tsunami
Polisi Amankan Siswa yang Jadi Endorser Situs Judi Online
Gempa Bumi Magnitudo 4,4 Guncang Tarakan
Survei: Mayoritas Responden Puas dengan Kinerja Pemerintahan Prabowo
Advertisement
BNN Gerebek Kampung Bahari, Sita 89 Kilogram Sabu dan 7 Senpi
Indonesia Targetkan Rp16 Triliun dari Perdagangan Karbon
Kapolri Jenguk Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta
Menhut Raja Juli Tegaskan Komitmen Indonesia Melindungi Hutan Tropis
Mentrans Usulkan Revisi UU Transmigrasi, Ini Tujuannya
Advertisement
Kabar Duka, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia
KPK Juga Tangkap Adik Bupati Ponorogo
Warga Suku Baduy Dibegal, Polisi Buru Pelaku
Prabowo Lantik Komisi Reformasi Polri, Begini Respons Pengamat
126 Ribu Buruh Tekstil hingga Sepatu Terkena PHK dalam 3 Tahun
Advertisement
Pulihkan Hubungan dengan Israel, Kazakhstan Dikecam Hamas
Berita Pilihan
Advertisement
Kisah Waroeng Steak Berangkatkan Umrah Karyawan Setiap Tahun
Advertisement
5 Air Terjun Terindah dari Jawa hingga Sumatra, Pesonanya Bikin Takjub
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Lantik 10 Anggota Komite Reformasi Polri
- Hasil Korea Masters 2025: Indonesia Loloskan 2 Wakil ke Semifinal
- Kodai Tanaka: Persis Solo Wajib Menang di Derbi Mataram
- Rimba Berkabut di Lawu & Pentingnya Persiapan Pendakian
- Tayang 13 November, Ini Sinopsis Tak Kenal Maka Taaruf
- Penipu Pembelian Perusahaan Divonis 1,5 Tahun Oleh PN Bantul
- PSS Matangkan Persiapan Hadapi Laga Krusial Lawan Barito
Advertisement
Advertisement
