Advertisement
Banyak Keluhan, Gubernur Papua Minta Pemerintah Buka Blokir Internet
Gubernur Papua Lukas Enembe. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah diminta segera menormalkan kembali akses Internet di Papua.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, situasi di daerahnya kekinian mulai aman dan kondusif pascagelombang protes massal terhadap perlakuan rasialis serta persekusi terhadap mahasiswa-mahasiswa mereka di sejumlah daerah lain Indonesia.
Advertisement
"Situasi aman di Papua, kalau ada mahasiswa demo itu biasa tapi secara umum aman," ujar Lukas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).
ukas mengakui banyak keluhan perihal pembatasan akses Internet di Papua. Kemenkominfo memperlambat jaringan internet sejak protes massal anti-rasialis itu berujung kerusuhan di sejumlah daerah.
Karena itu, Lukas berharap pemerintah kembali membuka akses internet di Papua.
"Banyak, banyak keluhan makanya kita harap semua akses informasi dibuka," ucap dia.
Lukas memahami pemblokiran akses internet bertujuan untuk menjaga keamanan dan kepentingan negara.
"Akses internet itu semua keputusan di Polhukam demi kepentingan negara," ucap dia.
Lukas juga berharap, Presiden Joko Widodo tegas menindak oknum yang terlibat dalam insiden persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, bukan hanya melakukan pemblokiran.
"Harus tegas, memang harus sehingga harga (diri) yang terinjak-injak pulih kembali. Kalau dibiarkan orang Papua semakin tidak percaya," kata dia.
Ditemui secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut pembatasan akses internet di Papua bukan hanya karena adanya demo, melainkan banyaknya hoaks yang tersebar di dunia maya.
"Kalau dari sisi dunia nyata memang tidak ada demo lagi. Tapi di dunia maya ada 230.000 URL yang memviralkan hoaks. Saya ada catatannya. Dari 230.000 URL tersebut, hoaks paling banyak tersebar di media sosial Twitter.”
Ketika ditanya kapan Kemenkominfo membuka akses internet kembali di Papua, Rudiantara menjawab diplomatis.
"Saya berharap secepatnya. Siapa sih yang enggak pengin cepat," ucap Rudiantara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Pelajar Jogja Isi Liburan Sekolah dengan Lestarikan Budaya Jawa, Belajar Geguritan hingga Aksara Jawa
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Advertisement
Advertisement
