Advertisement
Hutan Dikuasai Perusahaan, Suku Anak Dalam Jambi Bakal Jalan Kaki Temui Jokowi

Advertisement
Harianjogja.com, JAMBI- Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi bakal menempuh jalan kaki demi menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal konflik agraria.
Puluhan warga Suku Anak Dalam (SAD) Batin Bahar, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jambi di kawasan Telanaipura, Kota Jambi, Rabu (28/8/2019).
Advertisement
Kedatangan massa untuk meminta dukungan dari Pemprov Jambi terkait rencana aksi jalan kaki masyarakat SAD dan petani dari Provinsi Jambi menuju Jakarta.
Menurut Koordinator Aksi, Amirudin Todak, kedatangan warga SAD ini menagih janji Presiden RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala BPN RI untuk tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PT Berkat Sawit Utama (BSU) yang dulu namanya PT Bangun Desa Utama (BDU), PT Asiatic Persada dan PT Agro Mandiri Semesta (AMS).
Selain itu, mereka berencana akan bertemu dengan Presiden RI untuk menyampaikan nasib SAD dan petani yang konflik dengan perusahaan sejak tahun 1990 sampai sekarang belum selesai.
"Kami meminta pihak pemerintah terkait penegak hukum agar melakukan penegakan hukum terhadap PT Berkat Sawit Utama, PT Asiatic Persada yang telah pembukaan lahan dan melakukan penanaman kelapa sawit diatas lahan hutan, lahan konservasi dan melakukan perluasan kebun diluar izin HGU tanpa izin," tegasnya.
Di samping itu, mereka juga meminta kepada Kapolri, Kepala Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tindak pidana perkebunan atas tanah negara berasal dari pelepasan kawasan tanpa hak yang dilakukan PT Jamer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1993.
Sebelumnya, dalam orasinya, menyatakan, bahwa masyarakat SAD dan petani meminta kepada Pemprov Jambi agar mendukung penuh aksinya dan mendo'akan semoga panjang umur selama dalam perjalanan aksi jalan kaki menuju Jakarta.
"Sampai sekarang belum ada sama sekali penyelesaian konflik, niatan baik daripada pemerintah maupun perusahaan terkait mengeluarkan hak masyarakat adat yang seluar 3.550 itu," tegas Amirudin.
Dia juga berharap, Jokowi mengembalikan hak SAD yang pernah dijanjikan. Ia juga berharap lahan itu nantinya diberi sertifikat komunal agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.
"Harapan terakhir Suku Anak Dalam Jambi dan tokoh-tokoh masyarakatnya hanya presiden lah yang bisa menyelesaikan konflik ini. Karena sudah menahun dan terkesan dipelihara," tandas Amirudin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement

Serapan APBD Perubahan Sleman Capai 58 Persen dari Rp3,388 Triliun
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
- Daftar 23 Negara Dukung Deklarasi Palestina Merdeka
- 100.000 Personel TNI Dikerahkan untuk Perayaan HUT ke-80 di Monas
- Menhub Komitmen Perkuat Keselamatan Semua Moda Transportasi
- Inggris Akan Kerahkan Jet Tempur ke Polandia
- Prabowo Akan Menghadiri Peluncuran 25 Ribu Rumah Subsidi di Bogor
- Gen Z di Timor Leste Prakarsai Demonstrasi
Advertisement
Advertisement