Advertisement
Rencana Boyongan Ibu Kota Butuh Rp486 Triliun, Ini Sumber Pendanaannya
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan saat wawancara tentang rencana pemindahan lokasi ibu kota, di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Selasa (30/7/2019). - Antara/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan rencana pembiayaan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan memerlukan biaya Rp486 triliun. Ongkos boyongan mengandalkan Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU).
Dari kebutuhan biaya total Rp486 triliun, skema KPBU ditargetkan bisa mendanai sebesar Rp265,2 triliun (54,6 persen), dari APBN Rp93,5 triliun (19,2 persen) dan sisanya swasta Rp127,3 triliun (26,2 persen).
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan dari masing-masing sumber biaya tersebut akan digunakan untuk pendanaan yang berbeda-beda.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
"Kalau KPBU itu bisa untuk berbagi macam infrastruktur yang ada," ujar Bambang di Kantor Bappenas, Selasa (20/8/2019).
Sebaliknya, kata Bambang, swasta masuknya akan cenderung untuk proyek perumahan.
"Jadi menurut saya wajar kalau KPBU itu besar karena melalui KPBU itu swasta bisa masuk untuk berbagai infrastruktur dasar yang ada di situ," tuturnya.
Beberapa contoh proyek yang bisa dilakukan melalui KPBU kata Bambang antara lain; jaringan gas, air bersih, dan pengelolaan air limbah.
"Itu kan KPBU tidak bisa langsung swasta," kata dia.
Secara rinci, Bappenas menyatakan KPBU akan membangun antara lain; gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif; pembangunan infrastruktur utama selain APBN; sarana pendidikan dan kesehatan; museum dan lembaga permasyarakatan; sarana dan prasarana penunjang.
Advertisement
Sementara APBN akan membangun antara lain; infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri, Rumah Dinas ASN/TNI/POLRI, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, pangkalan militer.
Terakhir untuk swasta akan membangun antara lain; perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, Science-technopark, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, sarana kesehatan, shopping mall dan MICE.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sport Tourism di Kabupaten Magelang Masuk Unggulan Jawa Tengah
Jelajah Kuliner: Cara Clorot Purworejo Merawat Tradisi Bersama Teknologi
BMKG Perkirakan Suhu Kota Semarang Bisa Capai 39,5 Derajat Celcius
Pemerintah Mulai Bahas Upah Minimum 2023
Advertisement
KPK Segera Panggil Ulang Lukas Enembe
Bjorka Muncul Lagi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Korbannya
Sopir Ngantuk, Mobil Panther di Karanganyar Masuk Selokan
Tahun Ini, 1,2 Juta Wisatawan Kunjungi Candi Borobudur
Febri Diansyah Dampingi Putri Candrawathi ke Bareskrim Polri Besok
Advertisement
Sembunyikan Mayat Selama 4 Tahun, Uang Pensiunnya Diambil
Menhub: Kalau Motor Listrik Rp16 Juta, Masyarakat Tertarik
Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII 2022 Akan Tampil Beda
Wings Food Angkat Bicara soal Temuan Pestisida di Mie Sedaap
Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
Advertisement
Rampung! Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen-Demak Sudah 100%
Berita Pilihan
- Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII 2022 Akan Tampil Beda
- Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
- Rampung! Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen-Demak Sudah 100%
- Ide Brilian Ganjar: Karya Foto Dibikin Baju
- Orang Ini Ngaku Bisa Bikin BBM dari Sampah, Solar Dijual Rp7.000, Premium Rp10.000
Advertisement
Belasan Ternak di Gunungkidul Mati Diserang Hewan Liar, Warga Diminta Bikin Kandang Model Panggung
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PBB Tak Akui Klaim Kemenangan Rusia Atas Referendum di 4 Wilayah Ukraina
- Jembatan Ganefo Demak Rampung Dibangun, Oktober Operasional Penuh
- Jokowi Bakal Sebar Bansos Lagi, kalau....
- Suap Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Divonis Penjara 6 Tahun
- Ada Eks Jubir KPK, Ini Rekam Jejak 4 Penasihat Hukum Ferdy Sambo-Putri Candrawathi
- Aqua Klaten Diganjar Penghargaan Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas
- Wakil Ketua KPK Baru Johanis Tanak Usul Restorative Justice untuk Koruptor
Advertisement
Advertisement
