Hutan Dikuasai Perusahaan, Suku Anak Dalam Jambi Bakal Jalan Kaki Temui Jokowi

Harianjogja.com, JAMBI- Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi bakal menempuh jalan kaki demi menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal konflik agraria.

Puluhan warga Suku Anak Dalam (SAD) Batin Bahar, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jambi di kawasan Telanaipura, Kota Jambi, Rabu (28/8/2019).

Kedatangan massa untuk meminta dukungan dari Pemprov Jambi terkait rencana aksi jalan kaki masyarakat SAD dan petani dari Provinsi Jambi menuju Jakarta.

Menurut Koordinator Aksi, Amirudin Todak, kedatangan warga SAD ini menagih janji Presiden RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala BPN RI untuk tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PT Berkat Sawit Utama (BSU) yang dulu namanya PT Bangun Desa Utama (BDU), PT Asiatic Persada dan PT Agro Mandiri Semesta (AMS).

Selain itu, mereka berencana akan bertemu dengan Presiden RI untuk menyampaikan nasib SAD dan petani yang konflik dengan perusahaan sejak tahun 1990 sampai sekarang belum selesai.

"Kami meminta pihak pemerintah terkait penegak hukum agar melakukan penegakan hukum terhadap PT Berkat Sawit Utama, PT Asiatic Persada yang telah pembukaan lahan dan melakukan penanaman kelapa sawit diatas lahan hutan, lahan konservasi dan melakukan perluasan kebun diluar izin HGU tanpa izin," tegasnya.

Di samping itu, mereka juga meminta kepada Kapolri, Kepala Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tindak pidana perkebunan atas tanah negara berasal dari pelepasan kawasan tanpa hak yang dilakukan PT Jamer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1993.

Sebelumnya, dalam orasinya, menyatakan, bahwa masyarakat SAD dan petani meminta kepada Pemprov Jambi agar mendukung penuh aksinya dan mendo'akan semoga panjang umur selama dalam perjalanan aksi jalan kaki menuju Jakarta.

"Sampai sekarang belum ada sama sekali penyelesaian konflik, niatan baik daripada pemerintah maupun perusahaan terkait mengeluarkan hak masyarakat adat yang seluar 3.550 itu," tegas Amirudin.

Dia juga berharap, Jokowi mengembalikan hak SAD yang pernah dijanjikan. Ia juga berharap lahan itu nantinya diberi sertifikat komunal agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.

"Harapan terakhir Suku Anak Dalam Jambi dan tokoh-tokoh masyarakatnya hanya presiden lah yang bisa menyelesaikan konflik ini. Karena sudah menahun dan terkesan dipelihara," tandas Amirudin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone.com