Advertisement
Banyak Tersandung Korupsi, Gerindra Minta Jokowi Tak Usah Pilih Menteri dari Parpol
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Menteri dari kalangan profesional lebih disarankan masuk kabinet baru pemerintahan Joko Widodo ketimbang berlatar parpol.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Puyuono, menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengutamakan kalangan profesional menduduki posisi menteri di kabinet kerja jilid II. Arief menganggap menteri periode 2014-2019 yang berasal dari partai politik kerap terseret kasus korupsi.
Advertisement
Arief menuturkan, Jokowi di periode keduanya diharapkan lebih mempertimbangkan profesionalitas dan integritas personal yang akan dipilihnya sebagai menteri.
"Dari menteri-menteri Pak Jokowi sekarang ini yang paling banyak bersentuhan dengan korupsi itu kebanyakan menteri yang dari parpol," kata Arief Puyuono di Kopi Politik, Pakubowono, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).
Selain itu, Arief kemudian berahrap Jokowi bisa memilih menteri terbaik dari kalangan profesional.
"Artinya, tidak perlu juga misalnya menteri itu harus kader parpol, tapi menteri itu harus yang profesional terus menguasai permasalahan di departemennya, terus jujur, bersih. Banyak yang ditangkap kan dari parpol yang tidak dari parpol jarang sekali kan?," kata Arief.
Menurutnya, jika Jokowi pandai memilih menteri di kabinet kerja periode 2019-2024 maka akan mewujudkan pemerintahan yang bersih pada periode keduanya.
"Sehingga, nantinya pemerintahnya bisa berjalan bersih. Karena kita tidak bisa bohong bahwasanya menteri-menteri yang berasal dari parpol itu 99 persen itu melakukan tindak pidana korupsi, belum saja ketahuan semua," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyebut saran tersebut akan disampaikan dalam agenda rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto.
"Karena kita kan tujuannya mau membangun negara lebih baik, lebih bagus, ya salah satunya korupsi itu harus diberantas. Korupsi mulai diberantas dari SDM-SDM yang ditempatkan, jangan orang yang enggak ngerti apa apa sama Pak Jokowi karena dia anggota parpol ditaruh jadi menteri, ternyata hanya untuk jadi 'kas' partai. Ini yang harus diubah," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
- Berbagi Kebahagiaan, Tuntas Subagyo Buka Puasa Bersama Anak Yatim di Sukoharjo
- Kabar Gembira Persis Solo, Irfan Jauhari Merumput Lagi setelah Absen Semusim
- Menang Pilpres, 9 Parpol Koalisi Indonesia Maju di Klaten Bertemu Bahas Pilkada
- Bawaslu: Jokowi Tak Langgar Netralitas Meski Bagi-bagi Bansos Jelang Pilpres
Berita Pilihan
- Sempat Ditangkap, Jambret di Jaksel Kabur Pakai Mobil Patroli Polisi
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
Advertisement
Stok Cabai Melimpah, Harga Cabai di Sleman Anjlok Ancam Petani
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Bongkar Kasus Korupsi PT Timah Menyeret Harvey Moeis, Ini Komentar Kementerian BUMN
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- UU DKJ Disahkan, Sebentar Lagi Jakarta Bakal Melepas Status Ibu Kota
- Petinggi Freeport Temui Jokowi, Ini yang Dibahas
- Puan Maharani Kian Buka Peluang Megawati Gelar Rekonsiliasi dengan Prabowo
- Mudik Lebaran, Diskon Tarif Tol Dipatok Maksimal 20 Persen
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
Advertisement
Advertisement