Advertisement
Rencana Boyongan Ibu Kota Butuh Rp486 Triliun, Ini Sumber Pendanaannya
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan saat wawancara tentang rencana pemindahan lokasi ibu kota, di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Selasa (30/7/2019). - Antara/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan rencana pembiayaan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan memerlukan biaya Rp486 triliun. Ongkos boyongan mengandalkan Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU).
Dari kebutuhan biaya total Rp486 triliun, skema KPBU ditargetkan bisa mendanai sebesar Rp265,2 triliun (54,6 persen), dari APBN Rp93,5 triliun (19,2 persen) dan sisanya swasta Rp127,3 triliun (26,2 persen).
Advertisement
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan dari masing-masing sumber biaya tersebut akan digunakan untuk pendanaan yang berbeda-beda.
"Kalau KPBU itu bisa untuk berbagi macam infrastruktur yang ada," ujar Bambang di Kantor Bappenas, Selasa (20/8/2019).
Sebaliknya, kata Bambang, swasta masuknya akan cenderung untuk proyek perumahan.
"Jadi menurut saya wajar kalau KPBU itu besar karena melalui KPBU itu swasta bisa masuk untuk berbagai infrastruktur dasar yang ada di situ," tuturnya.
Beberapa contoh proyek yang bisa dilakukan melalui KPBU kata Bambang antara lain; jaringan gas, air bersih, dan pengelolaan air limbah.
"Itu kan KPBU tidak bisa langsung swasta," kata dia.
Secara rinci, Bappenas menyatakan KPBU akan membangun antara lain; gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif; pembangunan infrastruktur utama selain APBN; sarana pendidikan dan kesehatan; museum dan lembaga permasyarakatan; sarana dan prasarana penunjang.
Sementara APBN akan membangun antara lain; infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri, Rumah Dinas ASN/TNI/POLRI, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, pangkalan militer.
Terakhir untuk swasta akan membangun antara lain; perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, Science-technopark, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, sarana kesehatan, shopping mall dan MICE.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
Advertisement
Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
Prabowo Minta Polri Lanjutkan Tanam Jagung dan Dukung Program MBG
Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
Kasasi Harvey Moeis Ditolak Mahkamah Agung, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Pendaftaran Jalur Domisili Wilayah untuk SPMB SMP di Bantul Diklaim Berjalan Lancar
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
Advertisement
Advertisement
