Advertisement
Jadwal Pelantikan Presiden Terlalu Jauh, Rakyat Lelah dengan Negosiasi Politik

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Jarak waktu antara pengumuman hasil Pilpres 2019 dengan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih terlalu jauh. Hal itu diungkapkan pengamat hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Bivitri Susanti.
"Fakta bahwa jarak waktu dari pengumuman Capres dan Cawapres terpilih sampai dengan dilantik ini lama sekali jedanya, sehingga kita juga dibuat letih dengan negosiasi-negosiasi politik yang dibuat terbuka," ujar Bivitri usai penutupan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) VI di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Advertisement
Menurut Bivitri jarak waktu tersebut terlampau jauh sehingga membuka ruang yang terlalu lebar untuk negosiasi politik dalam penyusunan kabinet.
"Tapi memang tampak sangat panjang jedanya, karena diasumsikan Pilpres ini terjadi dua putaran," kata Bivitri.
Terkait dengan posisi tawar presiden dan partai politik dalam penyusunan kabinet, Bivitri menyebutkan bahwa presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan kualifikasi menterinya.
"Misalnya saja yang diusulkan dalam pembentukan kabinet, maka perlu dimaknai bahwa prerogatif presiden itu adalah hak dia untuk menentukan kualifikasi menteri," kata Bivitri.
Bila kualifikasi tersebut dilepas kepada publik, maka partai politik bisa saja mengajukan calon menteri yang dinilai sesuai dengan kualifikasi tersebut.
"Itu memang tidak masalah, sepanjang kualifikasinya itu terpenuhi. Jadi kualifikasi ini yang dijadikan pegangan presiden, meskipun realitanya memang tetap ada negosiasi politik," kata Bivitri.
Kualifikasi menteri yang menjadi hak prerogatif presiden ini dikatakan Bivitri juga dapat menjadi acuan bila presiden hendak melakukan reshufle menteri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement

JPPI Sebut 5.360 Siswa Keracunan MBG hingga September 2025
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
Advertisement