Advertisement
Pemerintah Diminta Tak Main Blokir Internet Papua, Fahri Hamzah: Masalah Ditumpuk di Karpet Istana
Fahri Hamzah. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Keputusan pemerintah memblokir layanan Internet di Papua merespons gelombang demonstrasi soal rasis justru menuai kritik.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalihkan akar masalah yang menyebabkan kerusuhan di Papua.
Advertisement
Hal tersebut dikatakan Fahri dalam akun twitternya @Fahrihamzah pada Sabtu (24/8/2019).
Tudingan Fahri tersebut lantaran pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran layanan data di Papua dan Papua Barat.
"Ayo Istana. Jangan bikin rusak suasana. Ngobrol dong. Jangan main blokir saja dan mengalihkan masalah," tulis Fahri dalam twitternya yang dikutip Suara.com, Sabtu (24/8/2019).
Fahri menuturkan, seharusnya pemerintah mengajak warga Papua berdialog, bukan memperkeruh suasana dengan cara melakukan pemblokiran akses Internet.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan kerusuhan yang ada di Papua dan Papua Barat.
"Jangan selesaikan masalah dengan menumpuknya di bawah karpet Istana. Nanti bau busuk bikin rusak suasana," kata dia.
Untuk diketahui, Rabu, 21 Agustus 2019, lewat Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8/2019) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal.
Pembatasan tersebut, menurut pihak Kemenkominfo dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.
Kemenkominfo juga telah melakukan perlambatan (throttling) akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa pada Senin (19/8/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
