Advertisement
Jadwal Pelantikan Presiden Terlalu Jauh, Rakyat Lelah dengan Negosiasi Politik
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Jarak waktu antara pengumuman hasil Pilpres 2019 dengan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih terlalu jauh. Hal itu diungkapkan pengamat hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Bivitri Susanti.
"Fakta bahwa jarak waktu dari pengumuman Capres dan Cawapres terpilih sampai dengan dilantik ini lama sekali jedanya, sehingga kita juga dibuat letih dengan negosiasi-negosiasi politik yang dibuat terbuka," ujar Bivitri usai penutupan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) VI di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Advertisement
Menurut Bivitri jarak waktu tersebut terlampau jauh sehingga membuka ruang yang terlalu lebar untuk negosiasi politik dalam penyusunan kabinet.
"Tapi memang tampak sangat panjang jedanya, karena diasumsikan Pilpres ini terjadi dua putaran," kata Bivitri.
Terkait dengan posisi tawar presiden dan partai politik dalam penyusunan kabinet, Bivitri menyebutkan bahwa presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan kualifikasi menterinya.
"Misalnya saja yang diusulkan dalam pembentukan kabinet, maka perlu dimaknai bahwa prerogatif presiden itu adalah hak dia untuk menentukan kualifikasi menteri," kata Bivitri.
Bila kualifikasi tersebut dilepas kepada publik, maka partai politik bisa saja mengajukan calon menteri yang dinilai sesuai dengan kualifikasi tersebut.
"Itu memang tidak masalah, sepanjang kualifikasinya itu terpenuhi. Jadi kualifikasi ini yang dijadikan pegangan presiden, meskipun realitanya memang tetap ada negosiasi politik," kata Bivitri.
Kualifikasi menteri yang menjadi hak prerogatif presiden ini dikatakan Bivitri juga dapat menjadi acuan bila presiden hendak melakukan reshufle menteri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
Advertisement
Advertisement
