Advertisement
DPR Anggap Patut Capim KPK dari Penegak Hukum
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Calon pimpinan (capim) KPK dari institusi Polri banyak mendapat kritik dari masyarakat.
Keraguan sejumlah pihak terhadap calon pimpinan KPK dari unsur Polri itu dinilai terlalu tendensisus. Padahal sudah sebaiknya lembaga antirasuah itu dipimpin oleh lembaga penegak hukum.
Advertisement
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengatakan, sudah sepatutnya pimpinan KPK diisi oleh figur yang berasal dari unsur Polri. Menurutnya lembaga tersebut memang berpeluang menjadi komisioner periode 4 tahun ke depan.
"Siapapun dan apapun latar belakangnya, yang penting pimpinan KPK itu adalah penegak hukum atau yang selama ini menggeluti bidang hukum. Karena itu (Capim KPK) dari Polri atau lainnya berpeluang lolos," kata Nasir kepada wartawan, Senin (26/8/2019).
BACA JUGA
Nasir juga mengungkapkan bahwa yang paling penting untuk diperhatikan dari para calon pimpinan KPK adalah integritas dan sikap independensinya. Untuk itu siapapun calonnya termasuk dari lembaga penegak hukum maka harus diberikan kesempatan.
"Yang penting berintegritas dan memiliki independensi yang kuat," paparnya.
Terkait soal kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mangatakan bahwa Pansel harus diberi kesempatan untuk menunjukkan integritas dan independensinya.
"Karena itulah masyarakat perlu mengimbangi kerja Pansel dengan memberikan data yang akurat terkait sosok Capim KPK yang kelak akan dikirim ke Presiden dan DPR," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hari Buruh, Prabowo Janjikan Kredit Murah dan Rumah Pekerja
Prabowo: Saya Jadi Presiden karena Dukungan Kaum Buruh
Suasana May Day Memanas Saat Prabowo Joget di Panggung
Hari Buruh Bukan Sekadar Libur, Ini Sejarah Kelamnya
Advertisement
Fakta Baru! Sopir Taksi Listrik Baru 3 Hari Kerja Saat Kecelakaan
24 Saksi Diperiksa, Fakta Baru Kecelakaan Kereta Maut Bekasi
Pemerintah Terbitkan Permenaker 7/2026 Tentang Outsourcing, Ini Isinya
Pemerintah Perkuat UMKM untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem
Kasus Daycare Jogja, Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Perlindungan Anak
Advertisement
Erin Laporkan Balik ART, Kasus Mantan Istri Andre Taulany Memanas
Kolaborasi IDM-BTN Dorong Pariwisata Budaya Kelas Dunia
Batas Lapor SPT 30 April, Telat Kena Denda Rp100.000
Proyek Kampung Haji RI di Arab Saudi Mulai Pembebasan Lahan
Tilang Elektronik Segera Dipasang di Rel Rawan Kecelakaan
Advertisement
Kecelakaan Mengintai di Rel, Pengendara Diingatkan Taat
Berita Pilihan
- Batas Lapor SPT 30 April, Telat Kena Denda Rp100.000
- Terjebak di Lantai 23, Ini Pesan di Baju Selamatkan Penghuni Kebakaran
- KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
- Usulan Kurikulum Keselamatan Transportasi Muncul Usai Tragedi Bekasi
Advertisement
Aksi Celurit Berujung Kecelakaan di Moyudan, Satu Remaja Diamankan
Advertisement
Thailand Bakal Hapus Bebas Visa, Turis Wajib Verifikasi Saldo Keuangan
Advertisement
Berita Populer
- 95 Pelanggaran TKA SD-SMP Terungkap, Mayoritas Dilakukan Pengawas
- Kasus Daycare Jogja, Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Perlindungan Anak
- Pemerintah Terbitkan Permenaker 7/2026 Tentang Outsourcing, Ini Isinya
- Kolaborasi IDM-BTN Dorong Pariwisata Budaya Kelas Dunia
- MayDay 2026, Bupati Sleman Gelar Dialog dengan Serikat Buruh
- Hasil TKA SD-SMP Diumumkan 26 Mei, Ini Cara Ceknya
- Fakta Baru! Sopir Taksi Listrik Baru 3 Hari Kerja Saat Kecelakaan
Advertisement
Advertisement
