Karhutla Landa Lima Kawasan Gunung di Jawa Timur, Api Belum Padam
Karhutla melanda lima kawasan gunung di Jawa Timur sejak 16 Oktober 2026. Tim gabungan melakukan pemadaman manual dan pemantauan titik api.
Fahri Hamzah./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA- Keputusan pemerintah memblokir layanan Internet di Papua merespons gelombang demonstrasi soal rasis justru menuai kritik.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalihkan akar masalah yang menyebabkan kerusuhan di Papua.
Hal tersebut dikatakan Fahri dalam akun twitternya @Fahrihamzah pada Sabtu (24/8/2019).
Tudingan Fahri tersebut lantaran pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran layanan data di Papua dan Papua Barat.
"Ayo Istana. Jangan bikin rusak suasana. Ngobrol dong. Jangan main blokir saja dan mengalihkan masalah," tulis Fahri dalam twitternya yang dikutip Suara.com, Sabtu (24/8/2019).
Fahri menuturkan, seharusnya pemerintah mengajak warga Papua berdialog, bukan memperkeruh suasana dengan cara melakukan pemblokiran akses Internet.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan kerusuhan yang ada di Papua dan Papua Barat.
"Jangan selesaikan masalah dengan menumpuknya di bawah karpet Istana. Nanti bau busuk bikin rusak suasana," kata dia.
Untuk diketahui, Rabu, 21 Agustus 2019, lewat Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8/2019) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal.
Pembatasan tersebut, menurut pihak Kemenkominfo dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.
Kemenkominfo juga telah melakukan perlambatan (throttling) akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa pada Senin (19/8/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Karhutla melanda lima kawasan gunung di Jawa Timur sejak 16 Oktober 2026. Tim gabungan melakukan pemadaman manual dan pemantauan titik api.
Bupati nonaktif Pati Sudewa divonis 8,5 tahun penjara dalam kasus korupsi DJKA dan pemerasan pengisian perangkat desa.
Polri mengusut dugaan beras fortifikasi tak sesuai label pada lima merek. Sebanyak 1.194 kemasan disita dengan nilai Rp155,2 juta.
Prabowo menyinggung pembagian peran menteri dan evaluasi kabinet. Namun, Presiden belum mengumumkan rencana reshuffle Kabinet Merah Putih.
Stunting Sleman turun menjadi 4,04% pada 2026. Pemkab meluncurkan Satu Data Stunting dan Mata Hati untuk memperkuat penanganan.
Prabowo menyebut Indonesia berada dalam kondisi survival dan menegaskan kepentingan nasional serta rakyat menjadi prioritas pemerintah.