Ibu Kota Baru Butuh 180.000 Ha, Tidak Semua Tanah Negara
Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. - ANTARA/Paparan Kementerian PUPR Harianjogja.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia seluas 180.000 hektare di dua kabupaten yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan bahwa pemerintah sudah mengamankan lahan seluas 180.000 hektare di kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur untuk menjadi lokasi ibu kota baru.
"Masalah tanah akan kami amankan, seperti Presiden katakan 180.000 hektare sebagian besar, tidak semuanya, adalah tanah negara. Pekerjaan tanah relatif mudah," kata Sofyan di Istana Negara Jakarta, Senin (26/8/2019).
"Walau konektivitas dan lain-lain perlu pembebasan lahan sesuai dengan undang-undang yang ada. Lalu tata ruang, begitu diputuskan maka tata ruang akan berbarengan dengan pekerjaan lainnya barang kali karena tanah negara, maka tugas pemanfaatan tanah akan lebih mudah," ungkap Sofyan.
Sofyan juga segera akan melakukan sejumlah tindakan agar tidak timbul spekulan tanah di wilayah ibu kota baru tersebut.
"Begitu nanti penetapan lokasi sudah dikeluarkan, maka kita akan lakukan 'lang freezing' supaya tidak terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan," tambah Sofyan.
Sedangkan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan bahwa wilayahnya siap untuk menjadi lokasi ibu kota baru.
"Kalau kami semua siap, masyarakat siap, pemda siap, dan kami akan melakukan koordinasi dengan dua wali kota Samarinda dan Balikpapan dan bupati Kutai Kertanegara dan bupati Penajam Paser Utara, dampak positif bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur tapi juga seluruh Kalimantan termasuk Tengah dan karena berbatasan dengan Sulawesi bagian Barat dan Sulawesi Selatan maka dampaknya juga akan dirasakan yaitu suplai dari bahan baku bangunan yang kualitasnya sangat bagus," kata Isran.
Isran pun optimistis bahwa akan lebih banyak dampak positif yang akan dirasakan masyarakat Kalimantan Timur bila ibu kota negara berada di posisi tengah Indonesia.
Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Sumber : Antara
