Advertisement
Pemerintah Diminta Tak Main Blokir Internet Papua, Fahri Hamzah: Masalah Ditumpuk di Karpet Istana
Fahri Hamzah. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Keputusan pemerintah memblokir layanan Internet di Papua merespons gelombang demonstrasi soal rasis justru menuai kritik.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalihkan akar masalah yang menyebabkan kerusuhan di Papua.
Advertisement
Hal tersebut dikatakan Fahri dalam akun twitternya @Fahrihamzah pada Sabtu (24/8/2019).
Tudingan Fahri tersebut lantaran pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran layanan data di Papua dan Papua Barat.
BACA JUGA
"Ayo Istana. Jangan bikin rusak suasana. Ngobrol dong. Jangan main blokir saja dan mengalihkan masalah," tulis Fahri dalam twitternya yang dikutip Suara.com, Sabtu (24/8/2019).
Fahri menuturkan, seharusnya pemerintah mengajak warga Papua berdialog, bukan memperkeruh suasana dengan cara melakukan pemblokiran akses Internet.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan kerusuhan yang ada di Papua dan Papua Barat.
"Jangan selesaikan masalah dengan menumpuknya di bawah karpet Istana. Nanti bau busuk bikin rusak suasana," kata dia.
Untuk diketahui, Rabu, 21 Agustus 2019, lewat Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8/2019) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal.
Pembatasan tersebut, menurut pihak Kemenkominfo dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.
Kemenkominfo juga telah melakukan perlambatan (throttling) akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa pada Senin (19/8/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dari Jogja, Hanbok Batik Djadi Batik Tembus Pasar Global
Ini Daftar Sektor yang Tetap WFO Saat WFA Lebaran 2026
Drone Jatuh di Kaesong, Korea Selatan Gerebek 18 Lokasi
Kasus Penganiayaan Ojol di Jakbar Berakhir Damai Lewat Mediasi
Advertisement
KPK Sita Uang 50.000 Dolar AS dari Penggeledahan Ketua PN Depok
Tewas di Sumur Tua, Polisi Dalami Aktivitas Terakhir Remaja Ponorogo
Tradisi Bukber Masih Menguat di Tengah Gaya Hidup Modern
Mudik Lebaran 2026, Kemenhub Siapkan 50 Ribu Tiket Gratis
PPATK Telusuri Aliran Dana Jaringan Etomidate di Tanjung Priok
Advertisement
Viral Dugaan Kebocoran Data 58 Juta Siswa, Ini Kata Menko PMK
Diskon Transportasi Mudik Lebaran 2026 Capai Rp911 Miliar
Dakwaan Jaksa: Polisi Wanita Aniaya Suami hingga Tewas
Warga Diimbau Jauhi Air Cisadane Seusai Kebakaran Gudang Kimia
Pemerintah Siapkan Skema APBN untuk Bayar Utang KCJB Rp1,2 T per Tahun
Advertisement
Khofifah Dijadwalkan Ulang Bersaksi di Kasus Dana Hibah Jatim
Berita Pilihan
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Advertisement
Perumda Aneka Usaha Perkuat Layanan BUMD untuk Pemkab Kulonprogo
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- Update Harga Emas Hari Ini: UBS, Antam, Galeri24 Naik
- Dua Buruh Tani Meninggal Tersambar Petir di Sawah Seyegan Sleman
- Bareskrim Tahan Dua Petinggi DSI Terkait Kasus Rp2,4 T
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- MA Tolak Kasasi Jaksa, Windu Aji Bebas dari TPPU Nikel Antam
- Dishub Jogja Butuh Mobil Derek Tertibkan Parkir Liar
- Lebaran 2026, 82.295 Tiket KA dari Jogja Sudah Terjual
Advertisement
Advertisement
