Advertisement
Kerusuhan di Papua Bisa Pengaruhi Perekonomian Nasional

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kerusuhan di Papua bisa memengaruhi perekonomian nasional apabila dibiarkan berlarut-larut. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan dampak kerusuhan di Papua terhadap perekonomian bisa memberi persepsi buruk investor.
Papua, lanjutnya, dikenal sebagai daerah dengan sektor-sektor yang banyak menarik investasi tambang.
Advertisement
"Sekarang juga pertumbuhannya sangat rendah karena investasi tambang disana sedang tidak bagus," papar Eko di kantor INDEF, Senin (19/8/2019).
Selain itu, dia menghawatirkan citra atau image keamanan investasi jika masalah tersebut dibiarkan terus berlarut-larut. Meski demikian, kontribusi ekonomi dari Papua kepada nasional masih kecil. "Saya tidak tahu kalau kontribusi Freeport dari pajaknya cukup besar. Tetapi saya tak tahu angkanya," ucap Eko.
Secara makroekonomi, wilayah Papua masih kecil seperti halnya Maluku. "Papua itu mungkin kurang dari 5 persen," ujarnya.
Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada kuartal II/2019 saja masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 59,11%.
Secara rinci, Sumatra memberi kontribusi 21,31%, lalu Kalimantan sebesar 8,01%, disusul Sulawesi sebesar 6,34%, lalu Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,06%, dan disusul terkecil Maluku dan Papua sebesar 2,17%.
Secara (y-o-y), pertumbuhan ekonomi kuartal II/2019 di Maluku dan Papua bahkan -13,12 persen (y-o-y), di Bali dan Nusa Tenggara 5,05 persen (y-o-y), Kalimantan tumbuh 5,60 persen (y-o-y), di Sulawesi sebesar 6,76 persen (y-o-y), di Jawa tumbuh 5,68 persen (y-o-y), dan Sumatera tumbuh 4,62 persen (y-o-y).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, PDIP Kota Jogja Soroti Substansi Demokrasi
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
Advertisement
Advertisement