Banyak Tersandung Korupsi, Gerindra Minta Jokowi Tak Usah Pilih Menteri dari Parpol

Harianjogja.com, JAKARTA- Menteri dari kalangan profesional lebih disarankan masuk kabinet baru pemerintahan Joko Widodo ketimbang berlatar parpol.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Puyuono, menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengutamakan kalangan profesional menduduki posisi menteri di kabinet kerja jilid II. Arief menganggap menteri periode 2014-2019 yang berasal dari partai politik kerap terseret kasus korupsi.

Arief menuturkan, Jokowi di periode keduanya diharapkan lebih mempertimbangkan profesionalitas dan integritas personal yang akan dipilihnya sebagai menteri.

"Dari menteri-menteri Pak Jokowi sekarang ini yang paling banyak bersentuhan dengan korupsi itu kebanyakan menteri yang dari parpol," kata Arief Puyuono di Kopi Politik, Pakubowono, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Selain itu, Arief kemudian berahrap Jokowi bisa memilih menteri terbaik dari kalangan profesional.

"Artinya, tidak perlu juga misalnya menteri itu harus kader parpol, tapi menteri itu harus yang profesional terus menguasai permasalahan di departemennya, terus jujur, bersih. Banyak yang ditangkap kan dari parpol yang tidak dari parpol jarang sekali kan?," kata Arief.

Menurutnya, jika Jokowi pandai memilih menteri di kabinet kerja periode 2019-2024 maka akan mewujudkan pemerintahan yang bersih pada periode keduanya.

"Sehingga, nantinya pemerintahnya bisa berjalan bersih. Karena kita tidak bisa bohong bahwasanya menteri-menteri yang berasal dari parpol itu 99 persen itu melakukan tindak pidana korupsi, belum saja ketahuan semua," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut saran tersebut akan disampaikan dalam agenda rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto.

"Karena kita kan tujuannya mau membangun negara lebih baik, lebih bagus, ya salah satunya korupsi itu harus diberantas. Korupsi mulai diberantas dari SDM-SDM yang ditempatkan, jangan orang yang enggak ngerti apa apa sama Pak Jokowi karena dia anggota parpol ditaruh jadi menteri, ternyata hanya untuk jadi 'kas' partai. Ini yang harus diubah," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Suara.com